Pasal Penghinaan Presiden

MK sebelumnya memutuskan delik aduan penghinaan presiden dan wakil presiden tidak bisa dilaporkan keluarga maupun relawan.

Mereka menggugat pasal tersebut karena menilai dirugikan haknya untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Ia mencontohkan, hampir seluruh KUHP di berbagai negara memuat pasal terkait penyerangan atau penghinaan terhadap kepala negara, termasuk kepala negara asing.

Narapidana kasus penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara akan dapat amnesti

Sebuah video viral di media sosial TikTok memperlihatkan seorang remaja memaki-maki Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia juga meminta agar Jokowi mengusir PTPN V Pekanbaru dari Riau.

Salah satu agenda kunjungan kerja MKD juga untuk menjelaskan kepada aparat penegak hukum pasal penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara itu. Penyidik perlu tahu konteks mana yang merupakan penghinaan, mana yang merupakan kritik.

Pakar menilai pasal itu multi interpretatif karena bersifat personal. Bivitri mempertanyakan apa kualifikasi dari menyerang kehormatan dan harkat martabat presiden atau wakil presiden.

Pada draf RKUHP pada 4 Juli 2022, ancaman pidana penjara tertulis 3 tahun 6 bulan. Sedangkan, draf RKUHP 9 November 2022 terbaru, ancaman pidana berkurang menjadi 3 tahun.

Meski diputuskan tidak dihapus, Eddy berharap kepada masyarakat tetap memberikan masukan perbaikan dalam naskah RUU KUHP itu.

Dalam artian kata dia, kalau kemudian ada sanksi yang dapat membuat Yunus tidak bisa meneruskan studi nya, itu bisa merugikan bagi yang bersangkutan.

Definisi kritik menyertakan solusi ditambahkan dalam bagian penjelasan Pasal 218 Ayat 2 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Kritik yang ditujukan kepada presiden dan wakil presiden juga tidak bermuatan merendahkan atau menyerang harkat dan martabat, menyinggung karakter atau kehidupan pribadi.

Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho khawatir pembahasan RUU KUHP saat ini dijadikan alat kekuasaan secara berlebihan. Terlebih setelah MK pernah membatalkan pasal terkait penghinaan Presiden dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Tindak pidana penyerangan diri Presiden atau Wakil Presiden bisa dituntut berdasarkan aduan.

Ancaman pidana penjara tidak hanya menyasar penyerang Presiden dan Wakil Presiden. Tapi juga pihak yang ikut serta menyebarkan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Setiap orang yang menyerang Kepala Negara dan wakilnya terancam pidana penjara paling lama lima tahun.

RKUHP yang sekarang menganut konsep 'dualistik' dalam penegakan hukum. Konsep 'dualistik' itu menggabungkan hukum seperti korupsi, narkotika, dan pelanggaran HAM.

Wamenkum HAM menjamin tak ada ancaman pidana terhadap kritik pada presiden.

Kemenkum HAM meminta publik harus membedakan penghinaan dan kritik.

Pengadilan di Turki pada Sabtu memerintahkan penangkapan jurnalis perempuan ternama Sedef Kabas sambil menunggu persidangan, terkait dakwaan penghinaan terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan,