WANTIKNAS Luncurkan Buku Putih Transformasi Digital, Dorong Kedaulatan Digital Indonesia

Penyusunan buku putih ini dilatarbelakangi oleh sejumlah tantangan serius.

Transformasi digital yang terjadi pesat di berbagai sektor membawa peluang sekaligus risiko bagi Indonesia.

Untuk itu, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) menyiapkan Buku Putih Transformasi Digital sebagai panduan strategi menuju kedaulatan digital nasional.

Ketua Tim Pelaksana WANTIKNAS, Ilham Akbar Habibie, mengatakan penyusunan buku putih ini dilatarbelakangi oleh sejumlah tantangan serius.

Salah satunya adalah fakta bahwa pengguna internet Indonesia lima kali lebih banyak mengakses data dari luar negeri dibandingkan data dalam negeri.

Kondisi ini bukan hanya menguras devisa untuk belanja bandwidth internasional, tetapi juga berisiko melemahkan otoritas data nasional.

“Buku ini disusun untuk menambah referensi pemerintah terkait arahan Presiden dalam percepatan transformasi digital. Tujuannya jelas, yakni untuk tercapainya kedaulatan digital nasional,” kata Ilham saat menyerahkan draft Buku Putih Transformasi Digital kepada Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard.

Risiko Teknologi AI dan Tantangan Literasi

Ilham juga menyinggung perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) yang kian populer digunakan di berbagai negara. Ia mengingatkan, para pakar AI di Amerika Serikat pun khawatir teknologi ini dapat mempercepat penyebaran misinformasi.

Hal tersebut dapat berdampak lebih serius di Indonesia yang masih memiliki tingkat literasi relatif rendah.

“Kita sepakat bahwa kedaulatan digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Perkembangan teknologi, apalagi kecerdasan buatan, kadang menyerempet norma dan nilai tradisional kita. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus memastikan perkembangan digital berjalan sesuai kepentingan bangsa,” ujar Febrian dalam forum Ecosystem Forum 2025 yang diselenggarakan WANTIKNAS bersama Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI).

Febrian menambahkan, potensi ekonomi digital Indonesia mencapai Rp5.700 triliun. “Kedaulatan digital adalah syarat mutlak untuk memastikan potensi itu bisa dicapai,” tegasnya.

Kolaborasi Ekosistem Digital

Ilham menekankan bahwa kedaulatan digital tidak berarti swasembada penuh, melainkan keterlibatan banyak pihak dalam satu ekosistem. “Kedaulatan bukan one man show, tapi many systemic show. Yang penting, kita berdaulat atas kepentingan kita sendiri untuk mendukung visi Indonesia Emas,” paparnya.

CEO Privy.id, Marshall Pribadi, turut menegaskan pentingnya kolaborasi industri dalam menjaga kedaulatan data.

“Transformasi digital mengubah transaksi dari fisik ke elektronik. Dalam proses ini, kedaulatan data dalam negeri harus dijaga. Justru ini peluang bagi industri lokal untuk menyediakan solusi digital yang berkualitas sekaligus berdaulat,” katanya.

Implementasi kedaulatan digital diyakini akan memperkuat ketahanan ruang digital Indonesia. Lebih jauh, hal ini diharapkan mampu mendorong kebangkitan teknologi nasional dan berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi, khususnya di sektor digital.

“Jika kedaulatan digital terwujud, maka Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi global, tapi juga produsen dengan daya saing sendiri,” tutup Ilham.