LIVE

Pemerintah Tegaskan Pasal 218 KUHP Tak Larang Kritik ke Presiden

Pemerintah menegaskan Pasal 218 KUHP baru tidak membatasi kritik terhadap presiden dan wapres, melainkan hanya mengatur larangan penghinaan dan fitnah.

kuhp
Pemerintah Tegaskan Pasal 218 KUHP Tak Larang Kritik ke Presiden
Pemerintah Tegaskan Pasal 218 KUHP Tak Larang Kritik ke Presiden (merdeka.com)

Pemerintah menepis kekhawatiran sejumlah pihak yang menilai Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan demokrasi.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa penafsiran tersebut tidak tepat. Ia meminta publik membaca pasal tersebut secara utuh, termasuk bagian penjelasannya.

“Tolong membaca pasal 218 ini sekaligus dengan penjelasannya. Penjelasan itu utuh dikatakan bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik,” kata Edward, yang akrab disapa Prof Eddy, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Pemerintah Bedakan Kritik dan Penghinaan

Ia menekankan bahwa esensi Pasal 218 adalah melarang perbuatan menista atau memfitnah, bukan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

“Mengapa? Karena kritik dan menghina itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi yang dilarang betul di dalam Pasal 218 ini adalah menista atau memfitnah,” ujarnya.

“‘Di pasal itu sudah mengatakan bahwa kritik dalam penjelasannya kritik tidak dilarang’,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, penghinaan dapat berupa umpatan atau hujatan yang menyerang martabat pribadi, sedangkan fitnah merupakan tuduhan tanpa dasar yang telah jelas masuk kategori tindak pidana.

Pasal 218 Bersifat Delik Aduan

Senada, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemerintah tidak menutup ruang kritik. Namun, ia menyoroti pentingnya memahami batas antara kritik kebijakan dan tindakan yang masuk kategori penghinaan.

“Teman-teman pasti ngerti, mana yang dihina, mana yang kritik. Kalau soal kebijakan apapun yang terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, saya rasa nggak ada masalah,” kata Supratman.

“Tapi kalau seperti katakanlah, masa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ada di gambar yang tidak senonoh? Saya rasa teman-teman di publik pun tahu mana yang batasannya menghina maupun yang kritik,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Pasal 218 dalam KUHP baru dikategorikan sebagai delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan apabila presiden atau wakil presiden sebagai pihak yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan secara langsung.

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menyerang kehormatan atau martabat presiden dan wakil presiden di muka umum, dengan pengecualian jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Brian Brobbey Tenggelamkan Duet Striker Swedia Bernilai Rp 4,3 Triliun

{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

Topik Terkait
{{caption}}
MK Uji Materi Pasal penghinaan Presiden di KUHP Baru

Mereka menggugat pasal tersebut karena menilai dirugikan haknya untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Pasal Penghinaan Presiden
{{caption}}
Menko Yusril Tegaskan Perbedaan Kritik dan Hinaan dalam KUHP Baru Sudah Jelas

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan perbedaan kritik dan hinaan KUHP sudah gamblang, meski yurisprudensi akan memperjelas penerapannya.

KUHP Baru
{{caption}}
Ini Kata Menkum Supratman Soal Foto Presiden Dijadikan Stiker di WhatsApp

Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas selama itu bukan penghinaan, tak masalah.

Menkum Supratman Andi Agtas
{{caption}}
Wamenkum Tegaskan Pasal 218 KUHP Tak Larang Kritik Presiden, Hanya Menista dan Memfitnah

Wakil Menteri Hukum menegaskan Pasal 218 KUHP tentang penghinaan Presiden tidak mengekang kebebasan berekspresi, melainkan hanya menargetkan perbuatan menista atau memfitnah.

Pasal 218 KUHP
{{caption}}
Wamenkum: Hanya Presiden dan 5 Lembaga Bisa Lapor Penghinaan dalam KUHP Baru

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan KUHP Baru membatasi pelapor delik penghinaan Presiden dan lembaga negara, hanya pihak tertentu yang bisa mengajukan aduan.

