Menkeu Purbaya Siap Tambah DAK Aceh Rp1,63 Triliun pada 2026

Dana tersebut dialokasikan guna mempercepat rehabilitasi infrastruktur, pemulihan layanan publik, serta membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Realisasi ini sekaligus memastikan seluruh pemerintah daerah di wilayah terdampak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat rehabilitasi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengusulkan anggaran sebesar Rp200 miliar kepada pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana. Simak rincian alokasi dana dan prioritas utamanya dalam upaya Pemulihan Infrastruktur Aceh Barat.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi Dana Pemulihan Bencana sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi yang terdampak banjir dan tanah longsor, memastikan pemulihan dan mitigasi risiko masa depan.

Untuk daerah se-Provinsi Aceh dialokasikan sekitar Rp1,6 triliun, se-Provinsi Sumut Rp6,3 triliun, dan se-Provinsi Sumbar Rp2,6 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengumumkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera. Kebijakan Tambahan TKD Daerah Bencana ini diharapkan mampu memperkuat keu

Anggota DPD RI Sudirman Haji Uma mendesak Pemerintah Provinsi Aceh segera merealisasikan dana rehabilitasi Rp1,6 triliun. Realisasi Dana Rehabilitasi Aceh ini penting untuk pemulihan pascabencana dan kebutuhan mendesak warga.

Pemerintah Aceh telah menyetujui usulan **Dana Rehab Aceh Barat** sebesar Rp1,28 triliun untuk rekonstruksi pascabencana banjir bandang 2025, siap diajukan ke pemerintah pusat demi pemulihan wilayah yang terdampak.

Kementerian PUPR mengusulkan tambahan anggaran Rp74 triliun untuk pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera. Simak detail pengajuan anggaran dan prioritas penanganannya.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi tinggi atas Kebijakan Anggaran Aceh 2026 yang tidak akan dikenakan efisiensi, memastikan percepatan pemulihan bencana di wilayah tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan Anggaran Bencana Aceh tidak akan dipotong setelah menghubungi Presiden Prabowo Subianto langsung dari rapat koordinasi di Banda Aceh, menjamin pemulihan cepat.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan anggaran Aceh yang tidak dipotong, mendukung percepatan pemulihan pascabencana di Tanah Rencong.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut setara dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah.

Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi dan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Purbaya, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan aparat penegak hukum adalah mengategorikan pakaian bekas impor ilegal sebagai sampah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan **pertumbuhan ekonomi Indonesia** pada Kuartal I 2026 melampaui rata-rata G20, didukung stabilitas harga dan ketahanan kebijakan yang kredibel.

Pemerintah Indonesia diketahui menyiapkan rencana penerbitan surat utang 'Panda Bonds' di China demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Tito menjelaskan, pembangunan huntap diprioritaskan bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun hilang akibat bencana.

Di tengah keterbatasan tersebut, Milawati memilih untuk bangkit. Bersama keluarganya, ia membuka usaha kecil di kawasan huntara.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Saat ini penanganan bencana di Sumatra telah memasuki tahap pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.