LIVE

Kemendagri Minta Pemda Percepat Buat Produk Hukum Pemenuhan Hak Disabilitas

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri komitmen untuk memenuhi hak penyandang disabilitas.

kemendagri
Kemendagri Minta Pemda Percepat Buat Produk Hukum Pemenuhan Hak Disabilitas
Kemendagri Minta Pemda Percepat Buat Produk Hukum Pemenuhan Hak Disabilitas (merdeka.com)

Produk Hukum Daerah baik Perda dan Perkada didorong untuk ramah dan berpihak terhadap penyandang disabilitas

Kemendagri Minta Pemda Percepat Buat Produk Hukum Pemenuhan Hak Disabilitas

Kemendagri Minta Pemda Percepat Buat Produk Hukum Pemenuhan Hak Disabilitas

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri komitmen untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Salah satunya dengan mendorong daerah untuk mempercepat penyusunan produk hukum pemenuhan hak disabilitas.

Produk Hukum Daerah baik Perda dan Perkada didorong untuk ramah dan berpihak terhadap penyandang disabilitas.

Plh Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sukoco menjelaskan, dengan dibukanya ruang koordinasi ini, diharapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat menjawab permasalahan yang ada dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.
Kemendagri Minta Pemda Percepat Buat Produk Hukum Pemenuhan Hak Disabilitas

Plh Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sukoco menjelaskan, dengan dibukanya ruang koordinasi ini, diharapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat menjawab permasalahan yang ada dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

“Sesuai koridor-koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Sukoco, Kamis (19/10).

Hal itu diungkap Sukoco saat membuka rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka reviu dan percepatan penyelesaian produk hukum daerah yang berpihak terhadap penyandang disabilitas.

Sukoco mengatakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang dimaksud telah mempunyai peraturan turunan yang terdiri enam peraturan pemerintah dan dua peraturan presiden.

Bentuk komitmen tersebut juga perlu didorong bersama-sama oleh para stakeholder terkait. Mengingat pada praktiknya, saat ini difabel masih hidup dalam kondisi rentan.

Kemendagri Minta Pemda Percepat Buat Produk Hukum Pemenuhan Hak Disabilitas

Karena adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan haknya sebagai warga negara.

Kemendagri Minta Pemda Percepat Buat Produk Hukum Pemenuhan Hak Disabilitas

"Salah satu aspek yang dapat disoroti terkait pemenuhan hak difabel dalam memperoleh pekerjaan," ujar Sukoco. 

Jumlah Disabilitas di Indonesia

Survei BPS mengungkap, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang pada 2022.

Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 16,5 juta.

Penelitian yang sama menunjukan hanya 7,6 juta dari 17 juta difabel usia produktif yang bekerja.

Data tersebut menunjukan hanya 44 persen difabel yang memperoleh pekerjaan.

"Secara tegas dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD wajib memperkejakan paling sedikit 2% difabel dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan untuk perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1%," tegas Sukoco. 

Kemendagri Minta Pemda Percepat Buat Produk Hukum Pemenuhan Hak Disabilitas
Sukoco menegaskan, permasalahan dalam pemenuhak hak difabel perlu menjadi perhatian semua pihak.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas beserta peraturan pelaksaannya juga telah memberikan kewenangan secara atributif kepada pemda untuk membuat kebijakan yang dapat melindungi dan memenuhi hak-hak difabel.

"Perlu percepatan dan langkah-langkah oleh pemda dalam menyikapi hal tersebut, mengingat dari hasil inventaris yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, baru 123 produk hukum daerah yang mengatur mengenai difabel," kata Sukoco.

Rapat koordinasi ini sebagai upaya mensinergikan kebijakan pasca ditetapkannya perubahan Undang-Undang dimaksud. Tujuan rapat koordinasi ini untuk mengupayakan keselarasan dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi ini diharapkan masukan-masukan yang komprehensif bagi jalannya penyelenggaraan pemerintahan ke depannya.

Peserta rapat koordinasi terdiri dari unsur DPRD yang meliputi Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua Barat, dan Kabupaten Sukoharjo. 

Dari unsur pemda yang terdiri dari Kepala Biro Hukum dan Kepala Dinas Sosial, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua Barat, Kabupaten Sukoharjo

Kemendagri Minta Pemda Percepat Buat Produk Hukum Pemenuhan Hak Disabilitas
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Randy Ferdi Firdaus
Editor Randy Ferdi Firdaus
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
7 Poin Penting RUU Polri, Salah Satunya Penempatan pada Jabatan Sipil

{{caption}}
Kemendagri Minta Bulog Percepat Distribusi Minyak Goreng ke Papua

{{caption}}
Ledakan dari Pabrik Kimia di Cilegon, Tercium Bau Menyengat

{{caption}}
Prabowo Resmikan Museum Seskoad, Tempat 'Lahirnya' 3 Presiden

{{caption}}
MK Gugurkan Uji Materi UU ITE, Ini Penyebabnya

{{caption}}
Wakil Kepala BGN Buka Suara soal Isu Kena OTT Kejagung

Topik Terkait
{{caption}}
Disnaker Kota Tangerang: Mempekerjakan Disabilitas Kerja Wujud Hak Setara Berkarya

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang menegaskan pentingnya mempekerjakan disabilitas kerja sebagai bentuk pemenuhan hak setara dan kontribusi ekonomi daerah, sekaligus membangun ekosistem inklusif.

disabilitas kerja
{{caption}}
Menaker Ajak K/L Perkuat Inklusi Tenaga Kerja Disabilitas, Dorong Kepatuhan Aturan 2 Persen

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyerukan kementerian/lembaga untuk meningkatkan penyerapan Tenaga Kerja Disabilitas, menegaskan hak konstitusional dan mendorong kepatuhan terhadap kuota wajib 2 persen guna mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif.

