Qodari: Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis Jalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945

Kebijakan itu disebut bukan sekadar perubahan administratif, melainkan strategi untuk menjaga hasil kekayaan sumber daya alam agar tidak terus mengalir ke luar

Para pendiri bangsa telah merumuskan konsep pengelolaan ekonomi nasional berdasarkan pengalaman panjang penjajahan dan eksploitasi sumber daya.

Prabowo menekankan ekspor batu bara maupun sawit hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Presiden Prabowo Subianto mendesak pengusaha batu bara dan CPO untuk mengutamakan kebutuhan domestik sebelum ekspor, demi kesejahteraan rakyat. Kebijakan Prioritas Domestik Batu Bara CPO ini akan diperketat dan diawasi ketat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa produksi batu bara harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Prabowo tidak melarang pengusaha untuk melakukan ekspor batu bara dan sawit. Selama, kepentingan nasional sudah terpenuhi.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan sektor mineral dan batu bara (minerba) demi peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat, sesuai amanat UUD 1945.

Perintah tersebut secara spesifik ditujukan kepada dua kementerian strategis.

Bahlil mengungkapkan pertemuannya dengan Prabowo juga membahas soal bagaimana sektor pertambangan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tanah air.

Dia turut terkesan dengan Wakil Presiden Ke-13 RI Ma’ruf Amin yang mengulas Pasal 33 UUD 1945.

Presiden Prabowo Subianto mengancam bakal penggiling padi bandel yang membeli hasil panen petani dengan harga serendah-rendahnya.

Prabowo menilai mekanisme kuota impor yang ada selama ini sering kali menghambat kelancaran distribusi barang di dalam negeri.

Presiden Prabowo membimbing Qodari mengucapkan sumpah jabatan, berjanji akan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi etika jabatan.

Menurut Qodari, MTN merupakan jembatan nyata untuk mewujudkan visi besar Presiden dalam memastikan talenta Indonesia tumbuh secara berkelanjutan dan terarah.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengecek hunian sementara (huntara) di Simpang Opak, Aceh Tamiang, untuk memastikan kenyamanan pengungsi banjir yang akan dipindahkan secara bertahap.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari meninjau langsung aksi praja IPDN membersihkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Aceh Tamiang yang terdampak banjir bandang, menunjukkan komitmen pemulihan infrastruktur layanan publik.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari memastikan fasilitas Huntara Aceh Tamiang di Desa Simpang Empat Upah telah mengakomodir arahan Presiden, membawa kenyamanan bagi korban bencana.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sangat puas dengan Capaian Program Prioritas Pemerintah 2025, yang diharapkan membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Komisi XI DPR RI mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat Hilirisasi Industri Kalsel. Langkah ini diharapkan menjadi kekuatan baru untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat serius menyiapkan regulasi pembentukan BUMD guna memaksimalkan Pengelolaan PI Migas 10 Persen, demi peningkatan PAD dan kesejahteraan daerah.

Prof. Kurnia Warman dari Universitas Andalas menegaskan bahwa Hukum Agraria adalah mekanisme efektif bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka, mengakomodasi hukum adat sebagai hukum positif tak tertulis.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah membuka jalan bagi koperasi masyarakat adat untuk mengelola tambang rakyat secara legal, menjanjikan peningkatan kesejahteraan dan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inisiatif ini diharapkan mampu

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera menindak tambang ilegal di hutan Indonesia, menandai reformasi sektor pertambangan demi kepentingan nasional dan kelestarian lingkungan.

Jaksa Agung S.T. Burhanuddin menegaskan Indonesia harus berani melawan mafia perusak kekayaan hutan. Kejaksaan Agung berkomitmen kuat untuk menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan rakyat.