Tahukah Anda? Tiga Program Prioritas Jakarta Ini Tak Goyah Meski Efisiensi Anggaran

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tiga Program Prioritas Jakarta tidak akan diubah meski ada efisiensi anggaran. Apa saja program vital yang tetap dipertahankan demi kesejahteraan warga?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas menyatakan komitmennya untuk mempertahankan tiga program krusial di ibu kota. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Sabtu, menanggapi kondisi efisiensi anggaran daerah. Keputusan ini diambil meskipun terdapat pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mencapai angka signifikan.

Pemotongan DBH sebesar Rp15 triliun tentu menjadi tantangan besar bagi keuangan daerah. Namun, Pramono Anung menegaskan bahwa ada tiga hal yang tidak boleh dikurangi sedikit pun. Ketiga program ini dianggap vital dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat serta kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta.

Program-program yang dipastikan tidak akan diubah tersebut meliputi Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN. Langkah ini menunjukkan prioritas pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah keterbatasan anggaran yang ada.

KJP dan KJMU: Harapan Pendidikan Warga Jakarta

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi salah satu pilar utama yang dijaga ketat oleh Pemprov DKI Jakarta. Program ini menyasar 717.513 siswa di seluruh wilayah Jakarta, memastikan mereka tetap mendapatkan dukungan pendidikan. Gubernur Pramono Anung menekankan bahwa alokasi dana untuk KJP tidak boleh berkurang satu rupiah pun, mengingat urgensinya bagi masyarakat.

Menurut Pramono, KJP sangat dibutuhkan oleh warga DKI Jakarta yang kurang beruntung secara ekonomi. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan akses pendidikan dan pada akhirnya, mendorong peningkatan perekonomian keluarga. Dengan KJP, diharapkan beban biaya pendidikan dapat diringankan, sehingga lebih banyak anak dapat melanjutkan sekolah.

Selain KJP, program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) juga menjadi perhatian serius. Saat ini, KJMU telah menjangkau 16.920 mahasiswa. Pramono Anung bahkan memiliki visi untuk memperluas cakupan program ini, tidak hanya untuk mahasiswa program Strata Satu (S1), tetapi juga hingga Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).

Program KJMU memberikan harapan besar bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. "Ada satu anak yang memotong garis ketidakberuntungan. Anak ini nanti yang jadi lokomotif keluarga," kata Pramono Anung, menggambarkan dampak positif KJMU dalam mengangkat derajat ekonomi sebuah keluarga melalui pendidikan tinggi.

Kesejahteraan ASN: TPP Tetap Terjaga

Aspek ketiga yang tidak akan diubah adalah dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta. Kebijakan ini diambil demi menjaga kesejahteraan para pegawai. Pramono Anung menegaskan bahwa TPP tidak akan dikurangi sedikit pun, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi ASN.

Gubernur Pramono Anung menyatakan, "Saya ingin membuat mereka nyaman dalam kepemimpinan saya, sejauh ini saya tidak membawa orang dari luar ke Balai Kota dan saya tidak memotong TPP atau tukin mereka." Pernyataan ini menggarisbawahi komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan mendukung bagi ASN.

Pengaturan TPP ini didasarkan pada Pergub DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2020, yang merupakan perubahan kedua atas Pergub DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai. Pasal 3 Pergub tersebut mengatur bahwa TPP diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan calon PNS, disesuaikan dengan kelas dan fungsi jabatan mereka.

Pemberian TPP ini didasarkan pada prestasi kerja dan beban kerja masing-masing pegawai. Besaran TPP bervariasi tergantung jabatan, seperti Sekda DKI Jakarta yang menerima Rp127.710.000 per bulan, Kepala Biro sebesar Rp55.170.000 (kecuali Kepala Biro Kesejahteraan Sosial dan Kepala Biro Kerja Sama Daerah sebesar Rp51.570.000), dan Kepala Dinas di atas Rp60 juta per bulan.

Untuk posisi Wali Kota, TPP ditetapkan sebesar Rp60.480.000, sedangkan Wakil Wali Kota Rp51.570.000. Bupati menerima Rp62.370.000 dan Wakil Bupati Rp51.570.000. Sementara itu, Camat mendapatkan Rp39.960.000 dan Lurah Rp27.000.000 setiap bulan. Bahkan, PNS jabatan pelaksana seperti tenaga ahli menerima Rp19.710.000, tenaga terampil Rp17.370.000, hingga calon ASN mendapat tunjangan Rp4.860.000 per bulan.

Sumber: AntaraNews