LIVE

KPK Buka Peluang Periksa La Nyalla Terkait Kasus Korupsi Pokmas

Tessa menambahkan, penggeledahan biasanya menjadi langkah awal yang diikuti dengan pemeriksaan saksi-saksi.

kpk
Ketua DPD RI, La Nyalla Mattaliti Beri Solusi Terkait Piala Dunia U-20 (Dewi Divianta/Liputan6.com)
Ketua DPD RI, La Nyalla Mattaliti Beri Solusi Terkait Piala Dunia U-20 (Dewi Divianta/Liputan6.com) (@ 2023 merdeka.com)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa mantan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti terkait kasus dugaan korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2021–2022.

Peluang itu terbuka setelah KPK menggeledah dua rumah milik La Nyalla di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (14/4).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pemeriksaan terhadap La Nyalla bergantung pada keputusan penyidik yang sedang menangani perkara tersebut.

"Pemanggilan saksi itu tentunya menjadi kewenangan penyidik. Kalau seandainya penyidik membutuhkan seseorang maupun subjek tertentu untuk diklarifikasi, tentu akan dilakukan pemanggilan," ujar Tessa kepada wartawan, Selasa (15/4).

Tessa menambahkan, penggeledahan biasanya menjadi langkah awal yang diikuti dengan pemeriksaan saksi-saksi. Namun, dia enggan menyebutkan jadwal pasti pemanggilan terhadap La Nyalla.

"Seluruh panggilan saksi akan menjadi bagian dari kebutuhan penyidik dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani," tambahnya.

Pihak La Nyalla: Tidak Ada Barang yang Disita

Di sisi lain, pihak La Nyalla mengklaim bahwa penggeledahan KPK tidak menemukan barang bukti apapun yang terkait kasus tersebut. Klaim itu disampaikan oleh Rohmad Amrullah, Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila Surabaya, sekaligus perwakilan keluarga La Nyalla.

"Memang benar ada penggeledahan dari KPK yang berkaitan dengan kasus dana hibahnya Pak Kusnadi," kata Rohmad, Senin (14/4).

Menurutnya, penggeledahan dilakukan di dua rumah La Nyalla yang masih berada di satu area, namun tidak ditemukan atau disita barang-barang apapun.

"Setelah dilakukan penggeledahan baik di rumah LL 39 dan di rumah yang di belakang, tidak ditemukan sama sekali barang-barang yang berkaitan dengan kasusnya Pak Kusnadi. Tidak ditemukan dan tidak ada," jelasnya.

Meski tak ditemukan barang bukti, La Nyalla disebut tetap akan kooperatif jika dibutuhkan dalam proses hukum.

"Kita pada prinsipnya adalah orang yang taat dan patuh pada hukum. Kooperatif. KPK datang dengan surat tugasnya yang sudah ditunjukkan, ya sudah, biarkan KPK menjalankan tugasnya. Kita tidak menghalangi," tegas Rohmad.

Kasus ini turut menyeret nama politikus PDIP, Kusnadi, yang sebelumnya juga dikaitkan dalam skandal pengurusan dana hibah untuk Pokmas di Jawa Timur.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pramono Resmikan Jembatan dan Stasiun KRL Baru, Stadion JIS Kini Terhubung ke Ancol

{{caption}}
Bos Kresna Life Michael Steven Diekstradisi dari Maroko

{{caption}}
Viral BMW Listrik Dirusak Massa di Jakarta Barat, Ini Faktanya

{{caption}}
Aliansi Masyarakat Jakarta Gelar Aksi di Patung Kuda, Dukung MBG Dilanjutkan

{{caption}}
Klarifikasi Lengkap Korem soal Ajudan Danrem Lari Tanpa Nomor Dada

{{caption}}
Pernyataan Lengkap Korem 072/Pamungkas soal Ajudan Danrem Lari Tanpa Nomor Dada

Topik Terkait
{{caption}}
Tiga Bidang Tanah Disita terkait Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK: Rencananya Dijadikan Pertambangan Pasir

KPK menyita tiga bidang tanah di Tuban, Jawa Timur terkait kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur 2021-2022.

KPK
{{caption}}
KPK Sita Tanah hingga Apartemen Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, Begini Penampakannya

Penyitaan itu bertepatan saat penyidik KPK memeriksa tiga saksi kasus tersebut di kantor BPKP Jawa Timur, Rabu (25/6) kemarin.

kasus korupsi apbd jatim
{{caption}}
Uang Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim Berubah Berbentuk Jadi Tanah dan Bangunan Rp3 Miliar

Sejumlah saksi diperiksa KPK dalam kasus korupsi pengurusan dana hibah pokmas dari APBD Jawa Timur 2021-2022.

