Sorot
{{caption}}
Jual Beli SPPG, Satu Dapur Dibanderol hingga Rp 100 Juta

{{caption}}
Cerita dari Dalam Hotel Sultan saat Eksekusi Pengosongan

{{caption}}
BI Rate Naik, Ini Pesan Airlangga ke Bank Himbara

{{caption}}
3 TKW Dianiaya Majikan di Malaysia, 4 Orang Ditangkap

{{caption}}
Sony Sonjaya Ungkap Dugaan Proyek CCTV Fiktif Rp 300 Miliar di BGN

{{caption}}
Dasco akan Koordinasi dengan Kemensetneg soal Nasib Karyawan Hotel Sultan

Topik Terkait
{{caption}}
Tak Terima Jadi Tersangka KPK, Wamenkum HAM Eddy Hiariej Melawan Ajukan Praperadilan

Selain Eddy, dua orang dekatnya, yakni Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana juga turut mengajukan gugatan yang sama.

{{caption}}
Kecewa Permohonan Perlindungan Ditolak LPSK, Kubu SYL Ungkit Kasus Ferdy Sambo

SYL mengajukan permohonan perlindungan sebagai tersangka kasus korupsi jual beli jabatan.

{{caption}}
KPK soal SPDP Wamenkumham: Tunggu Minggu Ini

Alex menyebut Eddy Hiariej tak sendirian menjadi tersangka. Eddy dijerat bersama tiga orang lainnya.

{{caption}}
Terungkap Alasan KPK Belum Periksa Eddy Hiariej Sebagai Tersangka

Eddy Hiariej tak sendirian menjadi tersangka. Eddy dijerat bersama tiga orang lainnya.

{{caption}}
Mantan Penyidik Berharap KPK Gerak Cepat Tuntaskan Kasus Gratifikasi Wamenkumham

Mantan ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut.

KPK
{{caption}}
IPW Desak Propam Polri Usut Tuntas Polisi Rangkap Broker Proyek di Bekasi

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Polri periksa anggota polisi berinisial YS yang diduga rangkap broker proyek di Pemkab Bekasi, membuka tabir praktik ilegal Polisi Rangkap Broker Proyek.

{{caption}}
Pengawasan Lapas Pemuda Tangerang Disorot Usai Pengungkapan Narkotika di Blok Hunian

. Ia juga mendorong adanya pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dan inspektorat internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

ipw
{{caption}}
Direktur Lokataru ditangkap, Polisi Harus Azas Praduga Tak Bersalah

Indonesia Police Watch (IPW) memberikan tanggapan terkait penangkapan Delpedro Marhaen, Direktur Lokataru Indonesia, oleh Polda Metro Jaya.

{{caption}}
VIDEO: Kronologi Polisi AKPB Bintoro Diduga Peras Anak Pemilik Prodia Rp 20 M Demi Pangkat Jenderal

AKBP Bintoro diduga melakukan pemerasan terhadap anak pemilik prodia yang sedang berkasus mencapai Rp20 miliar

{{caption}}
IPW Tidak Setuju Soal Usulan Polisi Tidak Bersenjata Api, Ini Alasannya

IPW menilai usulan DPR agar Polri tidak lagi pakai senjata api melainkan dengan menggunakan pentungan, terlalu terburu-buru.

{{caption}}
17 Polisi Polda Sumbar Langgar Kode Etik Terkait Kematian Afif Maulana

IPW mendesak agar Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Suharyono memproses 17 anggotanya

{{caption}}
Mama Yasinta Minta Perlindungan LPSK Usai Laporkan Tim Film Pesta Babi ke Polda Metro Jaya

LPSK mengkaji permohonan perlindungan diajukan Mama Yasinta.

{{caption}}
LPSK Siap Lindungi Saksi hingga Justice Collaborator Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG dan Pemerasan Dokumen Imigrasi

Perlindungan diberikan agar para pihak membantu penegakan hukum dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, ancaman maupun intimidasi.

{{caption}}
Polresta Pekalongan Buka Posko Pengaduan Korban Pencabulan Pendiri Ponpes Padepokan Padang Ati Buaran

Kini, Polresta Kota Pekalongan, Jawa Tengah membuka posko pengaduan kekerasan seksual bagi para santriwati yang pernah menjadi korban.

{{caption}}
Jatuh Sakit Usai Jadi Tersangka, Pelapor Dugaan Pemalsuan Minta Perlindungan LPSK

Surat permohonan perlindungan tersebut telah diterima oleh pihak LPSK dan saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut.

{{caption}}
Desakan Tangkap Pelaku Penyekapan Makassar Menguat, Anggota DPR RI dan Gubernur Kaltara Bersuara

Anggota DPR RI dan Gubernur Kalimantan Utara mendesak aparat kepolisian segera menangkap pelaku penyekapan dan kekerasan seksual terhadap seorang wanita di Makassar, menyoroti bahaya penipuan daring.

{{caption}}
Komnas HAM Dorong Penguatan Layanan Korban TPKS dan Restitusi Negara

Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.