Sebut Kasus Pagar Laut Bukti Negara Abai, Warga Kohod Gugat Presiden, Bupati, hingga Pengembang

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pembangunan pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, akan digelar 30 September. Empat terdakwa siap disidang terkait 263 SHGB bermasalah dalam Kasus Pagar Laut Kohod ini.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri yang menganggap bahwa kasus pagar laut murni hanya tindak pidana umum.

Warga menilai Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menyudutkan masyarakat ketika menyampaikan keresahan yang dialami akibat pemagaran laut

Warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang menggugat Presiden RI, Bupati, Kepala Desa hingga pengembang swasta PT Agung Sedayu Grup (ASG)

Dia mengatakan, pihaknya selama ini sudah membuat laporan hingga menggelar pertemuan mediasi dengan beberapa instansi negara.

Warga mengaku tak puas jika penetapan tersangka terhenti pada dua pejabat Desa Arsin dan Ujang Karta.

Kejagung meminta buku Letter C Desa Kohod terkait kepemilikan atas hak di area pemasangan pagar laut.

SHGB dan SHM berdiri di atas laut Kohod, memiliki luas kurang lebih mencapai 650 hektar.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto akan menindak bila ada aparat desa yang melanggar.

Herzaky meminta semua pihak mempercayakan kepada Menteri ATR/BPN untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

Empat tersangka Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, dan dua penerima kuasa Septian Prasetyo dan Candra Eka.

Menurut Polri, tidak ada kerugian negara dalam kasus pagar laut.

Sudah dua pekan sejak dikembalikan pada 24 Maret lalu, berkas penyidikan pagar laut belum juga dilimpahkan kembali.

Djuhandani menambahkan, proses penyidikan ini juga harus berjalan secara berurutan.

Selain Arsin, tiga orang lainnya juga dijatuhi vonis yang sama. Mereka adalah Ujang Karta, Septian, dan Chandra Eka Agung yang dinyatakan bersalah.

Saiful mengatakan, proses pembongkaran dan pembersihan bambu bekas pagar laut ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan, selama cuaca mendukung.

Kasus pemalsuan dokumen ini mencuat karena SHM tersebut diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Tak hanya di perairan Tangerang saja, pihaknya juga menyelidiki kasus pagar laut di wilayah lain seperti Bekasi, Jawa Barat serta Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pagar bambu masih berdiri kokoh, mengancam ekosistem laut dan menghambat mata pencaharian nelayan setempat.

Dari aplikasi digital itu tercatat panjang pagar laut yang masih berdiri sepanjang 812,99 meter ditarik dari bibir pantai sebelah timur ke utara laut.