LIVE

Rapat di DPR, JK Dukung Perpanjangan Dana Otsus untuk Aceh

Menurut JK, ekonomi Aceh masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya.

jusuf kalla
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla alias JK. Dia mengatakan, pembangunan masjid semi permanen di Jalur Gaza, Palestina yang diinisiasi DMI dihentikan sementara. (Foto: Istime
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla alias JK. Dia mengatakan, pembangunan masjid semi permanen di Jalur Gaza, Palestina yang diinisiasi DMI dihentikan sementara. (Foto: Istime (© 2025 Liputan6.com)

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengajukan usulan untuk memperpanjang dana otonomi khusus (otsus) bagi Aceh. Ia menekankan bahwa dana otsus yang bernilai triliunan rupiah ini sangat krusial untuk mendukung pembangunan dan pemulihan Aceh setelah mengalami konflik yang berkepanjangan.

"Di samping itu juga untuk menutup ketinggalan Aceh dalam ekonomi, maka pemerintah memberikan dana otsus. Sekarang jumlahnya selama 20 tahun hampir sekitar 100 T. Sekarang ini berakhir tahun ini," ungkap JK dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Legislasi DPR RI, saat membahas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 mengenai pemerintahan Aceh, Kamis (11/9).

Lebih lanjut, JK menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Aceh masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya dana otsus untuk memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat Aceh agar setara dengan daerah lain di Sumatera.

"Karena ekonomi Aceh termasuk yang tertinggal dibanding Sumatera, maka wajar juga bahwa dana otsus itu dapat ditambah, katakan 5 tahun atau berapa tahun lagi supaya betul-betul terjamin bahwa kehidupan rakyat Aceh itu dapat setara dengan kehidupan di tempat lain," jelasnya.

Perjanjian Helsinki Kesepakatan Penting

JK menekankan bahwa prinsip utama otonomi khusus yang terdapat dalam MoU Helsinki telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

"Itulah prinsip-prinsip pokok dalam MoU ini yang juga sudah tercantum dalam undang-undang ini. Kita sudah membuat perbandingan antara MoU Helsinki dan undang-undang pemerintahan Aceh. Jadi semua tertera dalam UU ini," pungkasnya. Dengan demikian, jelas bahwa ada keselarasan antara kesepakatan yang dicapai di Helsinki dan implementasinya dalam regulasi hukum di Aceh.

Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjalankan otonomi khusus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

JK berharap bahwa semua pihak dapat memahami dan menghormati prinsip-prinsip tersebut demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Keselarasan antara MoU dan undang-undang menjadi landasan penting dalam pelaksanaan otonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dana Otsus Aceh Dimulai Tahun 2008

Dana Otonomi Khusus (otsus) untuk Aceh mulai diberikan pada tahun 2008, yang merupakan bagian dari amanat yang tertuang dalam MoU Helsinki 2005 serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh.

Skema ini dirancang untuk berlangsung selama dua dekade, yaitu dari tahun 2008 hingga 2027, sehingga memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Rano Karno Sebut 88 Persen Banjir di Jakarta Surut Tak Sampai 2 Jam

{{caption}}
Rano Karno Klaim Sampah Jakarta 100 Persen Terkelola, Emisi Gas Rumah Kaca Ikut Turun

{{caption}}
Tegas, Ini Sanksi Terberat Pengawas TKA yang Ketahuan Lakukan Pelanggaran

{{caption}}
Indonesia Kirim Delegasi untuk Hadiri Kongres Parlemen GSF 2026 di Brussels

{{caption}}
Viral Billie Eilish Diajak Justin Bieber Naik ke Panggung Coachella: Tak Kuat Jalan hingga Mewek

{{caption}}
Kebon Pala Jaktim Banjir Lagi: Ketinggian Air Nyaris Dua Meter, Warga Mulai Mengungsi

Topik Terkait
{{caption}}
DPR Harap Perpanjangan Dana Otsus Aceh Paripurna Tahun Ini, Fokus pada Pemerataan dan Dayah

Anggota DPR RI H Ruslan Daud berharap perpanjangan Dana Otsus Aceh dapat disahkan paling cepat 2026 atau 2027, dengan fokus pada pengembalian besaran dana, pemerataan, dan alokasi khusus untuk pendidikan agama.

Dana Otsus Aceh
{{caption}}
Baleg DPR RI Isyaratkan Kenaikan Dana Otsus Aceh Jadi 2,5 Persen Tanpa Batas Waktu

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan membuka peluang kenaikan Dana Otsus Aceh menjadi 2,5 persen dari DAU nasional dan penghapusan batas waktu dalam revisi UUPA, demi kesejahteraan rakyat Aceh.

Dana Otsus Aceh
{{caption}}
Dana Otsus Aceh 2,5 Persen Sudah Dikunci

Soal angka 2,5 persen tersebut tinggal satu tahap lagi yaitu pada Pemerintah Pusat.

