LIVE

Minta Tersangka Demo Ricuh Gentleman Hadapi Proses Hukum, Yusril Contohkan Dirinya saat Sisminbakum

Yusril meminta semua tersangka dugaan kasus penghasutan aksi demonstrasi berujung ricuh 'gentleman' menghadapi proses hukum yang ada.

yusril ihza mahendra
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya akan mendata para ...
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya akan mendata para ... (© 2024 planet.merdeka.com)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen dan semua tersangka dugaan kasus penghasutan aksi demonstrasi berujung ricuh 'gentleman' menghadapi proses hukum yang ada.

Pernyataannya itu lantas mendapat reaksi dari publik. Salah satunya di akun X milik Yusril, banyak netizen yang bertanya seputar pernyataannya.

"Harusnya setiap kasus penghasutan, apalagi massal, dicari dulu orang-orang yang terhasut yang gegara hasutan tersebut melakukan pelanggaran hukum, harus dibuktikan dulu mereka lakukan pelanggaran hukum tersebut karena hasutan," tulis akun @irhamna.

Menjawab akun tersebut, Yusril pun menjelaskan dalam hukum pidana menghasut adalah delik formil, bukan materil seperti menganiaya atau membunuh.

"Dalam hukum pidana, menghasut itu tergolong delik formil, bukan delik materil. Kalau delik materil seperti menganiaya atau membunuh, akibat dari perbuatan harus ada, baru bisa dipidana. Delik formil, akibat tidak perlu ada. Menghasut itu sendiri sudah merupakan tindak pidana, ada akibat atau tidak ada akibat yaitu ada orang yang terhasut atau tidak, bukan masalah," jelas Yusril di akun X @Yusrilihza_Mhd miliknya dikutip merdeka.com, Sabtu (6/9/2025)..

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Mendagri Australia bertemu bahas pemulangan narapidana Bali Nine, pada Selasa (3/12/2024).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Mendagri Australia bertemu bahas pemulangan narapidana Bali Nine, pada Selasa (3/12/2024). ©Merdeka.com/Arie Basuki

Yusril kembali menegaskan semua orang yang disangkakan melakukan kejahatan harus menghadapinya dengan 'gentleman', termasuk tersangka korupsi. Dia memberi contoh saat dirinya dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus Sisminbakum.

"Ya, saya hadapi mereka. Jaksa Agung Hendarman dinyatakan tidak sah dan diberhentikan. Romli dilepaskan MA. Saya diterbitkan SP3 oleh Jaksa Agung Basrif. SP3 digugat oleh MAKI ke PN Jaksel. Boyamin kalah telak. SP3 saya dikukuhkan oleh pengadilan dan inkracht," jelasnya menegaskan kasus Sisminbakum tuntas usai proses hukum yang dimenangkannya itu.

Dia mengajak semua pihak menjauhi buruk sangka dan saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.

"Semua orang yang yang menghadapi sangkaan atau tuduhan harus menghadapinya dengan gentleman. Dalam kasus apapun enggak ada kecualinya," tegas Yusril.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Mendagri Australia bertemu bahas pemulangan narapidana Bali Nine, pada Selasa (3/12/2024).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Mendagri Australia bertemu bahas pemulangan narapidana Bali Nine, pada Selasa (3/12/2024). ©Merdeka.com/Arie Basuki

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra meminta Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen dan semua tersangka dugaan kasus penghasutan aksi demonstrasi berujung ricuh menghadapi proses hukum yang ada. Dia mengatakan para tersangka dapat menyewa advokat untuk menyanggah bukti-bukti yang didapat aparat penegak hukum.

"Saya kira setiap orang kan harus gentleman menghadapi satu proses hukum," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025).

"Kalau misalnya oleh aparat disangka dia melakukan satu kejahatan, dan menurut aparat penegak hukum ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti permulaan yang cukup, tapi dia juga bisa menggunakan advokat untuk menyanggah semua itu, mengatakan bahwa sebenarnya tidak cukup bukti, dan sebagainya," sambungnya.

