MK Banjir Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Usai Putuskan Syarat Usia Capres Cawapres
Sejumlah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik terhadap hakim konstitusi terkait syarat usia capres-cawapres
ketua mk anwar usman
Secara total, terdapat 12 pelapor yang mengirimkan laporan dugaan pelanggaran etik.
MK Banjir Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Usai Putuskan Syarat Usia Capres Cawapres
Sejumlah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik terhadap hakim konstitusi terkait syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Secara total, terdapat 12 pelapor yang mengirimkan laporan dugaan pelanggaran etik. Adapun 12 pelapor ini diminta untuk menghadiri rapat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam agenda klarifikasi pada Kamis (26/10).
- Dalami Korupsi Pemanfaatan Aset di Labuan Bajo, Dua Kantor Pemda di NTT Digeledah Kejati
- MKMK Ungkap Anwar Usman Dkk Dilaporkan Langgar Etik Sejak Agustus, tapi Tidak Diproses MK
- Korupsi Lahan Bendungan Passelloreng, 6 Orang Jadi Tersangka TErmasuk 2 Kades dan Eks Pejabat BPN
- MK Tolak Gugatan Syarat Capres-Cawapres
- Potret Asila Maisa Anak Ramzi kini Berusia 17 Tahun, Sudah Punya Pacar
- Prarekonstruksi Pembunuhan Bocah dalam Karung di Bekasi, Ini Adegan yang Diperagakan Tersangka
Meski demikian, hanya ada sembilan pelapor yang menghadiri rapat perdana ini. Sembilan pelapor itu terbagi menjadi lima datang langsung dan empat hadir secara daring.
Sedangkan, tiga sisanya tidak hadir mengikuti rapat. Tiga pelapor itu adalah Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan (Roynald Christian Pasaribu), Perkumpulan Aktivis Pemantau Hasil Reformasi (Bandon Marela), dan Lembaga Pemantau dan Pengawas Pejabat Negara.
Selanjutnya, para pelapor ini diminta untuk menghadiri sidang pada Selasa (31/10) dengan agenda pemeriksaan bukti dan saksi.
Secara rinci, berikut sembilan pelapor beserta peruntukkan laporan pelanggaran kode etiknya.
1. Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP)
Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi untuk Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
Laporan masuk 23 Oktober 2023.
2. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
Laporan untuk Ketua MK Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic P Foekh, dan Dr. Enny Nurbaningsih.
Laporan masuk 19 Oktober 2023.
3. Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN)
Laporan untuk Saldi Isra
Laporan masuk 19 Oktober 2023
4. Perhimpunan Pemuda Madani
Laporan untuk Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, dan M. Guntur Hamzah.
Laporan masuk 16 Oktober 2023
5. Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia
Laporan untuk Anwar Usman
6. Integrity Indrayana Center
Laporan untuk Anwar Usman
7. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia
Laporan untuk Anwar Usman
8. Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan
Laporan untuk Saldi Isra dan Arief Hidayat
Laporan masuk 23 Oktober 2023
9. Lingkar Nusantara (LISAN)
Laporan untuk Saldi Isra
Laporan masuk 19 Oktober 2023