Kemnaker
{{caption}}
DPRD Bali Serius Bahas Raperda Disabilitas, Pastikan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Terjamin

DPRD Bali memulai pembahasan serius Raperda Disabilitas Bali, sebuah inisiatif penting untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Pulau Dewata.

DPRD Bali
{{caption}}
Tahukah Anda? Kementerian Ketenagakerjaan Dorong Ekosistem Ketenagakerjaan Inklusif Disabilitas dengan Mandat 1% Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen membangun ekosistem ketenagakerjaan inklusif disabilitas, memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan kerja. Bagaimana strategi mereka?

Ketenagakerjaan Inklusif Disabilitas
{{caption}}
Hapus Perda Diskriminatif, Kemendagri Perjuangkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, tapi jadi tanggung jawab bersama.

Penyandang Disabilitas
{{caption}}
Jaga Stabilitas Harga, Sekjen Kemendagri Minta Bulog Percepat Distribusi Minyak Goreng ke Indonesia Timur

Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai langkah pemerintah dalam menjaga pemerataan harga serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok.

bulog
{{caption}}
Pemkab Nagan Raya dan DPRK Temui Satgas Pusat Perjuangkan Bantuan Bencana Nagan Raya

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama DPRK bergerak cepat menemui Satgas Pusat di Kemendagri untuk memastikan percepatan Bantuan Bencana Nagan Raya bagi korban hidrometeorologi. Simak upaya selengkapnya!

aceh
{{caption}}
Wamendagri Ribka Haluk Turun Langsung Kawal Perdamaian Konflik Suku di Wamena

Prosesi perdamaian tersebut ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara kedua belah pihak.

berita update
{{caption}}
Pemprov Kalsel dan Kementerian Percepat Penuntasan Desa Blank Spot

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama lintas kementerian berkolaborasi intensif untuk mempercepat penuntasan desa blank spot, menargetkan 201 desa yang belum terjangkau sinyal optimal.

akses komunikasi
{{caption}}
Pemprov Banten Usulkan Perampingan dan Pemekaran OPD, Targetkan Peningkatan Layanan Infrastruktur

Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan perampingan dan pemekaran dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kemendagri, yaitu Dinas PUPR dan Dinas PRKP, demi percepatan capaian target pembangunan dan pelayanan publik.

banten
{{caption}}
Dekranas Gelar Bimtek Wastra untuk Tingkatkan Keterampilan UMKM di Alor

Tri juga berdialog dengan peserta yang mayoritas merupakan kalangan muda serta meninjau proses pembuatan pewarna alami dan tenun tradisional.

dekranasda
{{caption}}
Wamendagri Wiyagus: Negara Pastikan Hak Disabilitas Tak Diabaikan

Wiyagus menekankan bahwa pendataan bukan sekadar urusan administratif, tetapi menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mengakui & melindungi seluruh warganya.

berita kemendagri
{{caption}}
PW Persis DKI Salurkan Beasiswa dan Santunan dalam Ramadhan Peduli 2026

Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (PW Persis) DKI Jakarta menyalurkan beasiswa pendidikan sarjana kepada 250 mahasiswa serta santunan bagi kelompok rentan melalui program Ramadhan Peduli 2026, menegaskan komitmennya terhadap pendidikan dan kepedulian sosia

beasiswa pendidikan
{{caption}}
Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Sosial Rp17,49 Miliar di Madiun untuk Perkuat Bantalan Ekonomi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan berbagai macam bantuan sosial senilai Rp17,49 miliar di Madiun, menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam memperkuat bantalan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

bantuan sosial gubernur khofifah
{{caption}}
Dinsos PM Batam Siapkan 30 Unit Bantuan Kursi Roda untuk Penyandang Disabilitas

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam menyiapkan 30 unit bantuan kursi roda untuk penyandang disabilitas, guna meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup mereka di Batam.

alat bantu disabilitas
{{caption}}
Mensos: Program MBG Lansia Masih Tahap Pematangan Konsep untuk Jangkau Ratusan Ribu Penerima

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Program MBG Lansia masih dalam tahap pematangan konsep untuk menjangkau 300-500 ribu penerima manfaat, terutama lansia di atas 75 tahun dan penyandang disabilitas.

gizi
{{caption}}
Puspadi Bali Berdayakan Penyandang Disabilitas Melalui Daur Ulang Kursi Roda Bekas

Yayasan Puspadi Bali berinovasi dengan program daur ulang kursi roda bekas, membantu penyandang disabilitas mendapatkan alat bantu mobilitas yang layak dan terjangkau.

alat bantu mobilitas