Sorot
{{caption}}
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Terima Divonis 4,5 Tahun: Sesuai Kejahatan Saya

{{caption}}
Noel Juga Dihukum Bayar Uang Pengganti Rp 3 Miliar

{{caption}}
Perjalanan Kasus Pemerasan Immanuel Ebenezer, dari OTT Hingga Divonis 4,5 Tahun

{{caption}}
Nasib 21.801 Motor Listrik BGN yang Dikorupsi Dadan Hindayana Cs

{{caption}}
RTX Spark Diumumkan, 8 Laptop Ini Siap Pakai Chip Baru Nvidia

{{caption}}
Menggelegar! Prabowo Depan BGN Usai Pecat 3 Pimpinan: Saya Tak Mau Uang Rakyat Dicuri!

Topik Terkait
{{caption}}
Mulai Bulan Depan, Purbaya Ingin Tarik Peredaran Rokok Ilegal untuk Masuk ke Sistem Legal

Purbaya mengaku telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok dan akan segera membawanya ke DPR.

{{caption}}
Kemenkeu Kaji Penambahan Layer Baru Tarif Cukai Rokok, Perangi Peredaran Ilegal

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji rencana penambahan layer baru pada struktur tarif cukai rokok, sebagai langkah strategis memerangi peredaran rokok ilegal dan menjaga keberlangsungan industri.

{{caption}}
Peneliti UB Soroti Urgensi Penuntasan Penindakan Rokok Ilegal untuk Selamatkan Sektor IHT

Peneliti Universitas Brawijaya menyoroti dampak serius jika penindakan rokok ilegal tidak dituntaskan, mengancam penerimaan negara dan keberlangsungan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).

{{caption}}
Rokok Ilegal Disikat! Bea Cukai Amankan 1,79 Juta Batang, Rugi Negara Rp1,33 Miliar

Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng-DIY, Akhmad Rofiq, menjelaskan, rokok-rokok ini mayoritas beredar melalui jalur darat.

{{caption}}
Fakta Mencengangkan: Jatim Sumbang Rp132 Triliun Cukai Tembakau, DPRD Desak Keadilan Fiskal DBHCHT!

DPRD Jatim menyoroti ketidakadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Provinsi penyumbang terbesar ini hanya menerima sebagian kecil, mendorong tuntutan keadilan fiskal. Mengapa ini terjadi?

{{caption}}
Ini Dampaknya Jika Cukai Rokok Terus Naik

Penurunan produksi industri rokok diakibatkan kenaikan cukai eksesif pada periode 2023–2024.

{{caption}}
Tutup Tahun, Capaian Penerimaan Bea Cukai 2023 Tembus Rp286,2 Triliun

Bea Cukai terus menjaga optimalisasi penerimaan negara serta meningkatkan kinerja pelayanan

{{caption}}
Target Penerimaan Bea dan Cukai Provinsi Jatim Rp149,89 Triliun di Tahun 2023

Target penerimaan tersebut lebih tinggi dibandingkan target penerimaan di tahun 2022 sebesar Rp138,06 triliun.

{{caption}}
Bank Kalteng Bagikan Dividen Rp184,2 Miliar dari Laba Bersih 2025, Dorong PAD Kalimantan Tengah

Bank Kalteng Bagikan Dividen sebesar Rp184,2 miliar dari laba bersih Tahun Buku 2025 kepada pemegang saham, menegaskan komitmen dorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Tengah.

{{caption}}
Ombudsman NTT Tekankan Peningkatan Pelayanan Publik Samsat untuk Optimalisasi PAD

Ombudsman RI Perwakilan NTT menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Samsat sebagai kunci utama optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

{{caption}}
Dishub Cianjur Gencarkan Penertiban Parkir Liar, Respon Keluhan Masyarakat dan Jaga Ketertiban

Dinas Perhubungan Cianjur akan segera menggencarkan penertiban parkir liar sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat, sekaligus menjaga ketertiban lalu lintas dan potensi Pendapatan Asli Daerah.

{{caption}}
Optimalisasi Aset Tanah Gowa: Pemkab Gowa, Kementerian ATR/BPN, dan KPK Bersinergi Tingkatkan PAD

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi aset tanah Gowa, membuka jalan bagi peningkatan Pendapatan As

{{caption}}
Kemendagri Dorong Pemda Tingkatkan Pembiayaan Kreatif Daerah Hadapi Keterbatasan Fiskal

Di tengah tantangan global dan keterbatasan anggaran, Kemendagri mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pembiayaan Kreatif Daerah demi pembangunan berkelanjutan.

{{caption}}
Papua Barat Siapkan Regulasi BUMD untuk Pengelolaan PI Migas 10 Persen

Pemerintah Provinsi Papua Barat serius menyiapkan regulasi pembentukan BUMD guna memaksimalkan Pengelolaan PI Migas 10 Persen, demi peningkatan PAD dan kesejahteraan daerah.