KPK Ungkap Dugaan Modus Manipulasi Cukai Rokok

Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan pengurusan cukai rokok di Jawa Timur mengungkap praktik "beternak pita cukai" dan jaringan kejahatan ekon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk peran perusahaan rokok mekanik dan manual dalam manipulasi cukai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil produsen rokok dalam rangka mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. KPK Panggil Produsen Rokok, informasi telah dikantongi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia yang salah satunya dipicu oleh modus korupsi Bea Cukai, terutama terkait pengurusan cukai palsu.

Bea Cukai Maluku bersama Kanwil Bea Cukai Banten dan Jayapura berhasil menggagalkan peredaran lebih dari sejuta batang rokok ilegal lintas wilayah, mencegah potensi kerugian negara yang signifikan.

Pemerintah belum mengambil sikap final mengenai langkah penindakan atas dugaan penyimpangan di sektor cukai rokok.

Di mengaku masih menghitung berapa pendapatan yang didapat negara apabila berhasil memberantas cukai-cukai palsu.

Dalam kasus ini Bea Cukai menindak ratusan pita cukai palsu, puluhan karung tembakau dan tiga orang tersangka yang merupakan pembeli, penjual, dan penyedia.

Petugas menemukan dua bangunan tempat produksi rokok ilegal dengan potensi kerugian Rp233 Juta

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

Tidak lama berselang, kasus suap juga menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), memastikan investasi tetap berjalan legal dan bertanggung jawab di Jawa Tengah.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

KPK membantah foto tumpukan dolar yang viral berasal dari rumah Silmy Karim. Penyidik hanya menyita uang tunai, valas, kendaraan, dan perhiasan.

Yang bersangkutan sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan karena masih menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang **Penyeragaman Kemasan Rokok** yang dinilai akan membebani jutaan pedagang kecil dan berpotensi memicu peredaran rokok ileg

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Bea Cukai Sulbagsel) berhasil menyita 43,39 juta batang rokok ilegal hingga April 2026, menimbulkan potensi kerugian negara yang fantastis. Peningkatan penindakan rokok ilegal ini menunjukkan komi

Komnas Pengendalian Tembakau menyatakan belanja rokok menjadi pemicu kemiskinan rumah tangga di Indonesia, bahkan melebihi pengeluaran pangan bergizi. Simak analisis lengkap dampaknya.

Dalam konteks tersebut, Hendry menilai wacana layer baru tidak selaras dengan semangat pemberantasan rokok ilegal.

Agus Sarjono menambahkan bahwa penambahan layer cukai berpotensi menciptakan distorsi baru.

Penambahan layer baru cukai rokok hingga keputusan Kementerian Pekerjaan Umum tidak menerapkan WFH bagi ASN menjadi sorotan utama berita ekonomi nasional kemarin. Simak detail kebijakan penting ini yang akan berdampak luas.