Otsus Aceh
{{caption}}
Baleg DPR Sepakat Perpanjangan Dana Otsus Aceh, Besaran Masih Dibahas

RUU Pemerintahan Aceh juga mencakup pengaturan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Dana Otsus Aceh
{{caption}}
Mendagri Tegaskan Pemerintah Siap Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Dana Otsus

Kemendagri diundang dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR untuk menyampaikan pembaruan terkait perkembangan pembangunan di daerah Otsus.

Otsus Papua
{{caption}}
Mendagri Usul Dana Otsus Aceh Diperpanjang, Pemulihan Pascabencana Butuh 3 Tahun

Menurut Tito, usulan tersebut rasional mengingat saat ini Aceh masih menuju normal fungsional dalam tiga bulan ke depan.

Dana Otsus
{{caption}}
Presiden Prabowo Setujui Anggaran TKD Aceh 2026 Tidak Dipotong untuk Pemulihan Pascabencana

Presiden Prabowo Subianto menyetujui Anggaran TKD Aceh 2026 tidak dipotong, memastikan dukungan penuh pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.

Anggaran TKD Aceh
{{caption}}
Menkeu Purbaya Siap Tambah DAK Aceh Rp1,63 Triliun pada 2026

Purbaya menyebut Aceh sebagai wilayah dengan dampak bencana paling berat dibandingkan daerah lain.

Menkeu Purbaya
{{caption}}
Fakta Unik Sabang Jadi Lokasi Bahas Revisi UUPA, Dana Otsus Aceh Diusulkan Tanpa Batas Waktu

Badan Legislasi (Banleg) DPR RI akan menggelar pembahasan krusial terkait revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Kota Sabang, dengan usulan perpanjangan dana otsus Aceh tanpa batas waktu menjadi sorotan utama.

Revisi UUPA
{{caption}}
Fakta Unik Permintaan Aceh, Pemprov Minta OJK Bantu Transformasi Bank Aceh Jadi Bank Devisa

Pemerintah Aceh mendesak OJK untuk mendukung penuh transformasi Bank Aceh menjadi bank devisa, langkah krusial demi kemandirian ekonomi pasca-Otsus dan pengembangan investasi di Aceh.

bank aceh
{{caption}}
Jokowi Respons Santai Diungkit JK Soal Peran Jadi Presiden: Saya Bukan Siapa-Siapa, Orang Kampung

Di singgung soal pernyataan JK lainnya yang menyebut negara bisa rusak jika dipimpin dirinya, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo ini tak menanggapi.

berita kontributor
{{caption}}
Jusuf Kalla Nasihati Jokowi Soal Ijazah: Sebagai Senior dan Jaga Netralitas

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan alasannya memberikan nasihat kepada Presiden Jokowi terkait polemik ijazah, menegaskan posisinya sebagai senior dan netral dalam isu tersebut.

berita nasional
{{caption}}
Jusuf Kalla Jelaskan Syahid dalam Ceramah UGM, Tegaskan Konteks Perdamaian

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, memberikan klarifikasi terkait penggunaan kata "syahid" saat ceramah di UGM yang memicu polemik, menegaskan konteksnya dalam pembahasan konflik agama.

berita nasional
{{caption}}
Jusuf Kalla Pertimbangkan Langkah Hukum Usai Dilaporkan Penistaan Agama

Mantan Wapres Jusuf Kalla mempertimbangkan langkah hukum balik usai dilaporkan penistaan agama, menegaskan merasa difitnah dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukumnya.

ceramah ugm
{{caption}}
Blak-blakan JK Bongkar Chat WA Rismon Cs Minta Bertemu Bawakan Buku 'Gibran EndGame': Saya Tolak!

"Si Rismon mau ketemu saya dengan tujuh orang. Saya tidak terima, mana lihatin," ujar JK yang kemudian meminta untuk dilihatkan pesan tersebut.

berita update
{{caption}}
Jusuf Kalla Klarifikasi Ceramah Viral UGM, Tegaskan Pesan Perdamaian

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, memberikan klarifikasi mengenai ceramah viralnya di UGM yang memicu laporan GAMKI, menegaskan bahwa pesannya adalah tentang perdamaian.

ceramah viral
{{caption}}
Mendagri: Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Dirasakan oleh Masyarakat

Mendagri juga menyoroti praktik baik (best practice) implementasi Danais di DIY yang menunjukkan tingkat penyerapan sangat tinggi, yakni di atas 95 persen.

berita kemendagri
{{caption}}
Bukan Pilihan, Ketua Baleg DPR RI Tegaskan Perpanjangan Otsus Aceh Wajib Dilakukan: NKRI Tak Utuh Tanpa Aceh

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan Perpanjangan Otsus Aceh adalah kewajiban dalam revisi UUPA. Apa alasan mendasar di balik penegasan ini dan bagaimana usulan Aceh?

aceh