Mentan Amran Tekankan Integritas Bantuan Pertanian, Ancam Pecat Pelanggar

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya menjaga **integritas bantuan pertanian** agar tepat sasaran dan transparan, sekaligus memperingatkan sanksi tegas bagi yang melanggar dan mendorong reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran bantuan pertanian berjalan dengan integritas tinggi. Penegasan ini disampaikan saat ia melantik 54 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta satu pejabat fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pertanian di Jakarta pada Jumat (6/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran menekankan agar seluruh jajaran menjaga transparansi dan memastikan bantuan tepat sasaran kepada petani yang paling membutuhkan. Ia secara tegas melarang praktik jual beli bantuan atau pungutan biaya (fee) dalam bentuk apapun.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian nasional serta kesejahteraan petani di seluruh pelosok Indonesia. Penekanan pada integritas ini menjadi fondasi utama dalam mencapai target-target strategis sektor pangan.

Penegasan Integritas dan Sanksi Tegas dalam Penyaluran Bantuan Pertanian

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tidak main-main dalam menjaga **integritas bantuan pertanian**. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa siapa pun yang terlibat dalam praktik jual beli bantuan atau meminta fee akan diberhentikan dari jabatannya. Penekanan ini bertujuan untuk memastikan setiap bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada petani yang berhak dan membutuhkan, bahkan hingga ke pelosok.

Selain integritas dalam penyaluran bantuan, Mentan juga menyoroti pentingnya memastikan alat dan mesin pertanian tepat sasaran. Pengawasan ketat juga diminta untuk harga pupuk, agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini krusial untuk mencegah praktik penyelewengan yang merugikan petani.

Arahan ini menunjukkan komitmen kuat Kementerian Pertanian untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan. Dengan demikian, diharapkan program-program bantuan pertanian dapat memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat tani. Integritas menjadi kunci utama dalam setiap program yang dijalankan.

Reformasi Birokrasi dan Meritokrasi di Kementerian Pertanian

Pelantikan 55 pejabat baru di lingkungan Kementerian Pertanian menjadi penanda komitmen kuat terhadap penerapan sistem meritokrasi berbasis kinerja. Mentan Amran menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari percepatan program strategis sektor pertanian. Ini juga mencerminkan perhatian besar Presiden terhadap kemajuan pertanian dan kesejahteraan petani.

Mayoritas pejabat yang dilantik merupakan hasil promosi berdasarkan kinerja yang terukur, termasuk pengisian jabatan eselon II di 33 provinsi. Mentan Amran menekankan bahwa jabatan yang diemban bukanlah hadiah, melainkan hasil dari kerja keras dan dedikasi. Sistem ini bebas dari korupsi, kolusi, dan intervensi, sehingga nilai kinerja murni menjadi penentu.

Langkah reformasi birokrasi ini bertujuan untuk membentuk aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, diharapkan setiap kebijakan dan program yang digulirkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Fokus pada meritokrasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja Kementerian Pertanian secara menyeluruh.

Agenda Strategis dan Penguatan Hilirisasi Pertanian Nasional

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Mentan Amran menitipkan sejumlah agenda strategis yang harus dikawal ketat. Salah satunya adalah optimalisasi peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di bawah koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). PPL disebut sebagai garda terdepan yang harus dibina dan diberdayakan untuk menyampaikan inovasi serta kebijakan kepada petani hingga pelosok.

Selain itu, percepatan optimalisasi lahan (oplah), program cetak sawah, brigade pangan, hingga penguatan hilirisasi pertanian juga menjadi prioritas. Mentan juga menekankan pentingnya laporan harian Luas Tambah Tanam (LTT) yang harus dievaluasi secara disiplin. Semua program ini dirancang untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor pertanian.

Penguatan hilirisasi pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global. Dengan hilirisasi, nilai tambah komoditas pertanian dapat ditingkatkan, memberikan keuntungan lebih bagi petani dan perekonomian nasional. Para pejabat baru diharapkan mampu mengawal agenda ini dengan baik.

Capaian Gemilang dan Target Ambisius Sektor Pertanian

Mentan Amran juga menyoroti capaian besar sektor pertanian nasional dalam beberapa tahun terakhir. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Indonesia berhasil mencatatkan lompatan kinerja pertanian yang signifikan. Ini termasuk perbaikan tata kelola keuangan dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) serta peningkatan produksi pertanian.

Indonesia bahkan disebut berkontribusi pada stabilitas pangan dunia, khususnya dalam menurunkan harga beras global. Ketika Indonesia berhenti impor, harga pangan global ikut turun, sebuah sejarah yang membuktikan kerja keras seluruh pihak. Capaian ini menunjukkan kapasitas Indonesia sebagai pemain penting dalam kancah pangan internasional.

Ke depan, Kementerian Pertanian menargetkan capaian yang lebih ambisius, seperti ekspor beras, swasembada gula putih tanpa impor, serta hilirisasi pertanian yang berjalan nyata di lapangan. Mentan mengajak seluruh pejabat untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga semangat petani. Amanah ini ditegaskan untuk negara, petani, dan Republik Indonesia.

Sumber: AntaraNews