LIVE

Mengejutkan, Tutupan Hutan Bali Hanya 4 Persen! Menteri LH Sebut Jadi Biang Kerok Banjir

Menteri Lingkungan Hidup menyoroti minimnya Tutupan Hutan Bali yang hanya sekitar 4 persen sebagai penyebab utama banjir, mendesak pembenahan tata ruang dan penegakan hukum lingkungan.

menteri lingkungan hidup
Menteri Lingkungan Hidup menyoroti minimnya Tutupan Hutan Bali yang hanya sekitar 4 persen sebagai penyebab utama banjir, mendesak pembenahan tata ruang dan penegakan hukum lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup menyoroti minimnya Tutupan Hutan Bali yang hanya sekitar 4 persen sebagai penyebab utama banjir, mendesak pembenahan tata ruang dan penegakan hukum lingkungan. (Merdeka.com)

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan di Bali. Ia secara tegas menilai bahwa minimnya tutupan hutan menjadi salah satu pemicu utama bencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan Hanif Faisol di Tabanan, Bali, pada Sabtu, 13 September.

Penilaian tersebut muncul setelah serangkaian banjir parah yang menerjang beberapa daerah di Bali, termasuk Denpasar, Badung, Gianyar, dan Jembrana. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah untuk segera mengambil langkah konkret. Fokus utama adalah pada pembenahan tata ruang dari Bali bagian tengah hingga selatan.

Hanif Faisol menekankan pentingnya perubahan mendasar dalam pengelolaan lanskap dan lingkungan hidup. Pemerintah pusat siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya mitigasi dan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah lingkungan yang kian kompleks di Pulau Dewata.

Ancaman Krisis Tutupan Hutan Bali

Menteri Hanif Faisol menyoroti data mengejutkan terkait kondisi hutan di Bali. Ia menyatakan, "Lanskap kita untuk Bali ke atas (utara) sampai Gunung Batur ini tutupan hutannya sangat kecil, kurang dari 4 persen." Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat peran vital hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Dari total 49 ribu hektare daerah aliran sungai (DAS), hanya kurang dari 1.200 hektare yang memiliki tutupan hutan memadai. Angka ini menunjukkan defisit yang sangat besar dan menjadi indikator kuat penyebab banjir. Hanif Faisol menegaskan perlunya perubahan fundamental pada detail rencana lanskap yang ada.

Selain minimnya tutupan hutan, alih fungsi lahan secara masif juga menjadi perhatian utama. Perubahan fungsi lahan ini menyebabkan berkurangnya area resapan air alami di Bali. Kementerian masih menunggu hasil pengujian dan pemetaan dari Gubernur Bali untuk tindakan lebih lanjut.

Langkah Konkret Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat berkomitmen penuh untuk mendukung Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatasi isu lingkungan ini. Hanif Faisol menjamin adanya kolaborasi erat dalam penegakan hukum dan penguatan tata lingkungan hidup. Bali memang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Hanif Faisol menjelaskan, "Langkah konkretnya kita akan memitigasi, memberikan arah semacam kajian hidup strategis yang harus menjadi rujukan Pemprov Bali dan di bawahnya (kebijakan pendukung) harus kita lakukan." Kajian ini diharapkan menjadi panduan dalam membuat kebijakan lingkungan yang efektif.

Kementerian juga akan terus mendalami faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan di Bali. Menteri LH bahkan membuka opsi moratorium pembangunan di Bali. Hal ini penting untuk menyesuaikan populasi manusia yang tinggi dengan daya dukung lanskap yang ada.

Faktor Lain Pemicu Banjir dan Solusi Sampah

Selain masalah tutupan hutan dan alih fungsi lahan, musibah banjir di Bali juga dipicu oleh faktor lain. Curah hujan yang sangat tinggi, bahkan ekstrem, pada Selasa (9/9) lalu menjadi penyebab langsung banjir di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Jembrana. Kondisi cuaca ekstrem memperparah dampak lingkungan yang sudah ada.

Upaya pemerintah daerah dalam penanganan sampah juga masih menghadapi tantangan besar. Timbulan sampah yang menyumbat drainase dan saluran air memperparah genangan banjir. Masalah sampah ini membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat agar dapat terselesaikan.