KPK
{{caption}}
KPK Geledah Rumah di Situbondo Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

Rumah yang digeledah merupakan milik Ketua Pokmas Srikandi Desa Kesambirampak.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Penggeledahan Rumah La Nyalla terkait Posisinya di KONI dan Korupsi Hibah Jatim

KPK mengatakan penggeledahan rumah La Nyalla berkaitan dengan posisi dirinya saat menjabat di KONI Jatim.

La Nyalla
{{caption}}
Geledah Kantor KONI Jatim, KPK Bawa Koper Diduga Terkait Korupsi Hibah

Tessa belum menjelaskan secara rinci soal berkas atau dokumen apa yang menjadi target penggeledahan.

KPK
{{caption}}
KPK Geledah Rumah La Nyalla, Keluarga Klaim Tak Ada Barang yang Disita

Keluarga La Nyalla klaim KPK tak menemukan apa-apa alias pulang dengan tangan kosong.

KPK
{{caption}}
KPK Geledah Rumah La Nyalla Mattalitti Terkait Korupsi Dana Hibah Jatim

Hingga saat ini penggeledahan La Nyalla Mattalitti masih berlangsung.

KPK
{{caption}}
KPK Kembali Geledah Rumah Dinas Mendes Abdul Halim Iskandar, Uang Rp250 Juta Disita

KPK menggeledah Rumah Dinas (Rumdin) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

KPK
{{caption}}
Rumah Mendes Abdul Halim Diacak-acak KPK, PKB: Kita Husnudzon Aja ini Penegakan Hukum

PKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.

kpk geledah rumah menteri desa
{{caption}}
VIDEO: Nasib Menteri Desa Kakak Cak Imin Usai KPK 'Obok obok' Rumahnya, Gepokan Uang Tunai Disita

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah uang tunai dan barang bukti elektronik Menteri Abdul Halim Iskandar

KPK
{{caption}}
Rumah Mendes Digeledah KPK, PKB: Halim Sudah jadi Menteri saat Ada Penyelewengan Hibah di Jatim

PKB menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK atas penggeledahan rumah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.

PKB
{{caption}}
Kondisi Rumah Eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Semarang yang Disita KPK, Jadi Kos-kosan dan Ditempati Anaknya

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

berita update
{{caption}}
KPK dan Pemprov Jakarta Resmikan Halte Setiabudi Integritas, Perkuat Kampanye Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

antikorupsi
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Imigrasi Denpasar, Perkuat Bukti Kasus Pemerasan WNA

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

bali
{{caption}}
KPK Tegaskan Tak Akan Duplikasi Penanganan Kasus MBG yang Ditangani Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

badan gizi nasional
{{caption}}
Terungkap Alasan KPK Usul Minta Tambahan Anggaran Nyaris Rp1 Triliun

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

kpk
{{caption}}
Penyidik KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar, Bawa Barang Bukti Tiga Koper

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

berita update
{{caption}}
Profil La Nyalla Mattalitti, Eks Ketua DPD yang Rumahnya Diobok-obok KPK Terkait Kasus Suap Dana Hibah Jatim

Penggedelahan tersebut terkait kasus korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat atau pokmas dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019-2022.

berita update
{{caption}}
Dukung La Nyalla & Nono Sampono, Anggota DPD Luruskan Isu Senator Papua Pilih Yorrys Raweyai jadi Pimpinan

Anggota DPD RI terpilih dari tanah Papua Paul Finsen Mayor membantah kabar beredar bahwa Yorrys Raweyai dipilih senator Papua menjadi pimpinan DPD.

dpd
{{caption}}
La Nyalla Coba Sahkan Tatib DPD RI Tanpa Kesepakatan, Ini Kata Pakar Hukum

Para anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.

dpd ri
{{caption}}
Mahfud Soal Usulan Amandemen UUD 1945: Silakan Aja

Menurut Mahfud, amandemen UUD sudah pernah dilakukan.

amandemen uud
{{caption}}
DPD Tawarkan 5 Proposal Amandemen UUD: Kembalikan Kedudukan MPR hingga Anggota DPR Nonparpol

DPD RI menawarkan lima proposal untuk melakukan amandemen konstitusi. Apa isinya?

amandemen uud