Polisi Diminta Beri Efek Jera Pelaku Tawuran

Kapolres Metro Tangerang Kota menyoroti tren tawuran pelajar yang dipicu saling ejek di media sosial, menegaskan bahwa tindakan ini adalah kriminal dan bukan bentuk eksistensi.

Pramono juga mendapat laporan, mereka yang terlibat tawuran dalam keadaan setengah sadar. Baik dalam pengaruh alkohol atau pun obat terlarang.

Menurut Pramono, aksi tawuran dilakukan tidak sepenuhnya dalam keadaan sadar. Sehingga dibutuhkan operasi untuk mencegah aksi tawuran.

Viral di media sosial yang memperlihatkan aksi sekelompok pelajar yang membawa senjata tajam (sajam) di wilayah Kalideres, Jakarta Barat.

Kapolda mengajak seluruh masyarakat terutama orangtua lebih memperhatikan pergaulan dan perkembangan putranya saat berada di luar rumah.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab atas uang masyarakat.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Nurul menyoroti peringatan dari ILO terkait dampak AI terhadap kualitas pekerjaan, ketimpangan digital, hingga perlindungan hak pekerja.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Azis menilai tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana negara menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat

Romy menegaskan dirinya siap memperjuangkan alokasi anggaran khusus agar revitalisasi fasilitas digital tersebut dapat segera direalisasikan.

Pengaturan anggota Polri di Ormas itu penting agar polisi bisa netralitas.

Sahroni juga melakukan pendalaman terkait peran Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.

Ada tujuh substansi dalam revisi UU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Ada lima poin menjadi atensi pemerintah pada Revisi UU Polri.

Permintaan itu merupakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda NTT.

Sigit dinilai sukses mengawal keamanan sejak proses pemilihan presiden (pilpres) hingga pemerintahan Prabowo berjalan sampai sekarang.