Yusril Minta Kuasa Hukum Delpedro Jentelmen Hadapi Proses Hukum: Pentingnya Sikap Ksatria dalam Proses Hukum

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra baru-baru ini menegaskan pentingnya sikap jentelmen dalam menghadapi proses hukum. Permintaan ini secara khusus ditujukan kepada Maruf Bajammal, kuasa hukum aktivis Delpedro Marhaen. Yusril menekankan bahwa perlawanan hukum harus dilakukan sesuai koridor yang berlaku.

Pernyataan Yusril muncul sebagai respons atas klaim Maruf Bajammal yang menyebut tim kuasa hukum Delpedro sulit bersikap jentelmen. Maruf beralasan bahwa proses penangkapan kliennya tidak sesuai dengan koridor hukum yang semestinya. Situasi ini menciptakan dinamika menarik dalam penanganan kasus yang melibatkan aktivis tersebut.

Kasus ini sendiri berpusat pada penangkapan Delpedro Marhaen oleh Polda Metro Jaya bersama lima tersangka lainnya. Mereka diduga terlibat dalam aksi penghasutan dan penyebaran informasi elektronik yang berujung pada kerusuhan. Delpedro disebut memiliki peran signifikan dalam mengajak pelajar dan anak-anak untuk turun dalam aksi anarkis.

Tanggapan Yusril atas Pernyataan Kuasa Hukum

Yusril Ihza Mahendra secara tegas meminta kuasa hukum Delpedro untuk menghadapi proses hukum dengan sikap jentelmen. Ia berpendapat bahwa jika ada ketidaksesuaian dalam penangkapan, perlawanan harus dilakukan di jalur hukum yang semestinya. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan.

“Perlawanan Anda harus jentelmen. Anda hadapi polisi di jalur hukum. Anda adu argumen dengan polisi, penyidik, dan jaksa. Hadapi di pengadilan,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Menurut Yusril, perbedaan pandangan antara kuasa hukum dan pihak kepolisian mengenai legalitas penangkapan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Ini adalah cara yang paling tepat untuk mencari kebenaran dan keadilan. Ia menekankan bahwa pengadilan adalah forum yang tepat untuk menguji argumen dari kedua belah pihak.

“Masalahnya, polisi menganggap penangkapan yang mereka lakukan sudah sesuai koridor hukum. Karena ada beda pendapat dengan polisi itulah, maka Anda harus lakukan perlawanan,” tambahnya. Dengan demikian, proses hukum menjadi arena pembuktian.

Kontroversi Penangkapan Delpedro Marhaen

Sebelumnya, kuasa hukum aktivis Delpedro Marhaen, Maruf Bajammal, telah menyampaikan keberatannya terkait penangkapan kliennya. Dalam konferensi pers pada Sabtu (6/9), Maruf menanggapi permintaan Yusril Ihza Mahendra untuk bersikap jentelmen. Ia merasa sulit memenuhi permintaan tersebut.

Maruf beralasan bahwa proses penangkapan Delpedro oleh kepolisian tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pihaknya menilai ada kejanggalan dalam prosedur penangkapan. Oleh karena itu, tim kuasa hukum Delpedro meminta pemerintah untuk meninjau dan mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam penangkapan aktivis tersebut.

Polda Metro Jaya sendiri telah menangkap enam tersangka terkait dugaan penghasutan dan penyebaran informasi elektronik. Informasi tersebut diduga menjadi pemicu aksi anarkis dan kerusuhan dalam unjuk rasa. Delpedro Marhaen adalah salah satu dari enam tersangka yang diamankan oleh pihak kepolisian.

Delpedro disebut memiliki peran sentral dalam kasus ini. Ia diduga menghasut dan mengajak pelajar serta anak-anak untuk turun ke jalan. Aksi tersebut kemudian berujung pada kerusuhan di sejumlah lokasi unjuk rasa. Penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta.

Implikasi Sikap Jentelmen dalam Proses Hukum

Yusril Ihza Mahendra percaya bahwa dengan mengikuti proses hukum yang ada, masyarakat akan dapat menilai argumen dari masing-masing pihak. Transparansi dalam persidangan akan memungkinkan publik untuk melihat argumen mana yang lebih kokoh dan meyakinkan. Ini adalah bagian penting dari akuntabilitas hukum.

“Rakyat akan menilai, argumen skala yang lebih kokoh dan lebih meyakinkan; argumen Anda dan tersangka yang Anda bela atau argumen penegak hukum polisi, penyidik, dan jaksa?” ucapnya.

Sikap jentelmen dalam proses hukum tidak hanya berarti mengikuti prosedur, tetapi juga menghormati sistem peradilan. Ini mencakup kesediaan untuk menghadirkan bukti, beradu argumen secara profesional, dan menerima putusan pengadilan. Pendekatan ini memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan berdasarkan fakta dan hukum.

Pentingnya sikap ini juga terletak pada upaya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Ketika semua pihak bertindak sesuai koridor, proses hukum menjadi lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga mencegah eskalasi konflik di luar jalur hukum.

Sumber: AntaraNews