Kejagung Pamerkan Rp6,6 Triliun Uang Hasil Sitaan Kasus Hutan Ilegal Depan Prabowo, Begini Penampakannya

Menurut dia, uang tersebut milik para koruptor dan kriminal yang sudah lari dari Indonesia atau meninggal dunia.

Uang senilai Rp10,2 triliun itu disusun rapi dengan pecahan uang Rp100.000 di sebelah kanan, kiri, dan tengah panggung.

Anggaran pendapatan dan belanja negara dipastikan semakin kokoh setelah Kejagung menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban dan penyelamatan uang negara senilai Rp11,4 triliun di Kejaksaan Agung, menambah total penyelamatan menjadi Rp31,3 triliun selama 1,5 tahun pemerintahannya.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyerahkan dana sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara, menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum dan penyelamatan aset negara, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.

Uang tersebut akan masuk ke kas negara dan diserahkan langsung Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Irfan membeberkan, tantangan yang dihadapi oleh para aparat tidak mudah dan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan.

Prabowo dalam pidatonya menyampaikan keresahan tentang kondisi negara. Salah satunya terkait kebocoran kekayaan negara Indonesia yang masih banyak bocornya.

Burhanuddin mengungkapkan, penyebab banjir besar Sumatera beberapa waktu lalu bukan hanya fenomena alam biasa

Kejaksaan Agung akan memamerkan capaian kinerja yang dilakukan satgas penertiban kawasan hutan (PKH) kepada Presiden

Penyerahan itu diserahkan simbolis Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Gedung Pidsus Kejagung.

Gunungan uang pecahan Rp100.000 tersebut menghiasi latar belakang tempat berdirinya Jaksa Agung ST Burhanuddin saat menyampaikan laporan.

Banyak dari calon mitra yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya.

Barang bukti yang diamankan berupa perangkat elektronik dan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto diduga terlibat kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Kejaksaan Agung menyerahkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya yang disamarkan sebagai limbah POME, merugikan negara miliaran rupiah.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menduga pengadaan tersebut tak berjalan sesuai aturan.

Menurut Elza, kliennya mengaku memiliki informasi yang dapat membantu penyidik mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program MBG.

Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6).

Program tersebut mencakup renovasi gedung sekolah, mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Saat bertemu Presiden dalam rapat berdua, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa dirinya membawa titipan khusus dari para siswa SMK Negeri 1 Sorong, Papua Barat Daya.

Pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).

Pembentukan DSI bukan bertujuan mengambil alih aktivitas ekspor maupun menjadi perantara ekspor sumber daya alam (SDA) yang merugikan pelaku usaha.

Menurut Dony, anggapan bahwa BUMN secara keseluruhan merugi merupakan narasi yang tidak sesuai dengan fakta.