PDIP Ogah Bahas Harun Masiku: Serahkan Seluruhnya pada Proses Hukum

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun menegaskan tidak ada unsur politik dalam proses penegakan hukum terhadap Sekjen PDIP itu.

Hasto Kristiyanto membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyebut, di data perlintasan imigrasi Indonesia, belum terdeteksi nama Harun.

Hasto memuji sikap profesional dari penyidik yang melontarkan 62 pertanyaan kepadanya.

Selain memeriksa saksi dan ahli, KPK juga menggeledah sejumlah lokasi dan melakukan penyitaan beberapa dokuman terkait kasus tersebut.

Hasto bersama tim hukum menuju ruang pemeriksaan KPK sambil mengepalkan tangan.

Hasto menjalani pemeriksaan dengan didampingi oleh pengacara senior Maqdir Ismail.

Kubu Hasto Kristiyanto meminta KPK turut memberikan kesempatan pengujian atas gugatan praperadilan.

PDIP mengawal betul dugaan politisasi hukum di balik kasus yang menjerat Hasto.

KPK memeriksa mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan hari ini, Kamis (2/1). Wahyu terjerat kasus korupsi PAW kader PDIP Harun Masiku.

Hal tersebut Hasto sampaikan dalam salah satu pernyataan videonya usai ditetapkan menjadi tersangka

Terdapat delapan pandangan positif dari keputusan KPK dalam mentepakan Hasto sebagai tersangka.

Proses pencabutan paspor Harun Masiku telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun tersebut.

Hasto merupakan terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap pengurusan PAW anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan posisi Hasto Kristiyanto masih belum berubah sebagai sekjen partai.

Adapun Hasto dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi dan suap terkait dengan pengurusan kursi DPR untuk Harun Masiku.

Diketahui, putusan ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024

Vonis ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.