Mendagri Usul Dana Otsus Aceh Diperpanjang, Pemulihan Pascabencana Butuh 3 Tahun

Saat ini penanganan bencana di Sumatra telah memasuki tahap pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Percepatan tersebut dinilai krusial agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang kini memasuki tahap pemulihan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai.

Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, kondisi di berbagai wilayah terdampak saat ini telah jauh lebih baik dibandingkan saat bencana terjadi.

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana mendesak kementerian dan lembaga segera mengalokasikan anggaran untuk Percepatan Rehabilitasi Sumatra di Aceh, Sumut, dan Sumbar, demi pemulihan pascabencana.

Tito menjelaskan, masa tanggap darurat telah dilalui dan kini wilayah terdampak berangsur memasuki tahap transisi menuju pemulihan.

Kemendagri diundang dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR untuk menyampaikan pembaruan terkait perkembangan pembangunan di daerah Otsus.

Kementerian Dalam Negeri mendorong kolaborasi antardaerah untuk Percepatan Pemulihan Sumatera pascabencana banjir dan longsor, dengan alokasi anggaran Rp10,6 triliun.

Tito menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

Untuk daerah se-Provinsi Aceh dialokasikan sekitar Rp1,6 triliun, se-Provinsi Sumut Rp6,3 triliun, dan se-Provinsi Sumbar Rp2,6 triliun.

Pemerintah Pusat memastikan penyaluran Dana Transfer Daerah (TKD) secara penuh bagi tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana, tanpa efisiensi, demi percepatan pemulihan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen mempercepat peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah Asmat menjadi fasilitas Tipe C, bagian dari upaya penguatan layanan kesehatan di daerah terpencil Papua Selatan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen penguatan layanan kesehatan 3T, termasuk percepatan peningkatan status RSUD Perpetua H. Safanpo di Asmat, demi pemerataan akses kesehatan yang berkualitas.

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyoroti efektivitas anggaran pendidikan Papua, khususnya Papua Barat, dan mendesak peningkatan kualitas data perencanaan untuk memastikan dana Otonomi Khusus (Otsus) tepat sasaran.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti pentingnya kapasitas tata kelola, integritas, dan kontrol publik sebagai syarat mutlak Keberhasilan Otsus Papua dalam pengelolaan dana.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mendesak percepatan Pendataan OAP Papua Pegunungan di delapan kabupaten, menargetkan rampung 8 Agustus 2026 demi optimalisasi fiskal daerah.

Bupati Puncak Jaya meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pagaleme, membawa harapan baru bagi masyarakat di wilayah terpencil dengan akses listrik yang merata dan berkelanjutan.

Anggota DPR RI H Ruslan Daud berharap perpanjangan Dana Otsus Aceh dapat disahkan paling cepat 2026 atau 2027, dengan fokus pada pengembalian besaran dana, pemerataan, dan alokasi khusus untuk pendidikan agama.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan membuka peluang kenaikan Dana Otsus Aceh menjadi 2,5 persen dari DAU nasional dan penghapusan batas waktu dalam revisi UUPA, demi kesejahteraan rakyat Aceh.

Soal angka 2,5 persen tersebut tinggal satu tahap lagi yaitu pada Pemerintah Pusat.

RUU Pemerintahan Aceh juga mencakup pengaturan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Mendagri juga menyoroti praktik baik (best practice) implementasi Danais di DIY yang menunjukkan tingkat penyerapan sangat tinggi, yakni di atas 95 persen.

Badan Legislasi (Banleg) DPR RI akan menggelar pembahasan krusial terkait revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Kota Sabang, dengan usulan perpanjangan dana otsus Aceh tanpa batas waktu menjadi sorotan utama.