Amandemen UUD

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan peran wartawan sebagai suara dan mata hati rakyat, bahkan sejak sejarah perjuangan bangsa. Temukan bagaimana kontribusi mereka membentuk opini dan menjaga ideologi negara.

Ma'ruf menginginkan ke depannya MPR tetap menjalankan fungsinya dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan.

Pimpinan MPR bertemu Jokowi di Istana Merdeka Jakarta hari ini, Jumat (28/6).

MKD memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terbukti melanggar kode etik.

Anggota MKD Yanuar Gunhar menilai, ketidakhadiran Bamsoet menunjukan etika kurang baik dalam menjaga marwah institusi.

Bamsoet sebelumnya dilaporkan ke MKD terkait pernyataannya soal wacana amandemen UUD 1945.

Sebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan mendukung wacana amendemen UUD 1945 yang belakang ramai digaungkan MPR.

Bamsoet menilai mahasiswa yang melaporkannya tidak membaca informasi secara utuh.

Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.

Bamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR

Kegiatan tertutup ini dilakukan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.

Hingga pukul 11.03 WIB, pertemuan tertutup itu masih berlangsung

Senior Demokrat tak setuju dengan usulan amandemen UUD 1945 untuk mengubah Pemilihan Presiden Kembali lewat MPR.

Gerindra mengatakan, pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.

Laporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.

Amien Rais setuju sistem pemilihan presiden dikembalikan oleh MPR lewat amendemen UUD 1945.

Mekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik

"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi

PDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres