Soroti Kondisi KPK, Novel Baswedan Cs Gugat Batas Usia Pimpinan KPK ke MK

Sebagai langkah hukum, mereka melayangkan gugatan ke Komisi Informasi Publik (KIP).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Syarat Usia Capim KPK yang diajukan Novel Baswedan

atas usia 50 tahun menghalangi para pemohon untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.

Novel menyoroti kasus Ghufron yang bersitegang dengan Dewas KPK sudah parah dan sepantasnya mendapatkan sanksi berat.

Novel Bersama mantan penyidik KPK lain yang tergabung dalam IM57+ Institute semula Ingin mengikuti seleksi sebagai pimpinan KPK.

12 mantan pegawai KPK yang mewakili IM57+ Institute sebelumnya mengajukan permohonan uji materi terkait dengan minimum batas umur pimpinan KPK ke MK.

Nurul Ghufron bahkan sempat menyinggung soal gugatannya yang diajukan ke MK perihal masa jabatan pimpinan KPK.

Hal ini berujung dicopotnya Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Erick Samuel melaporkan Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep dan Anwar Usman

Putusan itu menurut Saldi Isra dapat menuruntuhkan kepercayaan publik terhadap MK.

Novel menilai sikap hakim dalam persidangan justru terkesan tidak berpihak kepada korban dan cenderung membela para pelaku.

Dalam kunjungan itu, Novel mengaku memberi dukungan psikis kepada Andrie yang saat ini masih menjalani proses pemulihan akibat luka berat yang dialaminya.

Setibanya di RSCM, Anies mengaku belum bisa bertemu langsung oleh Andrie karena kondisinya yang masih dalam ruanng isolasi akibat luka bakar yang dideritanya.

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengecam keras insiden **penyiraman air keras Andrie Yunus**, Wakil Koordinator KontraS, dan menuntut aparat kepolisian mengusut tuntas hingga aktor intelektual di baliknya.

Karena itu, Novel mendesak aparat penegak hukum agar mengusut kasus ini secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pelaku lapangan saja.

Novel Baswedan, sosok antikorupsi, meraih berbagai penghargaan atas dedikasinya dalam memberantas korupsi di Indonesia.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.