Terungkap, Ini Isi Lengkap Video Pencapaian Pemerintahan Prabowo Tayang di Bioskop
Video yang menunjukkan Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pencapaian pemerintah sebelum tayangan film di bioskop telah menjadi topik hangat di media sosial.
Pemutaran video yang menunjukkan Presiden Prabowo Subianto menjelaskan prestasi pemerintah sebelum film ditayangkan di bioskop telah memicu diskusi di kalangan netizen di media sosial. Berbagai reaksi pun muncul terkait video tersebut.
Dalam video berdurasi singkat itu, ditampilkan cuplikan aktivitas Presiden Prabowo beserta hasil-hasil program pemerintah. Video tersebut mencakup narasi dan data mengenai berbagai pencapaian program yang telah dilaksanakan.
Seperti yang dihimpun pada Senin (15/9), video ini menampilkan informasi mulai dari produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, pembukaan lahan sawah baru seluas 225.000 hektar, serta ekspor jagung perdana tahun 2025 sebanyak 1.200 ton.
Selain itu, video tersebut juga menunjukkan bahwa 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan memperkenalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan sejak 6 Januari 2025, menjangkau 20 juta penerima manfaat.
Selain itu, pendirian kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai 80.000, dan sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat juga telah didirikan.
Sebelum video ini menjadi perbincangan hangat, versi yang lebih panjang sebenarnya sudah ditayangkan dalam pidato kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2025.
Penjelasan Komdigi
Sebelumnya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengungkapkan bahwa sangat wajar jika pemerintah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk bioskop, asalkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.
"Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sepanjang tidak melanggar aturan bioskop, medium ini sah dan wajar untuk dipilih," ujar Fifi seperti dikutip dari laman Komdigi, Senin (15/9).
Fifi menambahkan bahwa bioskop dipilih karena mampu menyajikan pengalaman visual dan audio yang kuat, sehingga pesan pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat diterima secara lebih utuh oleh audiens. Seperti halnya pemanfaatan media sosial, televisi, radio, hingga papan reklame, ia menegaskan bahwa bioskop hanyalah salah satu saluran komunikasi publik.
Substansi dari komunikasi tersebut tetap sama, yaitu pemerintah menyampaikan pesan mengenai pembangunan, kebijakan, serta ajakan positif untuk masyarakat. "Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat," tegas Fifi.
Anggota Fraksi Gerindra di DPR, Danang Wicaksana, berpendapat bahwa penayangan capaian pemerintah di bioskop merupakan langkah inovatif yang tidak salah dalam strategi komunikasi publik. Ia menilai bahwa tindakan ini adalah salah satu cara pemerintah untuk menyampaikan hasil kinerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.
"Saya kira video (di bioskop) itu bagus. Tidak ada yang salah. Kan bioskop bagian ruang publik," ujar Danang dalam keterangannya, Seni. (15/9/2025).
Danang menekankan pentingnya pemerintah untuk terus berinovasi agar informasi mengenai pembangunan dan pencapaian program dapat disampaikan secara luas. Menurutnya, penayangan video capaian Presiden Prabowo sebelum pemutaran film di bioskop seharusnya diapresiasi sebagai bentuk inovasi dalam komunikasi publik.
"Justru publik akan bertanya, apa yang dilakukan pemerintah, jika tidak dikomunikasikan dengan baik," ujar Danang.
"Karena banyak masyarakat di tengah kesibukan, memang butuh informasi di berbagai ruang publik," jelas Danang.
Penjelasan Istana
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengakui bahwa langkah tersebut merupakan salah satu cara pemerintah untuk menginformasikan capaian kinerja Presiden Prabowo.
Dia berpendapat bahwa jika ruang publik dapat digunakan untuk menyampaikan pesan komersial, maka tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan pesan positif dari pemerintah.
"Layar bioskop, seperti halnya televisi, media luar ruang, dan berbagai platform lainnya, adalah ruang publik yang bisa digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan, termasuk pesan komersial. Jika pesan komersial diperbolehkan, mengapa pesan dari pemerintah dan presiden tidak bisa?" kata Hasan saat dihubungi melalui pesan singkat pada Minggu (14/9).
Hasan juga menambahkan bahwa pemerintah berusaha untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya melalui berbagai saluran terkait dengan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
"Pemerintah ingin melakukan sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia mengenai apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, agar masyarakat memahami bahwa banyak hal telah dilakukan oleh pemerintah," ungkap Hasan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan tanggapan yang sejalan dengan pernyataan sebelumnya. Ia menilai bahwa prestasi yang diraih oleh Presiden Prabowo merupakan informasi positif yang perlu disebarluaskan agar masyarakat dapat mengetahuinya. Prasetyo menambahkan bahwa selama informasi tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada, maka hal tersebut dapat disampaikan kepada publik.
"Tentu sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan maka penggunaan media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal lumrah," kata Prasetyo.
Prasetyo Hadi juga menekankan pentingnya transparansi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam pandangannya, penyebaran informasi positif mengenai kinerja pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik.
Oleh karena itu, ia mendorong penggunaan media sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan yang konstruktif, asalkan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih memahami kinerja pemerintah dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.