Kepala BGN Ungkap Program MBG Jangkau 55,5 Juta Warga Selama 2025

Qodari menjelaskan, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), seluruh penerima manfaat saat ini dilayani oleh 28.390 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Usai Rakornas bersama Presiden Prabowo, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan presiden meminta kualitas dan keamanan MBG ditingkatkan.

Capaian tersebut diraih setelah program ini berjalan selama satu tahun sejak diluncurkan pada 2025.

Mulai 8 Januari 2026, MBG langsung melayani lebih dari 55 juta penerima manfaat.

Jumlah penerima manfaat telah menembus 50,7 juta orang. Angka ini menjadi indikator kemajuan implementasi sekaligus pijakan menuju target yang lebih ambisius.

Kepala BGN Dadan Hindayana laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, insiden dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) alami penurunan signifikan. Apa strategi untuk mewujudkan nol kasus di tahun depan?

Dadan optimis penyerapan anggaran bakal lebih dari Rp43 triliun pada akhir bulan ini.

Penerima manfaat atau MBG bervariasi. Mulai dari bayi dibawah lima tahun yang sudah hampir mencakup 1,8 juta orang.

Meski begitu, kata dia, BGN akan terus mengejar sisa waktu dua bulan untuk mencapai target 82,9 juta penerima MBG pada tahun 2025.

Realisasi anggaran program MBG hingga awal Oktober 2025 telah mencapai Rp 20 triliun disalurkan melalui 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap anggaran melebih target awal yang ditentukan.

Dadan menjelaskan saat ini Badan Gizi Nasional sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun

Sebelumnya anggaran Program MBG 2027 mencapai Rp 270,2 triliun.

Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026.

Sidang itu mengagendakan pemeriksaan ahli dan saksi dalam Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026 yang sama-sama mempersoalkan.

Kejagung menggandeng BPKP menelusuri seluruh pengadaan dalam Program MBG di BGN. Penyidik mendalami dugaan mark up sejumlah barang penunjang.

Kejagung masih mendalami peran Sony Sonjaya dalam kasus korupsi MBG. Permohonan justice collaborator juga tengah dikaji penyidik.

Pemerintah Kota Malang intensifkan pengawasan izin operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi kepatuhan regulasi. Enam dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bahkan dihentikan sementara karena masalah teknis, menunjukkan komitmen Pemkot dalam Penga

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tulungagung. Keputusan ini diambil setelah ditemukan sarpras tidak standar dan indikasi monopoli supplier, memastikan kualitas program gizi tetap ter

Pertimbangan para pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) hingga menyetujui pengadaan motor listrik masih menjadi fokus penyidikan.

Kejagung mengungkap dua klaster dugaan korupsi Program MBG, yakni jual beli titik SPPG dan pengadaan barang serta jasa yang diduga bermasalah.

Kejagung menetapkan Komisaris PT YAT Andri Mulyono sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis terkait pengadaan motor listrik.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran agar penyaluran program lebih tepat sasaran.

Prasetyo menegaskan bahwa langkah yang dilakukan bukanlah pemangkasan anggaran, melainkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan riil.