Pemkab Mahulu Rumuskan Tarif Listrik PLTS untuk Pemerataan Energi di Daerah 3T

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tengah merumuskan tarif listrik PLTS di daerah 3T. Langkah ini bertujuan mewujudkan pemerataan akses energi, membuka peluang pendidikan, ekonomi, dan informasi bagi masyarakat terpencil.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, sedang serius merumuskan tarif layanan listrik berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Upaya ini dilakukan untuk mencapai pemerataan energi yang vital bagi kemajuan wilayah tersebut. Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, menegaskan bahwa inisiatif ini akan membuka akses pendidikan, ekonomi, dan informasi bagi masyarakat pedalaman.

Perumusan tarif ini bukan sekadar menarik pungutan, melainkan instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan operasional layanan PLTS. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga kualitas pelayanan, memperpanjang umur aset, serta memastikan investasi daerah memberikan manfaat jangka panjang. Diskusi kelompok terpumpun telah dilaksanakan pada Kamis (11/6) untuk membahas laporan pendahuluan penyusunan rumusan tarif ini.

Saat ini, sejumlah kampung di Mahulu telah merasakan manfaat layanan energi dari PLTS dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, dari 50 kampung di Mahulu, masih ada belasan yang belum terlayani listrik PLN, sementara sebagian lainnya sudah dilayani atau mendapat energi listrik melalui PLTS komunal. Pemda setempat berkomitmen kuat untuk memperluas layanan PLTS ini secara merata.

PLTS sebagai Solusi Energi di Wilayah Terpencil

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) telah menjadi solusi strategis untuk mengatasi tantangan pemerataan energi di Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya di daerah 3T. Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, menyatakan bahwa PLTS adalah kunci untuk menjangkau kampung-kampung yang belum terhubung jaringan listrik konvensional. Kehadiran PLTS diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedalaman secara signifikan.

Banyak kampung di Mahulu kini telah menikmati pasokan listrik dari PLTS, yang secara langsung berdampak positif pada aktivitas sehari-hari. Manfaat ini mendorong Pemerintah Daerah untuk terus memperluas jangkauan layanan PLTS. Dengan demikian, lebih banyak warga di wilayah terpencil dapat mengakses listrik untuk kebutuhan dasar mereka.

Dari total 50 kampung di Mahulu, masih terdapat belasan kampung yang belum terlayani listrik dari PLN. Sebagian besar kampung lainnya sudah mendapatkan pasokan listrik, baik dari PLN maupun melalui PLTS komunal atau terpusat. Kondisi ini menegaskan urgensi pengembangan dan pengelolaan PLTS yang berkelanjutan di Mahulu.

Perumusan Tarif Listrik PLTS untuk Keberlanjutan Layanan

Untuk memastikan keberlanjutan layanan PLTS, Pemerintah Kabupaten Mahulu menyadari pentingnya sistem pengelolaan yang baik, termasuk mekanisme pembiayaan operasional dan pemeliharaan. Oleh karena itu, perumusan tarif listrik PLTS menjadi langkah krusial yang harus jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini melibatkan diskusi kelompok terpumpun yang telah dimulai.

Wakil Bupati Suhuk menjelaskan bahwa hasil rumusan tarif ini memiliki tujuan lebih dari sekadar menarik pungutan dari masyarakat. Instrumen tarif ini dirancang untuk menjamin keberlanjutan operasional layanan, menjaga kualitas pelayanan, dan memperpanjang umur aset PLTS. Selain itu, tarif ini juga memastikan bahwa investasi daerah dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Mahulu memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, merata, dan berkelanjutan. Kebijakan tarif yang dihasilkan diharapkan tidak hanya melindungi aset daerah yang telah dibangun dengan investasi besar, tetapi juga menciptakan tata kelola layanan energi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kajian ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Sumber: AntaraNews