LIVE

Kemendagri Tegaskan Ormas Tak Punya Wewenang Penegakan Hukum

Pasal 59 ayat (2) huruf e UU No. 17/2013 secara tegas melarang Ormas menjalankan aktivitas yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.

ormas
Kemendagri Tegaskan Ormas Tak Punya Wewenang Penegakan Hukum
Kemendagri Tegaskan Ormas Tak Punya Wewenang Penegakan Hukum (merdeka.com)

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Aang Witarsa Rofik menegaskan, organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

“Dengan demikian, Ormas tidak dapat melakukan tindakan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum, seperti penyelidikan, penangkapan, penyitaan, penyegelan, pemaksaan, dan penggeledahan,” kata Aang dalam keterangan tertulis, Minggu (25/5).

Aang merujuk pada Pasal 59 ayat (2) huruf e UU No. 17/2013 yang secara tegas melarang Ormas menjalankan aktivitas yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.

Ia menegaskan, hanya aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang berwenang menjalankan tugas-tugas tersebut. Karena itu, Ormas tidak dibenarkan mengambil alih atau menggantikan peran institusi penegak hukum.

Pemda Diimbau Tegas Awasi Ormas

Aang juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak ragu bertindak terhadap Ormas yang terbukti melanggar aturan.

"Pemerintah daerah (Pemda) diimbau untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap Ormas di wilayah masing-masing agar tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku," pesannya.

Dia juga mengimbau seluruh Ormas agar menjalankan fungsinya sesuai tujuan pendirian, tanpa bertindak di luar batas kewenangan yang diatur hukum.

"Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum, dengan tetap menghormati tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang sah," lanjut Aang.

Mitra Strategis Pemerintah

Menurut Aang, Ormas memiliki peran penting dalam masyarakat, mulai dari mendorong partisipasi publik, menjaga nilai-nilai budaya dan agama, hingga mendukung pembangunan nasional.

"Kami berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk Ormas, dapat menjadi mitra strategis pemerintah, bukan dengan mengambil alih peran penegak hukum, melainkan melalui kegiatan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan konstruktif," tandasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Daftar Hoaks Bantuan yang Mencatut Prabowo, Ada Hasil Manipulasi AI

{{caption}}
Prabowo Terima Menhan Jepang, Ini Sejumlah Kerja Sama yang Dibahas

{{caption}}
Cek Fakta: Tidak Benar Ini Link Pendaftaran Bansos Rp 5,4 Juta dari Prabowo

{{caption}}
Monas hingga Bundaran HI Gelap Malam Ini

{{caption}}
Amerika Serikat Buka Piala Dunia 2026 dengan Pesta Gol ke Gawang Paraguay

{{caption}}
Pemprov DKI Bantah Matikan CCTV Saat Demo Mahasiswa

Topik Terkait
{{caption}}
Wamendagri: Kepala Daerah Tertibkan Ormas Pakai Seragam Menyerupai TNI-Polri

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan, ormas dilarang mengenakan atribut menyerupai TNI-Polri.

Wamendagri Bima Arya
{{caption}}
Kemendagri: Ormas Tidak Boleh Bertindak Seperti Aparat, Menyita, Menyegel hingga Menggeledah

Kemendagri menegaskan ormas tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi yang dimiliki aparat penegak hukum.

Kemendagri
{{caption}}
Respons Tegas Menko Polkam Soal Aksi Premanisme Berkedok Ormas Bikin Resah

Menko Polkam Budi Gunawan mengajak masyarakat untuk melapor ke penegak hukum.

Premanisme
{{caption}}
VIDEO: Wamendagri Bima Keras Beri Ultimatum "Tidak Ada Satupun Ormas Berdiri di Atas Hukum!"

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengungkapkan, peringatan ini berlaku untuk seluruh ormas di Indonesia

Berita Update
{{caption}}
Wamendagri Tegaskan Tindak Ormas Langgar Aturan: Tidak Ada yang di Atas Hukum!

Wamendagri memastikan bakal menindak ormas-ormas yang melanggar hukum, termasuk Grib.

Bima Arya Sugiarto
{{caption}}
'Semua Ormas Harus Berlandaskan Pancasila, Kalau Melanggar Ya Ditutup!'

Ormas adalah salah satu produk sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

ormas
{{caption}}
Kapolda Sulbar Ajak Ormas Perkuat Stabilitas Sosial dan Kemajuan Daerah

Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk berkolaborasi memperkuat stabilitas sosial dan mendorong kemajuan daerah Sulawesi Barat.

adi deriyan jayamarta
{{caption}}
Ada Ormas Paksa Minta THR, Polri: Hubungi 110

Polri mengingatkan ormas agar tidak memaksa masyarakat atau pelaku usaha memberi THR. Warga diminta melapor melalui hotline 110 jika mengalami gangguan.

berita update
{{caption}}
Polda Sultra Siagakan 1.200 Personel, Jamin Pengamanan Ramadan di Sulawesi Tenggara

Polda Sultra menyiagakan 1.200 personel gabungan untuk memastikan Pengamanan Ramadan 1447 H/2026 M berjalan kondusif di Sulawesi Tenggara. Simak detail strategi pengamanan dan potensi gangguan yang diantisipasi.

irjen didik agung widjanarko
{{caption}}
Muhammadiyah Tegaskan Penolakan Penempatan Polri di Bawah Kementerian, Sebut Tak Sejalan Reformasi

Muhammadiyah menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, menegaskan langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menempatkan institusi strategis langsung di bawah Presiden.

demokrasi
{{caption}}
Ormas Bentrok dengan Debt Collector di Jakbar, ini Penyebabnya

Terjadi bentrokan di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, antara kelompok ormas dan penagih utang.

bentrokan
{{caption}}
Dua Anggota Ormas di Pati Jadi Tersangka Hasut Warga Blokir Jalan Saat Tuntut Bupati Sudewo Dimakzulkan

Kedua anggota ormas itu ditahan di Mapolda Jawa Tengah.

berita kontributor
{{caption}}
Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa di Sultra, Dorong Pemerataan Ekonomi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat program penegasan batas desa di Sulawesi Tenggara, krusial untuk legalitas wilayah dan pemerataan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun dari desa.

astacita prabowo
{{caption}}
Dorong Perluasan Layanan Adminduk Kota Bogor, Dirjen Dukcapil Apresiasi Inovasi Pemkot

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mendorong perluasan Layanan Adminduk Kota Bogor untuk mempermudah akses masyarakat, mengapresiasi inovasi Pemkot Bogor dalam mendekatkan pelayanan.

administrasi kependudukan
{{caption}}
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda untuk Jadi Pemimpin di Masa Depan

Kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga oleh karakter yang kuat.

berita update
{{caption}}
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian

Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, dirinya meyakini perhelatan olahraga tersebut bakal menggerakkan perekonomian.

berita update
{{caption}}
Mendagri Tito Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga etika kepemiluan, Mendagri berharap DKPP dapat terus berperan aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran.

berita update
{{caption}}
Di Rakernas XVI ARSADA, Wamendagri Wiyagus Dorong Rumah Sakit Daerah Laksanakan Transformasi Tata Kelola

Wiyagus menegaskan, tata kelola rumah sakit yang unggul harus ditopang transparansi, kredibilitas, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi.

berita update