Surat Tuntutan Hasto Capai 1.300 Halaman, Jaksa: Ini Bukan Sarana Balas Dendam

Dalam dupliknya, Hasto kembali menegaskan perkara yang menjerat dirinya tidak lepas dari unsur rekayasa hukum.

Saat membaca pleidoi, Hasto meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan dan menilai tuntutan 7 tahun penjara tidaklah adil.

Menurut Hasto, Rossa telah menyamar, membohongi, mengintimidasi, melakukan penggeledahan badan, dan memeriksa tanpa panggilan dalam kasusnya.

Hasto Kristiyanto mengaku pegal-pegal setelah menulis nota pembelaan setebal 108 halaman atas kasus dugaan perintangan penyidikan perkara suap Harun Masiku.

Adapun persidangan Hasto Kristiyanto itu digelar sekitar pukul 09.30 WIB di Pengadilan Tipikor.

Hasto dituntut hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta karena terbukti menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku.

Menurut Hasto, tuntutan tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan.

Jaksa Rio kemudian meminta izin kepada majelis hakim yang memimpin sidang membacakan hanya bagian pokok surat tuntutan tersebut.

Hasto mengungkapkan pleidoi yang akan dibacakan pekan depan menjadi momen penting dalam membela prinsip-prinsip hukum yang adil dan bermoral.

Hal itu ia ungkap dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta

Krisdayanti baru pertama kali menghadiri sidang kasus Hasto.

Hal itu dikatakan Hasto saat bersaksi sebagai terdakwa kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

DPP PDIP menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan Dasasila Bandung, bukan sekadar sikap emosional, relevan di tengah krisis geopolitik.

DPP PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, terutama menyikapi dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Prabowo Tokoh Pemersatu yang mampu merangkul lawan politiknya, memberikan kepastian hukum dan membangun fondasi negara.

Hakim sidang memvonis Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara

Jelang vonis, Hasto menitip pesan kepada para pendukungnya yang hadir langsung di PN Jakpus, untuk tetap disiplin dan tidak terprovokasi.

Jelang siding vonis terhadap Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dijaga ketat.

Jaksa KPK menuntut Hasto dengan hukuman tujuh tahun pidana penjara.

Hasto menyebut dakwaan yang ditujukan padanya cuma rekaan Penyidik dan penyelidik KPK:

Terdakwa Hasto Kristiyanto sempat menangis saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi.