Dua Anggota DPR dari Gerindra dan NasDem Dipanggil KPK terkait Kasus Korupsi CSR BI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menahan Satori dan Heri Gunawan, dua tersangka kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK, sebelum akhir tahun 2025.

Tanak menyatakan dua anggota DPR telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan BI dan OJK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah serius dalam penanganan kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia, dengan KPK periksa notaris untuk mengonfirmasi aset tersangka. Penasaran detailnya?

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penanganan perkara ini masih berjalan.

Penyidik KPK juga saat ini tengah fokus pada dugaan keterlibatan dua anggota DPR RI yakni Heri Gunawan dan Satori.

Kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR Bank Indonesia ini kini masuk tahap penyidikan.

Kendati demikian, dia menegaskan tidak ada uang suap dalam dana CSR BI.

KPK menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

Pemerintah Provinsi Banten, BI, dan Damri meluncurkan promo Bus Wisata Badui QRIS Rp1 untuk rute Serang-Ciboleger, mempermudah akses dan mendorong ekonomi lokal. Jangan lewatkan kesempatan ini!

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua secara konsisten memperkuat pembinaan UMKM, meliputi aspek produksi hingga pemasaran, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif.

Ekonom menyoroti pentingnya sinergi lintas otoritas untuk Stabilisasi Kurs Rupiah, seiring pelemahan nilai tukar mata uang garuda akibat ketegangan geopolitik global.

Anggota DPR RI mendesak penguatan kebijakan terpadu untuk menjaga Stabilitas Rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang.

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) berkolaborasi dengan enam perguruan tinggi setempat untuk memperkuat literasi kebanksentralan, guna mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.

Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (BI Jatim) memproyeksikan penjualan eceran di Surabaya akan mengalami peningkatan signifikan pada Maret 2026, didorong oleh persiapan menyambut Idul Fitri 1447 H.