Menteri Hanif memantau berbagai kebijakan provinsi terkait lingkungan. Ia mengatakan, "Beberapa kebijakan provinsi terus kami monitor, mulai dari pelarangan air kemasan, kemudian pengurangan sampah dari hulu, membatasi penggunaan plastik sekali pakai." Ia menekankan bahwa keberhasilan upaya ini memerlukan dukungan semua pihak.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Diperiksa 6 Jam, Keanu Dicecar 28 Pertanyaan Terkait Kasus Hanania Group

{{caption}}
OTT Bupati Muara Enim, KPK Sita Ratusan Juta

{{caption}}
BGN Evaluasi Penerima MBG: Sekolah Mampu Rasanya Tidak Perlu

{{caption}}
DPR: PPPK yang Telah Diangkat Tidak Boleh Diberhentikan

{{caption}}
DPR-Pemerintah Sepakati Usia Pensiun di RUU Polri: Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun

{{caption}}
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Beberkan 3 Fokus Utama Kawal Nasib Buruh

Topik Terkait
{{caption}}
Menteri Hanif Ungkap Biang Kerok Sampah di Pantai Bali, 75 Persen dari Perairan Jawa

Hanif menuturkan, secara nasional sampah terkelola di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia baru 24 persen.

masalah sampah di indonesia
{{caption}}
DPRD NTB Desak Pemprov Serius Pulihkan Degradasi Hutan Pulau Sumbawa

DPRD NTB mendesak Pemprov serius atasi degradasi hutan Pulau Sumbawa yang memicu banjir tahunan di Bima dan Dompu, serta mempertanyakan realisasi anggaran Rp52 Miliar.

Degradasi Hutan Pulau Sumbawa
{{caption}}
Menteri LH Ungkap Tiga Sumber Utama Perparah Penyebab Banjir Tapanuli Selatan

Menteri Lingkungan Hidup mengidentifikasi tiga sumber utama yang memperparah penyebab banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menyoroti tekanan lingkungan serius.

Banjir Tapanuli Selatan
{{caption}}
Menteri LH Duga Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra Berasal dari Pembukaan Lahan Sawit

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan indikasi kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatra berasal dari pembukaan lahan untuk perkebunan sawit.

Hanif Faisol Nurofiq
{{caption}}
Banjir dan Longsor Sumatra, Menteri LH Ungkap Luas Hutan yang Hilang Mencengangkan

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab bencana banjir di Sumatra.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol
{{caption}}
Dedi Mulyadi Sebut Hutan di Jabar Tinggal 20 Persen, Siapkan Program Perbaikan Bertahap Libatkan Warga

Pemerintah provinsi Jawa Barat pun kini tengah berupaya mengatasi kondisi itu dengan melibatkan warga.

Dedi Mulyadi
{{caption}}
Menteri LHK Terjunkan Tim Kaji Penyebab Banjir Bandang Sumatera, Soroti Krisis Iklim

Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menerjunkan tim untuk mengkaji bencana Banjir Bandang Sumatera yang melanda tiga provinsi, menyoroti dampak krisis iklim dan pentingnya konservasi.

Banjir Bandang Sumatera
{{caption}}
Fakta Mengejutkan: Banjir Bali 2025 Jadi Alarm, Ini Cara Efektif Cegah Banjir Bali Berulang!

Banjir besar di Bali pada 2025 mengejutkan banyak pihak. Temukan strategi mitigasi terpadu dari hulu ke hilir, memadukan kearifan lokal dan sains modern untuk cegah banjir Bali kembali terjadi.

Banjir Bali
{{caption}}
Analisis Guru Besar UGM Penyebab Bencana Banjir di Bali dan NTT

Banjir di tengah musim kemarau ini disebabkan oleh hujan ekstrem di dua wilayah tersebut dengan intensitas lebih dari 300 mm dalam sehari.

Banjir Bali
{{caption}}
Menteri LH Pimpin 1.100 Orang, 84 Ton Sampah Terkumpul dalam Pembersihan Sampah Banjir Denpasar

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memimpin 1.100 orang membersihkan sampah banjir Denpasar, dengan 84 ton sampah terkumpul. Bagaimana penanganan selanjutnya?

Bali
{{caption}}
Menteri Hanif Ungkap Perubahan DAS Bali, Hutan Tersisa Hanya 1.500 Hektare

Perubahan tersebut, menurutnya, telah memberikan dampak serius terhadap ketahanan lingkungan di wilayah tersebut.