Menurut dia, para tersangka juga dapat mengajukan pra peradilan apabila merasa bukti-bukti aparat kurang membuktikan tuduhan. Yusril meminta agar para tersangka tak serta merta minta dibebaskan apabila ditahan penegak hukum.

"Bisa ngajukan pra-peradilan dan sebagainya. Harapan saya sebenarnya kalau seseorang ditahan atau dinyatakan tersangka, jangan kita terus minta harus dibebaskan. Dilakukan dong perlawanan secara hukum yang gentleman," tuturnya.

"Kalau memang kita berani melakukan sesuatu ketika kita menghadapi proses hukum, hadapi," imbuh Yusril.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Ditangkap KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Dicopot dari Kursi Ketua DPW PAN

{{caption}}
Ditangkap KPK, Ini Kasus yang Menjerat Bupati Langkat Syah Afandin

{{caption}}
OTT Bupati Langkat Terkait Suap Proyek

{{caption}}
Kekayaan Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap KPK

{{caption}}
Dalang Pembakaran Pesawat AMA Terungkap, Kini Diburu TNI

{{caption}}
Kelakar Pramono Kena Semprot Istri Gara-gara Aturannya Sendiri

Topik Terkait
{{caption}}
Pemerintah Bahas Usulan Wapres Gibran soal Hakim Ad Hoc Kasus Andrie Yunus dengan Mahkamah Agung

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

Hakim Ad Hoc
{{caption}}
Yusril: Serangan Air Keras Aktivis KontraS Ancam Demokrasi dan HAM

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengecam **serangan air keras aktivis** KontraS sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan HAM, menuntut pengusutan tuntas hingga aktor intelektual.

Serangan Air Keras Aktivis
{{caption}}
Yusril Ihza Mahendra Ingatkan APH Hati-hati Tangani Kasus Hukum, Respons Vonis Bebas Delpedro Dkk

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan aparat penegak hukum (APH) harus sangat hati-hati dalam penanganan kasus, terutama pasca vonis bebas Delpedro dkk.

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Vonis Bebas Delpedro Lokataru: Yusril Hargai Sikap Tanggung Jawab Aktivis Hadapi Hukum

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengapresiasi sikap bertanggung jawab Delpedro Marhaen dkk dalam menghadapi proses hukum hingga divonis bebas. Kasus Vonis Bebas Delpedro Lokataru ini menjadi sorotan publik.

Vonis Bebas
{{caption}}
Yusril Ungkap Arahan Prabowo, Proses Hukum Perusuh Demo Agustus Tak Menunggu Pembentukan Tim Investigasi Independen

Yusril berjanji, penegakan hukum telah sesuai koridor hukum dan HAM.

Demo Agustus 2025
{{caption}}
Menko Hukum HAM: Delpedro Bisa Dapat SP3, Ini Syaratnya Jika Menang Praperadilan!

Menko Hukum HAM Yusril Ihza Mahendra buka suara soal kasus Direktur Lokataru Delpedro Marhaen. Benarkah Delpedro bisa mendapatkan SP3? Simak penjelasannya!

Delpedro Marhaen
{{caption}}
Tahukah Anda? Menko Hukum HAM Yusril Respons Santai Gugatan Rp800 Miliar Terhadap Polda Sulsel

Menko Hukum HAM Yusril Ihza Mahendra menanggapi santai soal gugatan Rp800 miliar terhadap Polda Sulsel. Apa tanggapan lengkapnya dan bagaimana proses hukumnya?

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Yusril Tegaskan Jika Delpedro Menang Praperadilan, SP3 Akan Dikeluarkan

Yusril juga menegaskan bahwa jika Delpedro berhasil memenangkan praperadilan, pihaknya akan segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Yusril Buka Suara soal Brigjen TNI Juinta Adukan Ferry Irwandi ke Polisi

Yusril mengaku belum mengetahui betul terkait permasalahan Dansat Siber TNI dengan konten creator sekaligus CEO Malaka Project.

