TPN Ganjar-Mahfud Sebut Hukum di Indonesia Terguncang Setelah Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.

"Kami melihat terjadinya guncangan yang kuat dalam dunia hukum di Indonesia ketika ada kejadian putusan MK soal batas usia capres cawapres," kata Chico kepada Liputan6.com, Minggu (3/12).

Dia mengatakan guncangan dalam dunia hukum tersebut disusul putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Di mana dalam putusan tersebut dinyatakan ada pelanggaran etik berat dalam putusan batas usia capres-cawapres. Hal ini berujung dicopotnya Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.

"Kemudian baru baru ini ada lagi ditetapkannya ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka terkait penanganan kasus korupsi Mentan (Menteri Pertanian)," ujar Chico.

Dia menuturkan kejadian-kejadian tersebut mencoreng prestasi dunia hukum Indonesia yang selama ini cukup baik dan dinilai tegas oleh masyarakat.

Chico mengatakan hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah.

"Karena komponen penting dalam menjaga sebuah demokrasi agar berjalan lurus dalam relnya adalah penegakan keadilan yang sifatnya tanpa pandang bulu, dan jauh dari penggunaan instrumen hukum oleh kekuasaan hanya untuk melanggengkan kekuasaan," jelas Chico.

Selain itu, kata dia, TPN Ganjar-Mahfud menyoroti penegakan hukum Polri yang akhir akhir ini semakin vulgar dalam memperlihatkan ketidaknetralan dalam menyikapi pemilu.

Chico mengatakan hal ini bisa dilihat dari adanya pencopotan baliho capres-cawapres tertentu.

"Terlihat dari kejadian kejadian seperti pemasangan baliho capres cawapres/parpol tertentu yang disinyalir dilakukan oleh aparatnya. Begitu juga penurunan baliho capres cawapres tertentu," tutur dia.

Chico menyebut Ganjar-Mahfud akan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia.

Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ganjar pun mengulas sikap Mahfud Md yang tidak memiliki kewenangan eksekusi kasus, namun dia berani membukanya langsung ke publik.

“Kemarin di Kendari, bapak ibu ada yang bertanya kepada saya, pada saat beliau bertanya 'Pak sikat KKN', wah sesuatu yang ternyata memang dirasakan oleh masyarakat."

“Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.

Namun begitu, nyatanya ASN tidak semuanya percaya dengan yang diucapkannya. Ganjar mengaku masih ada pegawai yang mencoba memberikan gratifikasi atau bahkan suap kepadanya untuk pengurusan berbagai hal.