Respons AHY soal Gaduh Pagar Laut Punya HGB: Saya Tidak Tahu

Djuhandani belum mengungkap berapa saksi yang akan menjalani pemeriksaan awal. Sejauh ini, kasus pagar laut masih dalam tahap penyelidikan.

AHY ingin tidak ada yang sewenang-wenang di Kementerian ATR/BPN.

Herzaky meminta semua pihak mempercayakan kepada Menteri ATR/BPN untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

Terdapat dua perusahaan pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang.

Sekitar 6 hingga 7 juta penerbitan sertifikat tiap tahunnya didelegasikan wewenang penerbitannya kepada Kakantah di Kabupaten Kota se-Indonesia.

Menurut Nusron, HGB di perairan Surabaya itu sertifikatnya terbit tahun 1996 dan kawasannya dalam garis pantai semua.

Terbaru, muncul HGB di atas laut di perairan Timur Surabaya, Jawa Timur yang viral di media sosial.

Trenggono mengatahui pembangunan pagar laut mulai masif pada tahun 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, sertifikat di atas laut adalah ilegal.

Berdasarkan investigasi pemerintah, pagar laut diyakini ilegal.

Selain Arsin, tiga orang lainnya juga dijatuhi vonis yang sama. Mereka adalah Ujang Karta, Septian, dan Chandra Eka Agung yang dinyatakan bersalah.

Kejagung menegaskan kasus pemalsuan dokumen pagar laut Tangerang tersangka Arsin bin Asip dkk harus menyertakan pasal tindak pidana korupsi.

Seluruh material bambu yang berhasil dibongkar dikumpulkan di lokasi khusus agar tidak menjadi sampah laut.

Siisa pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang belum dibongkar terlihat jelas melalui citra satelit.

Warga menilai Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menyudutkan masyarakat ketika menyampaikan keresahan yang dialami akibat pemagaran laut

Warga berharap aparat penegak hukum membuktikan asal muasal pembiayaan pemagaran laut di wilayah Kohod yang 209 SHGB-nya telah dibatalkan Kementerian ATR/BPN.

Djuhandani menambahkan, proses penyidikan ini juga harus berjalan secara berurutan.

Arsin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Penyidik masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut motif yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Polisi juga akan melakukan pemanggilan terhadap Kades Kohod Arsin usai ditetapkan sebagai tersangka.

Pencekalan tersebut juga berlaku untuk tiga orang lainnya yang juga ditetapkan menjadi tersangka.

Dalam kasus ini Kepala Desa Kohod Arsin selaku terlapor membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri.