Konflik AS-Israel-Iran Memanas: Reaksi Dunia dan Ancaman Krisis Global

Serangan militer AS dan Israel ke Iran memicu konflik AS-Israel-Iran yang meluas, menimbulkan beragam reaksi dunia dan ancaman serius terhadap stabilitas regional serta ekonomi global.

Pada 28 Februari 2026, konflik antara Amerika Serikat dan Iran mencapai puncaknya dengan dilancarkannya serangan militer besar-besaran oleh Amerika Serikat bersama Israel terhadap berbagai target strategis di Iran. Operasi ini menargetkan fasilitas militer, program misil, serta nuklir Iran, menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan regional. Ratusan serangan udara diluncurkan dalam waktu singkat, menyasar infrastruktur militer dan kepemimpinan politik Iran.

Lembaga riset Realities of Algorithmic Warfare dari Utrecht University melaporkan bahwa intensitas serangan dalam empat hari pertama operasi militer ini setara dengan total serangan selama enam bulan kampanye melawan kelompok teroris ISIS di Irak dan Suriah. Serangan ini mengakibatkan tewasnya sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, serta lebih dari 150 siswi sekolah.

Awalnya, Amerika Serikat mengklaim serangan preemptif ini diperlukan untuk menghadapi ancaman dari program nuklir Iran, namun kemudian mereka secara eksplisit menyatakan keinginan untuk melihat perubahan kekuasaan di Iran. Operasi militer pada 28 Februari tersebut secara langsung mencederai proses negosiasi tidak langsung mengenai nuklir baru antara Washington dan Teheran yang sedang berlangsung di Jenewa, Swiss, dengan Oman sebagai mediator.

Eskalasi Konflik dan Dampak Regional

Setelah serangan awal, Iran melancarkan serangan balasan berupa rudal dan drone ke Israel, serta berbagai fasilitas milik AS dan sekutunya di kawasan Teluk Persia. Serangan balasan ini menargetkan fasilitas militer AS, fasilitas minyak, dan infrastruktur strategis yang menjadi tuan rumah bagi kehadiran Amerika Serikat.

Konflik ini dengan cepat berkembang menjadi krisis regional yang melibatkan sejumlah negara, termasuk Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman. Eskalasi militer ini kemudian menimbulkan ancaman serius terhadap jalur energi global, khususnya di Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan energi paling strategis di dunia, dengan sekitar 20 persen pasokan minyak global melewati jalur ini. Akibat krisis yang terjadi, harga minyak dunia melonjak hingga 9 persen, mencapai level tertinggi dalam hampir empat tahun. Pada Kamis (12/3), harga minyak jenis Brent ditutup melonjak menjadi 100,46 dolar AS per barel, setelah sempat menyentuh 101,60 dolar AS per barel.

Selain itu, konflik ini juga melibatkan kelompok proksi Iran di kawasan, seperti Hizbullah di Lebanon, yang meluncurkan roket ke Israel. Keterlibatan berbagai aktor ini semakin memperumit situasi dan meningkatkan risiko konflik yang lebih luas di Timur Tengah.

Ragam Reaksi Dunia terhadap Konflik

Dunia merespons perang AS-Israel dengan Iran dengan beragam reaksi, mulai dari dukungan terbuka, kutukan, seruan de-eskalasi, hingga tawaran mediasi. Respons ini mencerminkan kompleksitas geopolitik dan kepentingan masing-masing negara dalam menjaga stabilitas regional maupun global.

Beberapa negara Barat secara terbuka atau implisit menyatakan dukungan terhadap operasi militer AS dan Israel. Dukungan ini umumnya didasarkan pada alasan untuk menghentikan ancaman nuklir Iran dan menjaga stabilitas regional.

Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyampaikan dukungan pemerintahnya terhadap serangan terhadap Iran "dengan rasa sesal", meskipun menyatakan bahwa AS dan Israel memutuskan untuk menyerang tanpa berkonsultasi dengan sekutu. Carney menyebut program nuklir Iran dan dugaan suplai senjata ke Timur Tengah sebagai alasan dukungan Kanada.

Australia, melalui Perdana Menteri Anthony Albanese, secara implisit menyatakan dukungan dengan mengatakan akan memasok Uni Emirat Arab dengan rudal udara-ke-udara jarak menengah, namun tidak akan mengirim pasukan ke Iran. Ukraina juga turut memasok bantuan untuk negara-negara korban tidak langsung konflik dengan mengirim tim profesional militernya ke Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, dengan imbalan sistem pertahanan udara dari AS dan sekutunya.

Sejumlah negara besar mengecam operasi militer tersebut, menilai tindakan itu melanggar kedaulatan Iran dan berpotensi memicu perang besar. Kritikan ini menyoroti prinsip hukum internasional dan dampak kemanusiaan yang mungkin timbul.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menegaskan hak Iran untuk membela diri dan menyerukan Amerika Serikat serta Israel untuk menghentikan agresi. Ia menilai serangan yang menargetkan sipil dan infrastruktur Iran tidak dapat diterima, serta menyerukan kembali ke meja perundingan.

Perwakilan tetap China untuk PBB menegaskan bahwa kedaulatan negara-negara Teluk harus dihormati, dan mengatakan serangan militer terhadap Iran secara jelas melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB serta norma-norma dasar hubungan internasional. Korea Utara, yang mendukung terpilihnya pemimpin tertinggi baru Iran, menyatakan keprihatinan serius dan mengecam keras tindakan agresi oleh Amerika Serikat dan Israel yang merusak fondasi perdamaian dan keamanan kawasan.

Sebagian besar negara di dunia memilih sikap moderat dengan menyerukan penahanan diri semua pihak dan kembali ke jalur diplomasi. Mereka menekankan pentingnya dialog untuk meredakan ketegangan.

Oman, selaku mediator perundingan nuklir AS dan Israel sebelumnya, menyatakan dukungan untuk dialog dan solusi diplomatik guna mengatasi ketegangan serta mendorong stabilitas. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan perang ini memiliki konsekuensi serius bagi perdamaian dan keamanan internasional, menekankan bahwa eskalasi berbahaya ini harus dihentikan.

Kementerian Luar Negeri Swiss menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan tersebut, menyerukan semua pihak untuk menahan diri secara maksimal serta memastikan keselamatan warga sipil. Presiden Slovenia, Natasa Pirc Musar, juga menyampaikan kekhawatiran serius, menyebut peningkatan ketegangan berpotensi mengancam perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan dukungan untuk negosiasi, menyatakan "Kami tidak ingin melihat eskalasi lebih lanjut ke dalam konflik regional yang lebih luas." Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, menolak "tindakan militer sepihak oleh Amerika Serikat dan Israel," meskipun juga menolak tindakan rezim Iran.

Kementerian Luar Negeri India mendesak semua pihak untuk "menahan diri," menekankan bahwa "kedaulatan dan integritas wilayah semua negara harus dihormati." Perdana Menteri Anwar Ibrahim dari Malaysia menilai serangan tersebut berpotensi mendorong kawasan Timur Tengah menuju situasi yang sangat berbahaya dan mendesak diplomasi.

Indonesia menyerukan agar AS dan Israel menghentikan serangan terhadap Iran, dan menyerukan Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga. Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya mematuhi prinsip hukum internasional, serta mengutamakan dialog dan diplomasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyoroti jumlah korban sipil dan dampak kemanusiaan, menyerukan de-eskalasi, penghentian segera, serta negosiasi.

Di tengah krisis, beberapa negara maju dan berkembang menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam konflik AS-Israel-Iran. Inisiatif ini bertujuan untuk mencari solusi damai dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan kesiapan untuk memediasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Presiden Prabowo Subianto, melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia, bahkan menyatakan siap melakukan perjalanan diplomatik ke Teheran dan Washington jika disetujui, sebuah inisiatif yang disebut didukung oleh Pakistan dan Uni Emirat Arab.

Presiden Recep Tayyip Erdogan dari Turki menyatakan negaranya telah berkomunikasi dengan berbagai pihak dan sebelumnya menawarkan diri untuk memediasi konflik sebelum serangan besar terjadi, menekankan bahwa perang harus dihentikan sebelum menyeret seluruh kawasan. Presiden Vladimir Putin dari Rusia turut menyatakan kesiapan menggunakan hubungan Moskow dengan Teheran untuk membantu meredakan konflik dan membuka jalur komunikasi dengan pihak Barat.

Isu penggunaan pangkalan militer di negara-negara lain menjadi salah satu aspek penting dalam menunjukkan dukungan atau penolakan terhadap operasi militer AS. Beberapa negara bersikap tegas, sementara yang lain memberikan izin terbatas.

Spanyol menyatakan AS tidak akan menggunakan pangkalan militer Spanyol untuk menyerang Iran, menegaskan kewenangan penuh atas semua fasilitas yang mereka miliki dan menekankan bahwa pangkalan tersebut tidak akan digunakan untuk hal di luar perjanjian atau yang tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Senada, Irak dengan tegas menolak penggunaan wilayahnya sebagai lokasi peluncuran serangan terhadap negara-negara tetangga.

Berbeda, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengatakan bahwa Inggris akan mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk "tujuan pertahanan yang spesifik dan terbatas" menyusul meningkatnya serangan rudal Iran di kawasan Teluk. Rumania juga menyatakan kesiapan terkait penempatan personel dan peralatan militer AS di pangkalan militer Deveselu, yang disetujui oleh Dewan Pertahanan Tertinggi untuk pengisian bahan bakar pesawat, peralatan pengawasan, dan komunikasi satelit.

Sumber: AntaraNews