Pemerintah sebut Penayangan Video Presiden di Bioskop Sah, Bentuk Komunikasi Publik

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa penayangan video Presiden Prabowo Subianto di jaringan bioskop merupakan langkah sah dan wajar dalam komunikasi publik pemerintah.

“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sepanjang tidak melanggar aturan, bioskop adalah medium yang sah dan wajar untuk dipilih,” ujar Fifi di Jakarta, Minggu (14/9).

Kenapa Bioskop?

Fifi menjelaskan, bioskop dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang kuat.

Dengan cara ini, pesan pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat diterima secara lebih utuh oleh masyarakat.

Menurutnya, bioskop hanya salah satu saluran komunikasi publik, sama halnya dengan media sosial, televisi, radio, hingga papan reklame.

“Substansinya tetap sama, pemerintah menyampaikan pesan pembangunan, kebijakan, maupun ajakan positif bagi masyarakat,” jelasnya.

Tujuan Utama

Ia menegaskan, tujuan utama dari langkah ini adalah menghadirkan informasi yang benar, resmi, dan mudah dipahami publik.

“Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” kata Fifi.

Kemkomdigi, lanjutnya, mengajak masyarakat untuk melihat penayangan video tersebut sebagai upaya memperluas jangkauan komunikasi pemerintah sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap agenda pembangunan nasional.