Gubernur Pramono Pastikan Anggaran Kesehatan Tetap Aman Meski Dana Bagi Hasil Dipotong Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut ada tiga pos anggaran yang ‘haram’ diutak-atik, meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dipotong pemerintah pusat Rp15 triliun.

Tiga pos anggaran itu adalah bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), fasilitas kesehatan, hingga tunjangan aparatur sipil negara (ASN). 

Oleh sebab itu, dirinya memastikan bahwa anggaran di sektor Kesehatan tetap aman.

“Yang berkaitan dengan kesehatan, walaupun anggarannya terpotong Rp15 triliun tidak boleh dikurangi sesen pun,” kata Pramono dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 Tahun 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/12). 

Ia menjelaskan bahwa perlindungan anggaran kesehatan merupakan fondasi untuk menjaga pelayanan bagi masyarakat, terutama dalam penguatan puskesmas, fasilitas rumah sakit, layanan darurat, dan program-program kesehatan berbasis digital.

Kesehatan, kata dia menjadi indikator keberhasilan Jakarta menuju kota global.

Pramono menyampaikan bahwa alokasi anggaran yang tetap utuh diperlukan agar berbagai inisiatif kesehatan dapat berjalan optimal, termasuk program Siaga Stroke, peningkatan layanan pasukan putih, dan peluncuran sistem JakSIMPUS yang merupakan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Jakarta. 

“Kesehatan menjadi kata kunci. Karena inilah yang kemudian menjadi ukuran,” katanya.