LIVE

Menteri Natalius Pigai: Amnesti Hanya untuk Napi Politik Papua Bukan Kelompok Bersenjata

Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan amnesti kepada narapidana Papua yang bersenjata.

natalius pigai
Saat rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI, pada Kamis (31/10/2024), Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai juga menyampaikan penjelasan dan alasan pihaknya mengusulkan anggaran Rp 20 triliun. Ia menyebut, baru program sosialisasi saja sudah menghabiskan Rp 8,3 triliun. (merdeka.com/Arie Basuki)
Saat rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI, pada Kamis (31/10/2024), Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai juga menyampaikan penjelasan dan alasan pihaknya mengusulkan anggaran Rp 20 triliun. Ia menyebut, baru program sosialisasi saja sudah menghabiskan Rp 8,3 triliun. (merdeka.com/Arie Basuki) (@ 2024 merdeka.com)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan, Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan amnesti kepada narapidana Papua yang bersenjata.

"Narapidana politik khusus bagi Papua dalam kerangka penciptaan papua tanah damai, rekonsiliasi dan tanah damai. Termasuk narapidana politik tidak diperuntukan untuk mereka yang bersenjata," kata Pigai, saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Dia menegaskan, keputusan tersebut tidak ada maksud diskriminasi. Namun, menjaga agar mereka yang diberikan amnesti tidak melakukan hal-hal fatal.

"Pertimbangan bukan untuk yang bersenjata, tidak ada diskriminasi, bisa. Tapi siapa yang bisa memastikan setelah kita kasih amensti mereka tidak lakukan aksi lagi. Kami ini pembela HAM, karena itu khusus yang bersenjata, tapi ini bahasa saya ya, nanti setelah asesmen oleh Kemenkum saya kira mungkin sama juga, karena Kemenkum sudah mengeluarkan pernyataan juga. Sehingga yang bersenjata agak riskan," ujar dia.

"Bisa saja memegang senjata membunuh orang kemudian masuk penjara setelah kita kasih amensti keluar dia panas lagi. Orang yang biasa membunuh, membunuh manusia adalah hal yang biasa. Karena itu lah aspek humanisme, kemanusiaan, sebagai Menteri HAM, dari sudut pandang saya kemungkinan sulit untuk kita kabulkan untuk mereka yang bersenjata," imbuh Pigai.

Amnesti untuk Kasus Gerakan Makar Non Senjata

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menegaskan, tak ada pemberian amnesti atau pengampunan hukuman untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Dia menyebut salah satu kategori pidana yang mendapatkan amnesti yakni, kasus gerakan makar non senjata.

"Kalau yang OPM, yang kriminal bersenjata, kita nggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar tetapi non-senjata," jelas Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/1).

Menurut dia, hal tersebut telah dilaporkan dan disepakati Presiden Prabowo Subianto. Supratman menuturkan keputusan akhir soal nama-nama penerima amnesti merupakan kewenangan Prabowo.

"Karena kan keputusannya finalnya itu di Presiden, bukan di saya, bukan di siapapun. Tapi ini otoritasnya Presiden," katanya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Starting XI Final Liga Champions PSG vs Arsenal: 2 Pilar Les Parisiens Starter

{{caption}}
Susunan Pemain PSG vs Arsenal di Final Liga Champions: Meriam London Rombak Tim

{{caption}}
Link Live Streaming Final Liga Champions PSG vs Arsenal di Vidio

{{caption}}
Tempat Menonton PSG vs Arsenal, Sabtu 30 Mei 2026 Pukul 23.00 WIB

{{caption}}
Ketua Komisi II DPR jadi Penasihat Khusus Kerja Sama Indonesia-China, Ini Misinya

{{caption}}
Razia Diskotek di Labuhanbatu, Polisi Temukan Pil Ekstasi Logo Minion

Topik Terkait
{{caption}}
TPNPB Mamta Tolak Konflik Jelang 1 Desember, Jamin Wilayah Jayapura Aman

Panglima TPNPB Kodap I Mamta, Agustinus Kres, menegaskan TPNPB Mamta tolak konflik jelang 1 Desember, menyerukan perdamaian dan menolak provokasi di wilayahnya.

TPNPB Mamta
{{caption}}
Agus Disabilitas Dipastikan Tak Dapat Amnesti, Ini Alasannya

Agus tidak masuk dalam kategori narapidana yang layak untuk mendapatkan pengampunan.

agus disabilitas
{{caption}}
DPR Usul Tujuh Napi KKB Diberikan Amnesti, Menkum Supratman Bakal Laporkan ke Prabowo

Supratman mengatakan, usulan itu bisa diserahkan ke presiden apabila anggota KKB tersebut mau dan memiliki komitmen serta memberikan pernyataan ingin setia NKRI

amnesti KKB
{{caption}}
Menteri Hukum Tegaskan Tak Ada Amnesti untuk KKB Papua

Dia menyebut salah satu kategori pidana yang mendapatkan amnesti yakni, kasus gerakan makar non senjata.

