Polri Bantah Kabar Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Digeledah

Namun, Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Mayjen Kristomei Sianturi meluruskan kabar tersebut.

Terkait sejumlah tentara yang berjaga di sekitaran kawasan rumah Febrie, Ini Kata Kejagung.

Kejagung mengapresiasi proses pelaporan terhadap seseorang apabila memang membawa fakta bukan karena niatan menjatuhkan nama seseorang.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan anggota Densus tersebut benar diamankan diamankan Kejagung.

Polri menambahkan, dari hasil pemeriksaan yang dilaporkan oleh Divpropam, tidak ada masalah dari aksi penguntitan yang dilakukan Bripda IM kepada Jampidsus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung St Burhanuddin.

Sandi tidak menjelaskan alasan dari motif penguntitan yang dilakukan Densus 88.

Hadi juga terus berkomunikasi dengan Kapolri Listyo Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin

Kasus ini sudah bukan masalah pribadi, melainkan institusi Kejaksaan Agung.

Hadi mengatakan proses penyelidikan tetap dilakukan dengan tetap saling menjaga marwah.

Jokowi memanggil kepala kedua lembaga, Kapolri Listyo Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menjelaskan polemik tersebut

Polri dan Kejagung sampai saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai kabar Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah diduga dikuntit anggota Densus 88 Polri.

Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung menyerahkan aset rampasan negara kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menunjang operasional, menegaskan komitmen pemulihan aset dan penegakan hukum.

Kejaksaan Agung berhasil mengungkap modus pengondisian tender dalam kasus dugaan korupsi Petral periode 2008-2015. Penasaran bagaimana informasi rahasia dibocorkan dan siapa saja yang terlibat?

Kejaksaan Agung menetapkan ST, pengelola PT AKT, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin sejak 2017, menimbulkan kerugian negara. Simak detail penangkapan dan modus operandi PT AKT.

Kejaksaan Negeri Medan menerima titipan tiga mobil sitaan dari Kasus Korupsi CPO ekspor yang merugikan negara belasan triliun rupiah. Simak detail pengamanan barang bukti dan penggeledahan yang dilakukan!

Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan penggeledahan rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar terkait penyidikan kasus tata kelola kebun dan industri kelapa sawit.

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyidik kasus dugaan korupsi tata kelola sawit yang terjadi pada era Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, dengan penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan menggeledah sejumlah lokasi, termasuk kediaman mantan menteri.

Kejagung memeriksa mantan Dirjen Bea Cukai Askolani terkait dugaan korupsi tata kelola ekspor POME periode 2022-2024.

Penetapan tersangka dilakukan setelah Penyidik memperoleh 1626 dokumen, 129 barang bukti elektronik.

Tumpukan uang sitaan hasil kejahatan lingkungan disiapkan untuk diserahkan kepada negara.

Uang senilai Rp10,2 triliun itu disusun rapi dengan pecahan uang Rp100.000 di sebelah kanan, kiri, dan tengah panggung.

Tiga tersangka itu adalah HS selaku KSOP Rangga Ilung, BJW selaku Direktur PT AKT, dan HZM selaku General Manager PT OOWL Indonesia.

Anang Supriatna, menyebut proses yang berjalan saat ini merupakan pemeriksaan internal yang nantinya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme institusi.