Mentan Amran Jawab Free Trade Zone: Impor Beras Sangat Sensitif
Diketahui, wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang masuk dalam kawasan perdagangan bebas.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memahami adanya beberapa daerah di Indonesia yang masuk dalam kawasan Free Trade Zone atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Namun begitu, untuk urusan impor beras sangat sensitif sehingga perlu menjadi pengecualian.
“Karena ada petani yang berjuang 115 juta, itu petani padi. Belum gula yang tadi. Kemudian petani sawit. Nah, ini secara psikologi kita lindungi. Nah, mungkin kan ada yang lainnya. Ada yang lainnya (bisa impor),” tutur Amran di kediaman Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).
“Pandangannya itu betul bahwa Batam ini kan ada otonom. Free Trade Zone. Kami tahu, kami tahu itu regulasi. Tetapi ini daerah ini sensitif karena itu masuk wilayah Republik Indonesia. Nah, jadi ini untuk kepentingan kita bersama,” sambungnya.
Amran menyatakan, pemerintah menyiapkan solusi untuk tidak lagi mengimpor beras, gula, hingga minyak goreng lewat program cetak sawah yang tentunya dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
Program Cetak Sawah
Diketahui, wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang masuk dalam kawasan perdagangan bebas. Aktivitas bisnis pun dapat menikmati keuntungan seperti pembebasan Bea Masuk, PPN, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.
“Jadi semua daerah mimpi kita adalah semua yang, ini mimpi kita ya, pulau-pulau di seluruh Indonesia kita upayakan swasembada. Karbohidrat, pangan, dan protein,” jelas dia.
Amran mengulas berbagai daerah, mulai dari Papua Selatan, Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, hingga Aceh yang telah menjalankan program cetak sawah. Anggaran pun digelontorkan secara khusus demi mempercepat swasembada pangan.
“Bahkan tahun depan anggarannya bisa lebih besar kita rencanakan. Nah kita, Alhamdulillah pangan sudah baik. Kita lihat pangan kita, beras, jagung, bahkan industri pangan, untuk pangan industri itu dari 1,7 juta turun menjadi 680 ribu ton. Itu luar biasa turun. Nah kemudian, beras, jagung, ayam, kita surplus, kemudian telur, bawang merah dulu kita impor, itu juga. Tapi ke depan kita harus jaga,” terangnya.
Swasembada Pangan
Amran mencontohkan hasil diskusinya dengan Gubernur Aceh untuk program cetak sawah dengan anggaran hampir Rp200 miliar, dan bahkan untuk 2026 kemungkinan bertambah menjadi dua kali lipat. Hal tersebut pun berlaku untuk daerah lainnya, agar komoditas yang defisit di wilayah tersebut menjadi diperkuat dan berhasil swasembada pangan.
“Jadi kita memberikan solusi permanen. Nah, kalau katakanlah saya ini memproses, kan bisa. Sesuai regulasi juga kan, saya dengan Mendag selesai. Bisa impor. Tapi ini sensitif (untuk petani Indonesia),” ungkap dia.
Yang pasti, Kementan akan terus berkomunikasi dengan semua pihak demi mewujudkan kepentingan bersama, khususnya memberikan perhatian bagi para petani. Dana yang disiapkan pemerintah untuk swasembada pun nyaris menyentuh Rp10 triliun, agar komoditas unggulan Indonesia menjadi lebih maksimal.
“Ada kebijakan nasional yang harus diikuti seluruh Indonesia. Tetapi komoditas lainnya yang katakanlah defisit, kayak kedelai, silakan, nggak masalah, itu sudah benar. Jadi tidak ada yang bertentangan. Hanya saja ada kebijakan pusat. Ada kebijakan pusat bahwa ini kita swasembada. Ini sudah diumumkan di PBB. Nasional, internasional, sudah kita umumkan,” Amran menandaskan.