Respons Puan Maharani Soal Kader PDIP Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen Izin Tambang

Kejati Sumut menahan IS, Direktur PT Nusa Dua Propertindo, dalam kasus dugaan korupsi aset PTPN I. Penahanan ini menambah daftar tersangka, mengungkap peran krusialnya dalam pengalihan aset negara secara ilegal.

Ali menjelaskan proses penetapan tersangka memang belum secara resmi belum diumumkan.

Tersangka ditahan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Ismail Thomas memalsukan dokumen untuk memenangkan kasus di persidangan.

Ismail Thomas berperan membuat dokumen palsu yang dipergunakan PT Sendawar Jaya.

IT kemudian ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023.

Kejagung menyebut sosok high profile atau tokoh penting terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen pertambangan.

Kasus tambang emas ilegal di Banyumas begitu menggemparkan publik setelah ada delapan pekerja yang terjebak di sana.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hari ini meresmikan renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur.

Megawati menyoroti maraknya perundungan, pentingnya pengamalan Pancasila, serta ketahanan pangan saat meresmikan renovasi Istana Gebang di Blitar.

Keputusan politik apa pun diambil Jokowi saat ini bukan lagi menjadi persoalan bagi PDI Perjuangan.

Penyematan jaket secara resmi tinggal menunggu keputusan Ketua Umum (Ketum) PSI, Kaesang Pangarep.

Hasto menyoroti pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui pemanfaatan potensi lokal.

Hasto berpendapat bahwa kebijakan untuk menaikkan harga pertamax seharusnya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Dedi Mulyadi mengusulkan 70 persen pajak tambang dikembalikan ke desa terdampak untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sekitar.