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Datangi Polda Metro, Yusril Pastikan Tak Ada Pelanggaran HAM ke Tahanan Demo

Yusril Ihza Mahendra menegaskan, penegakan hukum harus berjalan adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Respon Yusril Soal Pemerintah Diminta Bentuk TGPF Usut Kasus Demo Agustus 2025 Berujung Kericuhan

Eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menegaskan, pemerintah mendorong Polri untuk bekerja dalam menangani kejadian demo yang berujung ricuh.

Demo
{{caption}}
Yusril Minta Kuasa Hukum Delpedro Jentelmen Hadapi Proses Hukum: Pentingnya Sikap Ksatria dalam Proses Hukum

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta kuasa hukum aktivis Delpedro Marhaen untuk bersikap jentelmen dalam menghadapi proses hukum. Mengapa sikap ini krusial dan bagaimana kelanjutannya?

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Yusril Ihza Mahendra Dorong Generasi Muda Pelajari Pemikiran Pendiri Bangsa

Yusril Ihza Mahendra menyerukan generasi muda untuk mendalami pemikiran pendiri bangsa, khususnya Mohammad Natsir, demi menjaga nilai kebangsaan dan demokrasi.

demokrasi
{{caption}}
Menko Yusril Ihza Mahendra Akan Sampaikan Tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo, Pemerintah Terbuka Kritik

Menko Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan lima poin tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berekspresi.

aspirasi mahasiswa
{{caption}}
Yusril Sampaikan Tuntutan BEM SI ke Presiden Prabowo, Tegaskan Kebebasan Berpendapat

Menko Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah terhadap kritik dan kebebasan berpendapat.

audiensi
{{caption}}
Menteri Yusril Tegaskan Kemitraan Indonesia-AS Berlandaskan Saling Hormat dan Terus Berkembang

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menegaskan Kemitraan Indonesia-AS terus tumbuh kuat, didasari rasa saling hormat dan kepentingan bersama, menjanjikan manfaat konkret bagi kedua negara.

diplomasi indonesia
{{caption}}
Yusril: Tak Ada Jabatan Kebal Hukum, Integritas Pelayanan Publik Harga Mati

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik. Ini demi Integritas Pelayanan Publik dan kepercayaan masyarakat.

hukum
{{caption}}
Menko Yusril Buka Suara soal Wamen Imipas Silmy Karim Ditetapkan Tersangka Korupsi

Yusril juga memerintahkan seluruh jajaran Imigrasi untuk mendukung penegakan hukum oleh KPK.

berita update
{{caption}}
Delpedro Cs Ajukan Kontra Memori Kasasi, Bawa Lima Tuntutan

Kubu Delpedro Cs menilai apa dilakukan bukanlah sebuah tindak pidana melainkan hak kekebebasan berekspresi di alam demokrasi.

berita update
{{caption}}
Delpedro Marhaen Respons Kasasi Kejagung: Tak Hormati Putusan Pengadilan dan Membangkangi Hukum

Menurut Delpedro, jaksa seolah mempunyai tafsir sendiri terkait diperbolehkannya mengajukan kasasi terhadap putusan vonis bebas.

berita update
{{caption}}
Kejagung Melawan, Ajukan Kasasi Vonis Vebas Delpedro Cs

Alasan JPU mengajukan kasasi lantaran perkara tersebut dilimpahkan pada 9 Desember 2025.

berita update
{{caption}}
Polda Metro Jaya Buka Suara soal Bebasnya Delpedro Cs

Polda Metro Jaya menghormati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutuskan untuk membebaskan Delpedro dan rekan-rekannya.

berita update
{{caption}}
Yusril: Ganti Rugi Praperadilan Delpedro Dapat Ditempuh Lewat KUHAP Baru

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.

delpedro marhaen
{{caption}}
Usai Vonis Bebas, Delpedro Cs Tagih Pemulihan Nama Baik dari Yusril

Menurut Pedro, dirinya dan terdakwa lain terpaksa tidak bekerja, terpaksa tidak bisa berkuliah kembali dan terpaksa mengeluarkan uang juga biaya.

berita update