KKB Papua
{{caption}}
Menkum Janji Transparan soal 44 Napi Dapat Amnesti: Kami akan Buka ke Publik

Supratman Andi Agtas berjanji akan transparan mengenai nama-nama 44 ribu narapidana (napi) yang akan mendapatkan amnesti

amnesti presiden prabowo
{{caption}}
Bantah Yusril, Menkum Supratman Klaim Tak Ada Satu pun Koruptor yang Terima Amnesti dari Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, tidak ada satupun narapidana kasus korupsi yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo

Menkum Supratman Andi Agtas
{{caption}}
Pro Kontra Prabowo akan Maafkan Koruptor, Menkum: Bukan Berarti Biarkan Pelaku Korupsi Bebas

Supratman Andi Agtas meluruskan polemik di masyarakat terkait niat Presiden Prabowo Subianto memaafkan para koruptor

Prabowo
{{caption}}
Natalius Pigai Ungkap Alasan Prabowo Beri Amnesti ke Ribuan Narapidana

Narapidana yang akan diberikan amnesti adalah yang ditahan terkait politik, persoalan UU ITE, pengidap penyakit berkepanjangan dan gangguan jiwa.

amnesti presiden prabowo
{{caption}}
Prabowo Bakal Beri Amnesti ke Narapidana Penghinaan ke Presiden

Amnesti akan diberikan untuk narapidana yang memiliki riwayat sakit berkepanjangan dan gangguan jiwa.

Presiden Prabowo Subianto
{{caption}}
Natalius Pigai Sebut Kondisi HAM Indonesia Masih Medioker

Kementerian HAM merilis Indeks HAM Indonesia 2024 di angka 63,20. Jaminan hak hidup menjadi variabel dengan nilai terendah.

berita update
{{caption}}
Cerita Menteri Pigai Tak Pernah Ditegur Presiden Prabowo: Berarti Selama Ini Senapas, Seirama

Dia memberikan contoh ketika mendatangi kantor Tempo usai teror kepala babi terhadap jurnalis. Ketika itu, ia menduga akan banyak pihak yang menegurnya.

menteri ham
{{caption}}
Menteri Pigai Buka Kelas Jurnalis HAM: 80 Persen Isi Media Didominasi Pemberitaan Negatif

"Hampir juga lebih dari 50 persen media didominasi oleh berita-berita subjektif," sambungnya.

berita update
{{caption}}
Pigai: Presiden Tidak Pernah Perintahkan TNI-Polri Masuk ke Wilayah Sipil

Menurut Pigai, banyak pejabat sipil yang justru meminta personel TNI atau Polri untuk menduduki jabatan strategis di kementerian/lembaga.

berita update
{{caption}}
Menteri Natalius Pigai Minta Tata Kelola MBG Dibenahi

Menteri HAM Natalius Pigai meminta tata kelola Program MBG diperbaiki usai dugaan keracunan siswa dan menyoroti lemahnya pengawasan SPPG.

berita update
{{caption}}
Menteri HAM: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional dan Pendekatan Menyeluruh

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.

dialog papua
{{caption}}
4 Kesepakatan Penting Hasil Lawatan Prabowo ke Prancis, dari Sektor Energi Hingga Pertahanan

Kesepakatan itu dicapai dalam Forum CEO Indonesia–Prancis yang sekaligus meluncurkan France-Indonesia High Level Business Council (FI-HLBC).

berita update
{{caption}}
PMI Kirim Bantuan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Darurat ke Iran, Total Rp2 Miliar untuk Korban Krisis Kemanusiaan

Bantuan obat-obatan dan alat kesehatan darurat yang dikirimkan PMI merupakan respons atas permintaan resmi dari Pemerintah Iran.

berita update
{{caption}}
Jokowi Kaget Demam Lagu Mas Bahlil Ganteng Sudah Sampai Depan Rumahnya di Solo

Jokowi menilai, kretivitas para anak muda pembuat lagu Bahlil tersebut layak diberi apresiasi.

bahlil lahadalia
{{caption}}
OPINI: Tercekik Harga Dexlite dan Pertadex, Pemilik Pajero dan Fortuner Membeli SUV Listrik atau Menunggu Harga Solar B5O Rilis di 1 Juli?

Harga solar B50 kembali menjadi perbincangan setelah pemerintah memastikan program biodiesel berbasis sawit tersebut akan dilanjutkan pada semester kedua 2026.

berita update
{{caption}}
Jaga Stabilitas dan Pemerataan Ekonomi, Mendagri Dorong Kepala Daerah se-Sulawesi Perkuat Sinergitas

Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas politik, kemanan, dan sosial yang merupakan fondasi bagi pembangunan untuk meningkatkan perekonomian.

berita update
{{caption}}
Indonesia Tempati Peringkat Keempat Kasus Baru, PB PGI Rumuskan Peta Jalan Nasional Skrining Kanker Usus Besar

Di Indonesia, kanker kolorektal menempati peringkat keempat dalam kasus baru dan kelima dalam kematian terkait kanker.

berita update