Mentan soal 250 Ton Beras Impor ilegal: Aku Telepon Satu-Satu Dirjen Siapa yang Meloloskan?

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya menjaga **integritas bantuan pertanian** agar tepat sasaran dan transparan, sekaligus memperingatkan sanksi tegas bagi yang melanggar dan mendorong reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengecam keras dugaan penyelundupan 1.000 ton beras di Karimun, Kepulauan Riau, menyebutnya sebagai pengkhianatan bangsa yang mengancam swasembada pangan nasional.

Hal itu disampaikan Amran saat pengungkapan kasus penyelundupan beras dan bahan pangan di Kepulauan Riau (Kepri).

Diketahui, wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang masuk dalam kawasan perdagangan bebas.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman membongkar impor beras ilegal yang masuk dari Sabang, Aceh.

Bahkan Sabang, sebagai daerah pulau dengan keterbatasan lahan, tetap mencatat surplus 970 ton.

Mentan Amran menegaskan, bagi Dirjen yang berani meloloskan impor tersebut maka akan segera dipecat.

Mentan Amran menegaskan, bagi Dirjen yang berani meloloskan impor tersebut maka akan segera dipecat.

Amran menyampaikan bahwa mereka telah melakukan koordinasi dengan Kapolda Aceh untuk menyelidiki keterlibatan perusahaan.

Amran menegaskan bahwa melakukan impor tanpa izin pemerintah dapat menghambat usaha mencapai kedaulatan pangan.

Amran mengungkapkan bahwa menurut risalah rapat, pejabat dari Kementerian Pertanian dan Bappenas telah menolak rencana impor.

Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa beras impor tersebut masuk ke negara ini tanpa mendapatkan izin dari kementerian yang berwenang.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperketat pengawasan program pembibitan hingga **hilirisasi perkebunan** di seluruh Indonesia, menyusul temuan penyimpangan yang berpotensi merugikan petani dan negara.

Merayakan usia ke-59, Perum Bulog terus meneguhkan Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan Nasional, menjadi benteng utama di tengah tantangan geopolitik dan perubahan iklim, memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh jika rakyat Indonesia kelaparan, menegaskan bahwa ketahanan pangan Prabowo adalah prioritas utama pemerintahannya.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya bertanggung jawab penuh atas ketahanan pangan nasional dan potensi kelaparan, menegaskan komitmennya sebagai mandataris rakyat.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan lonjakan signifikan Permintaan Pupuk Indonesia dari berbagai negara. Konflik Timur Tengah memicu krisis pasokan global, menempatkan Indonesia sebagai solusi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan capaian signifikan dalam mewujudkan **Swasembada Pangan Indonesia**, dengan angka impor hanya 5 persen dari 11 komoditas strategis, jauh di bawah batas yang ditetapkan FAO.

Akun media sosial hingga situs jasa titip (jastip) pembelian barang impor China dengan harga murah banyak bermunculan.