Menteri Hanif Faisol
{{caption}}
Mengejutkan! Hanya 3% Tutupan Hutan DAS Bali Tersisa, Menteri LH Ungkap Alih Fungsi Lahan Sejak 2015

Menteri Lingkungan Hidup mengungkap rendahnya Tutupan Hutan DAS Bali hanya 3% akibat alih fungsi lahan sejak 2015, memicu banjir besar. Apa langkah selanjutnya?

Bencana Hidrometeorologi
{{caption}}
Khofifah Ajak Masyarakat Perkuat Gerakan Lingkungan Berkelanjutan di Hari Lingkungan Hidup 2026

Gubernur Khofifah ajak perkuat Gerakan Lingkungan Berkelanjutan di Jatim. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 momentum aksi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif.

gerakan lingkungan berkelanjutan
{{caption}}
Menteri Lingkungan Hidup Serukan Aksi Lokal untuk Pelestarian Keanekaragaman Hayati Indonesia

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengajak masyarakat mengambil langkah konkret dalam Pelestarian Keanekaragaman Hayati Indonesia, fondasi penting bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia, menjelang peringatan Hari Keanekaragaman

aksi lokal lingkungan
{{caption}}
Menteri Lingkungan Hidup Ungkap Luas Karhutla 2026 Capai 52 Ribu Hektare, Jauh Melebihi Tahun Lalu

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia pada tahun 2026 telah mencapai 52 ribu hektare, meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya, terutama di Riau dan Kalimantan Barat.

bencana alam
{{caption}}
Menteri LH Dorong Komitmen Daerah Percepat PSEL Jambi Raya

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mendesak pemerintah daerah di Jambi Raya untuk mempercepat proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) guna mengatasi masalah sampah perkotaan secara berkelanjutan.

energi terbarukan
{{caption}}
Menteri LH Tekankan Pentingnya Pemilahan Sampah dari Hulu untuk Dukung PSEL di Kota Jambi

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti krusialnya pemilahan sampah sejak dari sumber untuk menyukseskan proyek PSEL di Kota Jambi. Bagaimana strategi pemerintah daerah menyambut arahan ini?

jambi
{{caption}}
Menteri LH Dorong Daerah Aktifkan Masyarakat Peduli Api Antisipasi Karhutla 2026

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendesak pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA) guna meminimalisir kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah ancaman El Nino 2026.

bmkg
{{caption}}
Pemprov Sumut Perkuat Pengawasan Tambang Ilegal, Gandeng APH untuk Penertiban

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) serius perkuat pengawasan tambang ilegal dengan menggandeng aparat penegak hukum (APH) demi lingkungan dan masyarakat yang berkelanjutan.

aparat penegak hukum
{{caption}}
Kapasitas Pengelolaan Sampah Makassar Belum Optimal, Wali Kota Ajak Kolaborasi

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kapasitas pengelolaan sampah Makassar yang baru menjangkau 67 persen dari total timbulan, mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi krisis lingkungan.

hari lingkungan hidup sedunia
{{caption}}
Pemerintah Kota Makassar Agendakan Peringatan HLH Makassar 2026 Sepanjang Juni

Pemerintah Kota Makassar menyiapkan berbagai agenda menarik untuk Peringatan HLH Makassar 2026 sepanjang Juni, bertujuan memperkuat edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

aksi lingkungan
{{caption}}
Pemkot Makassar Terapkan Sistem Penghargaan dan Sanksi untuk Tingkatkan Pengelolaan Sampah Makassar

Pemerintah Kota Makassar meluncurkan sistem penghargaan dan sanksi untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Makassar, demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan lestari.

dlh makassar
{{caption}}
Pemkab Morowali Uji Coba Mesin Pengolah Sampah Modern, Tingkatkan Efisiensi Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, sukses melakukan uji coba mesin pengolah sampah canggih di Labota. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan menjaga lingkungan.

antisipasi sampah
{{caption}}
Jabar Amankan Penjaminan Proyek Legok Nangka: Solusi Sampah Berbasis Energi 40 MW

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sukses mengamankan penjaminan PT PII untuk Proyek Legok Nangka, memastikan pendanaan bankable dan solusi pengelolaan sampah modern berbasis energi 40 MW.

bandung raya