Tahukah Anda? Kejari Karawang Tuntaskan 5 Perkara dengan Restorative Justice, Apa Saja Kriterianya?

Kejaksaan Negeri Karawang berhasil menuntaskan lima perkara pidana menggunakan pendekatan Restorative Justice. Pelajari kriteria dan jenis kasus yang bisa diselesaikan.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat, telah berhasil menuntaskan lima perkara pidana sepanjang tahun ini. Penyelesaian ini dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Langkah ini menunjukkan komitmen penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Pendekatan restorative justice ini berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Perkara yang diselesaikan meliputi kasus penggelapan, narkotika, hingga satwa dilindungi. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Karawang, Deby Febriantika Fauzi, mengonfirmasi hal tersebut.

Metode ini memungkinkan penyelesaian perkara secara damai di luar jalur pengadilan formal. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang lebih memanusiakan dan solutif bagi semua pihak. Hal ini juga memberikan kesempatan kedua bagi pelaku tindak pidana ringan.

Kriteria Penerapan Restorative Justice

Penerapan restorative justice tidak dapat dilakukan pada semua jenis perkara pidana. Terdapat kriteria khusus yang harus dipenuhi agar suatu kasus dapat diselesaikan dengan pendekatan ini. Hal ini penting untuk memastikan prinsip keadilan tetap terjaga.

Salah satu kriteria utama adalah kasus yang ditangani merupakan tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun. Selain itu, tersangka harus merupakan pelaku pertama kali yang belum pernah terlibat kasus pidana sebelumnya. Ini menjadi pertimbangan penting dalam proses keadilan restoratif.

Adanya perdamaian antara korban dan pelaku juga menjadi syarat mutlak dalam proses restorative justice. Upaya mediasi menjadi langkah awal untuk mencapai kesepakatan damai ini. Kejaksaan Negeri Karawang secara aktif mengupayakan mediasi jika syarat terpenuhi.

Batasan Restorative Justice untuk Kasus Narkotika

Khusus untuk perkara narkotika, penerapan restorative justice memiliki batasan yang lebih ketat. Pendekatan ini hanya bisa diterapkan jika tersangka terbukti sebagai pengguna narkoba. Ini membedakannya dari pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

Selain itu, barang bukti narkotika yang ditemukan harus di bawah satu gram. Pelaku juga tidak boleh terlibat dalam jaringan peredaran narkoba yang lebih besar. Kriteria ini bertujuan untuk membedakan antara korban penyalahgunaan dan pengedar.

Pembatasan ini menunjukkan bahwa restorative justice dirancang untuk kasus-kasus yang dampaknya relatif lebih kecil. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang humanis.

Peran Rumah Restorative Justice di Karawang

Untuk mendukung implementasi restorative justice, Kejaksaan Negeri Karawang telah membentuk Rumah Restorative Justice. Fasilitas ini didirikan di sejumlah desa di wilayah Karawang. Kehadiran rumah ini menjadi wujud nyata komitmen Kejari.

Rumah Restorative Justice berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pidana. Di tempat ini, mediasi antara pelaku dan korban dapat difasilitasi dengan baik. Tujuannya adalah menghadirkan keadilan yang lebih humanis dan solutif.

Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Selain itu, juga mengurangi beban penanganan perkara di pengadilan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan dan tanggung jawab pelaku.

Sumber: AntaraNews