Temuan OJK, Ibu-Ibu di Aceh Banyak Kepincut Pinjol dan Investasi Bodong Gara-Gara Tergiur Tawaran Ini

OJK Jabar mengimbau masyarakat untuk rajin mengecek laman otoritas berwenang guna mengantisipasi tawaran pinjol dan investasi ilegal yang berpotensi menjebak, mengingat kerugian yang telah mencapai triliunan rupiah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi gencar ingatkan masyarakat untuk waspada terhadap maraknya pinjol ilegal dan investasi bodong yang berpotensi merugikan, dengan data pengaduan yang terus meningkat.

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan.

Satgas Pasti Kepri mencatat 127 laporan kasus pinjaman online ilegal dan 25 investasi ilegal hingga Juni 2025, dengan perempuan sebagai korban terbanyak. Waspada terhadap Pinjaman Online Ilegal!

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menerima 53,08 persen pengaduan kasus keuangan ilegal akibat masyarakat terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal, menunjukkan urgensi literasi keuangan.

Modus yang digunakan pelaku sangat beragam, termasuk pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga manipulasi data dan identitas.

Dedi Mulyadi mengajak OJK untuk menertibkan lembaga keuangan non-perbankan seperti koperasi simpan pinjam (kosipa).

Tingginya angka aduan di Jawa Barat kemungkinan besar dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan daerah lain.

Pemerintah Kota Pasuruan bekerjasama dengan OJK menggelar acara Edukasi Bijak Mengelola Keuangan dan Waspada Pinjaman Online.

OJK pun menghimbau masyarakat agar bijak dalam melakukan transaksi keuangan berbasis digital.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen.

Hingga Maret 2026, nilai utang pinjol yang beredar (outstanding pembiayaan) tembus di angka Rp 101,03 triliun.

Pihak Damkar akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan, termasuk memberikan keterangan dan kesaksian oleh pihak kepolisian.

OJK memanggil Indosaku serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menjelaskan persoalan ini.

Setibanya di tempat kejadian, petugas tidak menemukan adanya kebakaran seperti yang dilaporkan.

Order fiktif layanan Damkar ini sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar nampak seorang petugas Damkar menelepon balik pengorder tersebut.

Polda NTT selesaikan kasus investasi bodong senilai Rp700 juta yang merugikan 40 korban melalui restorative justice, menunjukkan komitmen penegakan hukum yang berorientasi pemulihan dan keadilan.

Seorang warga Karawang melaporkan dugaan investasi bodong usaha konveksi keluarga ke Polda Jabar, merugi hingga Rp1,8 miliar. Kasus ini menyoroti bahaya investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tinggi dan telah menjerat banyak korban.

Perbarindo DPD Sulut dan Gorontalo gencar tingkatkan literasi keuangan siswa di Sulawesi Utara melalui program Simolek OJK, membekali mereka agar tak terjerat investasi bodong dan pinjaman ilegal.

Bareskrim Polri menahan tersangka MY, mantan Direktur PT DSI, terkait kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam skema Dana Syariah Indonesia yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Simak detail penahanan dan modus operandi kejahatan ini.

Aliansi Masyarakat Bersatu Kediri mendatangi SPPG Bandar Lor, menuntut kejaksaan mengusut tuntas dugaan penipuan SPPG Kediri yang merugikan banyak pihak dan investor.

Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terkait dugaan fraud, menyusul laporan kerugian lender yang mencapai triliunan rupiah, dalam kasus Penggeledahan Dana Syariah Indonesia.