KUHP Baru
{{caption}}
KUHP Baru Pasal 218 Soal Penyerangan Martabat Presiden Masuk Delik Aduan, Tutup Celah Relawan Melapor

Artinya hanya presiden atau kepresidenan sendiri yang bisa membuat pengaduan. Namun demikian, pengaduan bisa dibuat secara tertulis.

KUHP Baru
{{caption}}
Wamenkum Eddy Ungkap Jokowi Sempat Tak Setuju Pasal Penghinaan Presiden saat Menggodok KUHP Baru

Ia mencontohkan, hampir seluruh KUHP di berbagai negara memuat pasal terkait penyerangan atau penghinaan terhadap kepala negara, termasuk kepala negara asing.

KUHP
{{caption}}
Polisi Segera Hukum Pelaku Penganiayaan Jaklingko Usai Uji Klinis

Kepolisian akan segera menindak tegas pelaku penganiayaan di Jaklingko setelah hasil uji klinis keluar, menegaskan komitmen penegakan hukum dan keamanan transportasi publik.

call center 110
{{caption}}
Tindak Pidana Korporasi: Badan Hukum Jadi Subjek, Mekanisme Penyelesaian Diperjelas

Praktisi hukum Dhifla Wiyani menegaskan badan hukum dapat menjadi subjek dalam tindak pidana korporasi, serta memaparkan mekanisme keadilan restoratif dan DPA yang relevan untuk kasus tersebut.

adhi karya
{{caption}}
Kejari Aceh Singkil Tuntaskan Dua Kasus Pencurian Melalui Keadilan Restoratif, Prioritaskan Pemulihan Sosial

Kejaksaan Negeri Aceh Singkil berhasil menuntaskan dua kasus pencurian via Keadilan Restoratif. Pendekatan ini prioritaskan perdamaian dan pemulihan, hindari persidangan. Simak detailnya!

aceh singkil
{{caption}}
TAUD Soroti Kejanggalan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus: Sidang Militer Pakai KUHP Tindak Pidana Umum

Penilaian ini berkaitan dengan keputusan membawa perkara ke ranah peradilan militer, bukan peradilan umum.

andrie yunus disiram air keras
{{caption}}
Damkar Semarang Laporkan Pelaku Prank Kebakaran ke Polisi, Tegas Ambil Jalur Hukum

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaku prank kebakaran palsu ke Polrestabes Semarang. Damkar Semarang tidak akan menoleransi penyalahgunaan layanan darurat.

damkar semarang
{{caption}}
YouTuber Resbob Dituntut 2,5 Tahun Penjara Akibat Ujaran Kebencian

YouTuber Resbob, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nashihan, menghadapi tuntutan 2,5 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian terhadap masyarakat Sunda, memicu sorotan publik.

hukum pidana
{{caption}}
RUU Polri, Pemerintah-DPR Sepakat Masa Pensiun Jenderal Bintang 4 Pensiun Diperpanjang

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.

berita update
{{caption}}
Wamenkum: RUU Kewarganegaraan Atasi Masalah Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Diaspora

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiariej menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hadir sebagai solusi atas berbagai isu, termasuk anak berkewarganegaraan ganda dan status diaspora Indonesia, membuat pembac

anak kawin campur
{{caption}}
Wamenkum Harap Tugas Satpol PP Lebih Profesional dengan KUHP Baru

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej berharap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat menjalankan tugasnya lebih profesional berkat pemahaman mendalam terhadap KUHP baru yang humanis dan berkeadilan.

edward omar sharif hiariej
{{caption}}
Pasal-Pasal Terkait Narkotika Bakal Dimasukkan ke RUU Penyesuaian Pidana

Karena RUU terkait narkotika belum selesai juga dibahas. Maka aturan pidananya itu dimasukkan ke RUU Penyesuaian Pidana.

berita update
{{caption}}
Fakta Menarik: Wamenkum Jelaskan RUU Pidana Mati Jamin Perlindungan HAM Terpidana

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej tegaskan RUU Pidana Mati akan jamin perlindungan HAM bagi terpidana. Apa saja hak baru yang diatur dalam RUU ini?

dpr ri