Usai Bertemu Prabowo, Bahlil Bakal Tertibkan Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

Fluktuasi harga minyak mentah dunia memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan energi nasional, termasuk penerimaan negara.

Bahlil melapor ke Prabowo soal evaluasi IUP tambang di kawasan hutan. Pemerintah siap mencabut izin bermasalah sesuai arahan Presiden.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera menindak tambang ilegal di hutan Indonesia, menandai reformasi sektor pertambangan demi kepentingan nasional dan kelestarian lingkungan.

Presiden Prabowo Subianto perintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera menindak tegas **penindakan tambang ilegal** di hutan, tegaskan komitmen pemerintah jaga lingkungan dan kedaulatan bangsa.

Prabowo sempat memuji kinerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Akan tetapi, ia sempat berkelakar tidak ingin menanyakan dari partai apa Raja Juli.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan sektor mineral dan batu bara (minerba) demi peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat, sesuai amanat UUD 1945.

Penegasan ini muncul di tengah isu dugaan aktivitas penambangan ilegal di sekitar area tersebut.

Pemerintah mencatat terdapat sedikitnya 1.063 kegiatan penambangan tanpa izin yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

Temuan tersebut menyebabkan Bahlil memutuskan untuk menarik izin pertambangan pasir kuarsa dan pasir silika ke pusat.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam (SDA) di Indonesia harus dikelola secara legal demi kepentingan masyarakat.

Bahlil menyebut kebijakan pengelolaan tambang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya menjaga SDA untuk generasi mendatang.

Pada momen Prabowo bicara kerugian negara, terlihat tangan Bahlil colek paha Rosan

Selain sektor pertambangan, ancaman PHK terhadap puluhan ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Prabowo menyinggung satu tambang ilegal yang sudah beroperasi selama 8 tahun, tanpa merasa khawatir.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang mengambil tindakan tegas dengan menghentikan operasional lima perusahaan tambang ilegal karena belum memenuhi perizinan, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam penertiban tambang ilegal Sumeda

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menyita tiga ekskavator dan menetapkan satu tersangka terkait aktivitas penambangan ilegal di Kolaka, setelah menerima laporan masyarakat.

Polda Sultra segel tambang PT BBDM Buton di Buton menyusul dugaan pemalsuan dokumen dan status lahan *status quo*. Polisi temukan aktivitas. Bagaimana tanggapan perusahaan?

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.

Ketua MN-KAHMI Gus Falah menegaskan legalisasi tambang rakyat krusial untuk kepastian hukum, menekan tambang ilegal, dan mengatasi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.