Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

9 Hakim MK Dipolisikan Buntut Bocornya Informasi RPH Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

9 Hakim MK Dipolisikan Buntut Bocornya Informasi RPH Putusan Batas Usia Capres-Cawapres<br>

9 Hakim MK Dipolisikan Buntut Bocornya Informasi RPH Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Laporan itu dilayangkan perwakilan Pembela Pilar Konstitusi (P3K), bernama Maydika Ramdani.

Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut bocornya informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim (RPH) soal putusan atas gugatan batas usia Capres-Cawapres.

Laporan itu dilayangkan perwakilan Pembela Pilar Konstitusi (P3K), bernama Maydika Ramdani. Laporan teregistrasi dengan LP/B/356/XI/2023/SPKT /BARESKRIM POLRI pada Rabu, 8 November 2023.

"Pada bagian kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan 'Terhadap masalah kebocoran informasi Rahasia RPH dan kebiasaan praktik benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi Hakim" kata Maydika dalam keteranganya, Kamis (9/11).

"Terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup," 

tambah dia.

merdeka.com

Menurutnya, persoalan pelanggaran pada pasal 40 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Karena telah menyebabkan kegaduhan dan permasalahan nasional, berdampak hilangnya kepercayaan masyarakat.

9 Hakim MK Dipolisikan Buntut Bocornya Informasi RPH Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

"Maka kami Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K) merasa perlu untuk mewakili masyarakat Indonesia dalam hal membuat Laporan Kepolisian," 

kata dia.

merdeka.com

Sebab, tindakan kebocoran RPH yang seharusnya hanya diketahui oleh sembilan Hakim MK itu dianggapnya melanggar ketentuan pasal 112 Jo. Pasal 322 KUHPidana terkait kebocoran dokumen rahasia negara.

"Agar melakukan penegakkan hukum dengan menemukan para pelaku. Ke depannya agar bocornya rapat permusyawaratan hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi ini tidak terjadi dan tidak terulang lagi," tuturnya.

Maydika menyebut, saat ini diperlukan tindakan tegas dari aparat Kepolisian agar kebocoran informasi RPH putusan batas usia Capres-Cawapres menjadi terang benderang.

"Serta agar dapat menimbulkan kembali keyakinan masyarakat Indonesia terhadap Lembaga Peradilan, khususnya dalam hal ini Mahkamah Konstitusi," tambahnya.

9 Hakim MK Langgar Etik 

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada sembilan hakim MK. Pemberian sanksi ini karena para hakim membiarkan terjadinya kebocoran informasi RPH.

9 Hakim MK Langgar Etik <br>

"Memutuskan menyatakan, para terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip kepantasan dan kesopanan," kata Jimly di ruang sidang MKMK Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

"Menjatuhkan sanski teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor," ucapnya.

MKMK meyakini kebocoran informasi RPH terjadi secara sengaja maupun tak sengaja oleh hakim MK. Namun, MKMK tidak dapat menemukan cukup bukti untuk mengungkap kebocoran informasi RPH tersebut.

9 Hakim MK Dipolisikan Buntut Bocornya Informasi RPH Putusan Batas Usia Capres-Cawapres
9 Hakim MK Dipolisikan Buntut Bocornya Informasi RPH Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

"Akan tetapi secara kolektif hakim konstitusi dianggap memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam RPH tidak bocor keluar," ucap Jimly.

Tak Terima Diusir, Bos Persiraja Polisikan Exco PSSI Arya Sinulangga
Tak Terima Diusir, Bos Persiraja Polisikan Exco PSSI Arya Sinulangga

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/385/XI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 27 November 2023.

Baca Selengkapnya
Besok, DPR Tetapkan Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI
Besok, DPR Tetapkan Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

Agus Subiyanto menggantikan Yudo yang akan penisun pada 26 November 2023.

Baca Selengkapnya
MAKI Nilai Polisi Bisa Tetapkan Tersangka Kasus Pemerasan SYL, Tanpa Kehadiran Ketua KPK Firli Bahuri
MAKI Nilai Polisi Bisa Tetapkan Tersangka Kasus Pemerasan SYL, Tanpa Kehadiran Ketua KPK Firli Bahuri

Rincian dua kali Firli mangkir dalam pemeriksaan. Pertama Jumat, 20 Oktober 2023, lantas, dia memenuhi panggilan pemeriksaan pada Selasa, 24 Oktober 2023.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sidang Anwar Usman Cs Diputus 7 November, MKMK Minta Masyarakat Tak Lagi Lapor Dugaan Pelanggaran Etik Hakim
Sidang Anwar Usman Cs Diputus 7 November, MKMK Minta Masyarakat Tak Lagi Lapor Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

MKMK telah menerima 18 aduan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya
KPU Sebut Koalisi Perubahan Daftarkan Anies-Cak Imin pada 19 Oktober Jam 8 Pagi
KPU Sebut Koalisi Perubahan Daftarkan Anies-Cak Imin pada 19 Oktober Jam 8 Pagi

KPU juga menyiapkan RSPAD untuk tes kesehatan para bakal calon.

Baca Selengkapnya
Bayi Kejang Dimasukkan Selang ke Mulut Lalu Meninggal, RS di Jambi Dilaporkan ke Polisi
Bayi Kejang Dimasukkan Selang ke Mulut Lalu Meninggal, RS di Jambi Dilaporkan ke Polisi

Polisi baru mendapatkan laporan peristiwa itu pada 25 Oktober 2023.

Baca Selengkapnya
MKMK Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Cs, Selasa 7 November
MKMK Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Cs, Selasa 7 November

Putusan tersebut akan dibacakan pada Selasa (7/11) pukul 16.00 WIB.

Baca Selengkapnya
Tak Penuhi Pemeriksaan Polisi, Firli Bahuri Hadiri Roadshow Bus Antikorupsi di Aceh
Tak Penuhi Pemeriksaan Polisi, Firli Bahuri Hadiri Roadshow Bus Antikorupsi di Aceh

Ali mengatakan Firli Bahuri sudah berkirim surat ke penyidik Polda Metro Jaya berkaitan dengan ketidakhadirannya.

Baca Selengkapnya
Komisi III Setujui Tujuh Calon Hakim Agung, Ini Daftarnya
Komisi III Setujui Tujuh Calon Hakim Agung, Ini Daftarnya

Adies pun bertanya kepada seluruh anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam rapat apakah menyetujui keputusan tujuh nama calon hakim agung.

Baca Selengkapnya