Puan Maharani Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Iran dan Israel
Puan juga meminta Pemerintah memprioritaskan perlindungan terhadap WNI di wilayah terdampak konflik.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah Indonesia memetakan dan melakukan langkah mitigasi atas potensi dampak konflik antara Iran dan Israel terhadap situasi dalam negeri, khususnya dari sisi ekonomi. Ia menyoroti risiko lonjakan harga minyak dunia yang bisa mempengaruhi stabilitas nasional.
“Karena kondisi konflik ini bisa berdampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia, karena kita masih bergantung pada impor energi," ujar Puan dalam keterangannya, Senin (16/6/2025) lalu.
Jika konflik berlanjut, Puan khawatir harga minyak dunia bisa kembali menyentuh angka 100 dolar AS per barel. Ia mendorong Pemerintah menyusun langkah antisipasi mengamankan pasokan energi dan menjaga stabilitas harga di pasar domestik.
“Pemerintah perlu proaktif melakukan langkah mitigasi agar gejolak geopolitik di Timur Tengah tidak menimbulkan gejolak ekonomi di tanah air,” ungkapnya.
Puan pun menyoroti konflik Israel-Iran yang semakin memanas. Ia mendesak Israel untuk menghentikan agresi militernya dan menyelesaikan masalah sesuai hukum internasional. “Serangan Israel kepada Iran melanggar kedaulatan suatu negara dan tidak sesuai dengan hukum internasional,” katanya.
"Aksi-aksi militerisasi dalam konflik antar negara harus segera diakhiri. Perang hanya meninggalkan luka bagi masyarakat sipil, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak," lanjut Puan.
Puan menyerukan kepada PBB dan komunitas internasional bertindak aktif dalam mendorong gencatan senjata dan mengakhiri agresi. “Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan penyelesaian konflik dilakukan dengan jalur diplomasi dan perdamaian,” ucap Puan.
Selain menyerukan penghentian perang, Puan juga meminta Pemerintah memprioritaskan perlindungan terhadap WNI di wilayah terdampak konflik. Data Kemlu mencatat 386 WNI di Iran serta 187 WNI di wilayah Israel, 42 WNI diantaranya terjebak di Tel Aviv saat tengah melakukan ziarah keagamaan.
"KBRI harus hadir secara aktif membantu pemenuhan kebutuhan WNI yang mungkin terjebak atau kesulitan di wilayah konflik,” tutupnya.