KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI

Tanak menyatakan dua anggota DPR telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan BI dan OJK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah serius dalam penanganan kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia, dengan KPK periksa notaris untuk mengonfirmasi aset tersangka. Penasaran detailnya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar mengusut aset tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI dan OJK, melibatkan Melissa B Darban.

Dua tersangka yaitu anggota DPR komisi XI periode 2019-2024, berinisial HG dan ST

Penyidik KPK juga saat ini tengah fokus pada dugaan keterlibatan dua anggota DPR RI yakni Heri Gunawan dan Satori.

Kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR Bank Indonesia ini kini masuk tahap penyidikan.

KPK memanggil dua anggota DPR RI terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dana CSR BI.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyampaikan temuan terbaru terkait kasus korupsi CSR di Bank Indonesia

Menurut Deputi Penindakan KPK, Rudi Setiawan keduanya sudah ditetapkan sejak beberapa bulan lalu.

KPK menggeledah Gedung Bank Indonesia (BI) pada Senin (16/12) kemarin malam.

KPK memastikan, barang disita akan diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak terkait untuk diselidiki.

Penggeledahan itu merupakan tindak lanjut terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia yang tengah diusut KPK.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu yang dinilai belum optimal, ditandai indikasi penyuapan dan celah integritas penyelenggara. Simak lima usulan reformasi KPK untuk pemilu yang lebih berintegritas dan bebas kor

Ekonom menyoroti pentingnya sinergi lintas otoritas untuk Stabilisasi Kurs Rupiah, seiring pelemahan nilai tukar mata uang garuda akibat ketegangan geopolitik global.

Anggota DPR RI mendesak penguatan kebijakan terpadu untuk menjaga Stabilitas Rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang.

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) berkolaborasi dengan enam perguruan tinggi setempat untuk memperkuat literasi kebanksentralan, guna mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.

Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (BI Jatim) memproyeksikan penjualan eceran di Surabaya akan mengalami peningkatan signifikan pada Maret 2026, didorong oleh persiapan menyambut Idul Fitri 1447 H.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perbankan nasional memiliki ruang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan valas nasabah, menjaga stabilitas kurs, dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga tanpa memicu volatilitas kurs.

Perry menjelaskan, kondisi ekonomi domestik yang tetap solid seharusnya menjadi penopang penguatan rupiah.