Dampak Konflik Timur Tengah: Waka MPR Dorong Kebijakan Antisipasi Ekonomi Indonesia

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti serius dampak konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel, yang memerlukan antisipasi melalui kebijakan yang tepat dari para pemangku kepentingan. Ketegangan geopolitik di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan riak ekonomi dan sosial yang luas, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga global.

Lestari Moerdijat menegaskan bahwa amanat Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan turut serta dalam perdamaian dunia harus menjadi landasan utama bagi para pengambil keputusan. Hal ini krusial dalam menyikapi eskalasi konflik yang merupakan buntut dari ketegangan berkepanjangan antara AS dan Iran sejak revolusi 1979.

Dalam sebuah diskusi daring, Lestari Moerdijat, yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI, menekankan bahwa dampak perang ini tidak hanya akan menerpa negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga berimbas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan terkoordinasi untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul.

Lestari Moerdijat mendorong para pemangku kepentingan untuk segera merumuskan dan melahirkan kebijakan yang tepat guna mengantisipasi berbagai dampak konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini harus komprehensif, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan keamanan, demi menjaga stabilitas nasional.

Diskusi daring bertajuk "Nuklir atau Pergantian Rezim? Perang Iran dan Pengaruhnya bagi Indonesia dan Dunia" yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 menjadi wadah penting untuk membahas isu krusial ini. Forum tersebut menggarisbawahi betapa pentingnya perhatian khusus dari para pemangku kepentingan terhadap konflik tersebut dan konsekuensi yang menyertainya.

Perhatian serius terhadap dinamika geopolitik global ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya di tengah ketidakpastian internasional. Kesiapan dalam menghadapi skenario terburuk menjadi kunci untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi.

Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menjelaskan bahwa Dampak Konflik Timur Tengah sangat terkait erat dengan sektor energi global. Potensi blokade Selat Hormuz, sebagai jalur lalu lintas minyak dunia, dapat memicu lonjakan harga minyak secara signifikan.

Denni memperkirakan bahwa lonjakan harga minyak bisa mencapai 8-10 persen di awal pecahnya konflik, dan angka ini berpotensi meningkat lebih besar jika konflik berlangsung lebih lama. Kenaikan harga minyak ini akan berdampak langsung pada biaya logistik yang melonjak serta penurunan kepercayaan terhadap pasar global.

Bagi Indonesia, dampak ekonomi dari konflik ini akan terasa pada beberapa indikator makro, termasuk inflasi, neraca perdagangan eksternal, nilai tukar rupiah, dan kondisi fiskal negara. Fluktuasi ini memerlukan respons kebijakan yang cepat dan adaptif dari pemerintah.

Oleh karena itu, Denni menyarankan agar pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat rentan. Langkah ini penting untuk memitigasi dampak gejolak ekonomi global yang mungkin terjadi dan menjaga daya beli masyarakat.

Kondisi ekonomi domestik yang kuat akan menjadi faktor penentu utama dalam menghadapi guncangan ekonomi dunia yang diakibatkan oleh Dampak Konflik Timur Tengah. "Kondisi ekonomi domestik akan menjadi penentu bila terjadi guncangan ekonomi dunia," tutur Denni. Pemerintah perlu memperkuat fondasi ekonomi internal agar lebih resilient terhadap tekanan eksternal.

Fokus pada ketahanan pangan, diversifikasi sumber energi, dan penguatan sektor riil dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Ini akan membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada komoditas global yang harganya rentan terhadap gejolak geopolitik.

Selain itu, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengelola inflasi dengan cermat akan menjadi tantangan utama. Kebijakan moneter dan fiskal yang terkoordinasi diperlukan untuk meredam dampak negatif dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Sumber: AntaraNews