Data Jadi Fondasi Utama Kedaulatan Digital

Data menjadi fondasi penting terciptanya kedaulatan digital di Indonesia.

Telkom Indonesia menegaskan pentingnya penguatan kedaulatan digital nasional di tengah derasnya adopsi teknologi dan artificial intelligence (AI).

Director Strategic Business Development & Portfolio Telkom Indonesia, Seno Soemadji mengatakan, terdapat sejumlah lapisan utama dalam membangun sovereignty atau kedaulatan digital Indonesia.

“Kami melihat dari beberapa layer. Nomor satu data. Data itu harus ada di Indonesia,” ujar Seno usai acara Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026, “The Rise of Indonesia Tech Sovereignty” di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Selain lokasi data, pihaknya juga menilai aspek operasional sistem digital harus berada dalam kontrol nasional.

Menurut dia, hal tersebut berkaitan langsung dengan kepemilikan infrastruktur dan sistem yang digunakan dalam transformasi digital.

“Bagaimana kita memastikan pengoperasiannya itu kontrol kita. Tentunya ini terkait dengan ownership, kita harus memiliki itu,” katanya.

Kemudian, Ia juga menekankan pentingnya keamanan data, terutama terkait sistem enkripsi nasional. Seno menilai pengelolaan enkripsi tidak boleh bergantung pada pihak luar negeri, lantaran demi menjaga keamanan dan kedaulatan digital Indonesia.

“Keamanan ini tentunya kita menjaga bagaimana enkripsi itu harus kita jaga. Seperti tadi disampaikan BSSN, kita yang memiliki enkripsinya. Jadi bukan dimiliki oleh pihak di luar Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, aspek yurisdiksi juga disebut menjadi elemen penting dalam kedaulatan digital. Menurut dia, seluruh sistem digital strategis harus berada di bawah payung hukum Indonesia.

Meski demikian, Telkom tetap membuka diri terhadap pemanfaatan teknologi global. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik nasional.

“Kita terbuka dengan teknologi dari luar karena kita juga melihat bagaimana teknologi dari luar itu bisa sesuai dengan kebutuhan kita,” kata Seno.

Tantangan

Ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah menyamakan definisi mengenai kedaulatan digital. Baik di tingkat regulator dan seluruh pemangku kepentingan.

Ini penting dan berdampak pada penerapan kedaulatan digital sesuai dengan dengan kebutuhan lokal Indonesia.

“Definisi dari kedaulatan ini adalah kesamaan dari regulatory itu harus sama. Sehingga sampai sejauh mana yang kita bisa implementasikan itulah yang bisa kita sebut sebagai karakteristik kedaulatan yang berdasarkan Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia, koordinasi erat antara pemerintah, regulator, dan industri menjadi kunci dalam membangun AI yang mampu menjaga identitas nasional Indonesia.

Seno menyinggung pentingnya menjaga karakteristik lokal Indonesia yang memiliki ratusan etnis agar tetap tercermin dalam pengembangan AI dan large language model (LLM).

“Bagaimana LLM itu menjaga localities, karakteristik kita, dan tentunya dengan menjaga ini itulah yang menjadi identitas kita. AI kedaulatan dan tentunya sesuai dengan lokal karakteristik,” kata dia.