LIVE

Kebijakan Donald Trump Ini Berpotensi Berdampak ke Indonesia

Tim khusus dibentuk Kementerian HAM untuk mengantisipasi adanya dampak tersebut.

donald trump
Menteri HAM, Natalius Pigai, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) menaati UU Perkawinan terkait poligami, menanggapi polemik Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang izin poligami untuk ASN.
Menteri HAM, Natalius Pigai, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) menaati UU Perkawinan terkait poligami, menanggapi polemik Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang izin poligami untuk ASN. (© 2025 Antaranews)

Kebijakan Presiden Amerika Donald Trump terkait deportrasi massal imigran bermasalah, berpoten berdampak ke Indonesia. Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) membentuk tim khusus sebagai langkah antisipasi kebijakan Presiden Amerika itu.

Menurut Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, tim dibentuk bernama Tim Perlindungan Warga Negara melalui Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan.

"Tim tersebut akan membantu Kementerian Luar Negeri RI dan bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi, agar memastikan perlindungan terhadap WNI yang mungkin terkena dampak kebijakan tersebut," kata Pigai dalam siaran pers diterima, Sabtu (25/1).

Pigai mengaku, saat kampanye Pilpres AS dirinya mendapatkan informasi ada WNI yang mulai resah terutama yang surat-surat keimigrasiannya bermasalah. Karenanya, keputusan politik Presiden AS Donald Trump harus diantisipasi lebih awal.

"Karena bukan tidak mungkin akan ada WNI kita yang terkena," wanti Pigai.

Pigai meyakini, tim dibentuknya bisa ikut membantu Kemenlu dan berkoordinasi dan Kementerian Imigrasi dalam memfasilitasi WNI. Khususnya WNI yang tinggal di Amerika Serikat dengan status kependudukan bermasalah.

"Misalnya ada yang menetap dengan bekal visa turis, atau menggunakan modus pencari suaka politik tetapi ternyata dokumennya palsu," jelas.

"Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga. Jadi kami ingin memastikan sebelum ini terjadi kita antisipasi lebih awal," imbuhnya menandasi.

Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan janji kampanye politiknya untuk melakukan deportasi yang disebut Trump sebagai yang terbesar dalam sejarah.

Sehari sebelum acara pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat, di hadapan ribuan pendukungnya di Washington pada Minggu, 19 Januari 2025, dia akan memberlakukan pengetatan sektor imigrasi pada hari pertama dia berkantor.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yacob Billiocta
Editor Yacob Billiocta
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Silmy Karim Diduga Terima Fee Izin Tinggal WNA Sejak Jabat Dirjen Imigrasi

{{caption}}
Bos Baru BGN Bongkar Jurus Efisiensi Anggaran MBG

{{caption}}
Program MBG Butuh 4,8 Miliar Kemasan Susu

{{caption}}
Nanik Janji BGN Lebih Hemat Anggaran, Moratorium Dapur MBG

{{caption}}
Kepala BGN Nanik S Deyang: Saya Sarjana Biologi Bukan Kehutanan

{{caption}}
Pria Disekap Orang Suruhan Perusahaan, Diduga Masalah Uang

Topik Terkait
{{caption}}
Dubes Indroyono Soesilo, Lulusan ITB dan Mantan Menko Maritim, Perkuat Pelindungan WNI di AS

Duta Besar RI untuk AS, Dwisuryo Indroyono Soesilo, menegaskan komitmen Indonesia memperkuat pelindungan WNI di AS di tengah kebijakan imigrasi ketat melalui kerja sama erat dengan otoritas setempat.

pelindungan WNI
{{caption}}
58 WNI Terdampak Operasi Imigrasi AS, Kemlu: Enam Sudah Dideportasi

Selain pendampingan kekonsuleran, Kemlu juga meningkatkan penyebaran informasi tentang hak-hak hukum WNI dalam sistem hukum AS.

Imigrasi
{{caption}}
Kronologi Penangkapan Dua WNI oleh Imigrasi AS, Ini Pemicunya

KJRI Los Angeles mendapatkan kabar mengenai penahanan dua WNI.

Donald Trump
{{caption}}
Dua WNI Ditangkap di Amerika Serikat Akibat Kebijakan Imigrasi Trump

Kemlu RI mengonfirmasi kabar ini dalam jumpa pers hari ini.

Amerika Serikat
{{caption}}
Buntut Instruksi Trump Untuk Tindak Imigran Ilegal, KBRI di AS Imbau WNI Selalu Bawa Kartu Identitas

Presiden AS Donald Trump mengeluarkan instruksi untuk mengambil tindakan tegas terhadap imigran ilegal.

Amerika Serikat
{{caption}}
Trump Sesumbar Kesepakatan AS-Iran Tercapai Pekan Depan

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa Iran dan Amerika Serikat masih melakukan pertukaran pesan mengenai potensi tercapainya kesepakatan.

amerika serikat
{{caption}}
Trump Marah Besar dan Lontarkan Kata-Kata Kasar ke Netanyahu

Pembicaraan pertama secara langsung antara duta besar Lebanon dan Israel berlangsung di Washington pada 16 April.

berita update
{{caption}}
Gedung Putih Harap Kejelasan Kesepakatan Iran AS Pekan Depan di Tengah Proposal Baru

Pemerintahan AS berharap ada kejelasan terkait Kesepakatan Iran AS pada akhir pekan depan, menyusul proposal baru dari Presiden Trump dan tanggapan dari Teheran yang dinanti.

diplomasi internasional
{{caption}}
Trump Perketat Syarat, Kirim Revisi Kerangka Negosiasi Damai Iran AS

Presiden AS Donald Trump kembali kirim revisi kerangka Negosiasi Damai Iran AS dengan syarat lebih keras, memicu pertanyaan tentang masa depan kesepakatan damai di tengah upaya mengakhiri konflik.

diplomasi internasional
{{caption}}
Media Iran Bocorkan Draf Kesepakatan dengan AS, Cakup Pencairan Aset sebesar USD 12 Miliar

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat semakin meningkat, meskipun kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan.

amerika serikat
{{caption}}
Hamas Desak Dewan Perdamaian Kecam Rencana Perluasan Kendali Israel di Gaza

Kelompok Hamas mendesak Dewan Perdamaian (BoP) untuk bersikap tegas mengecam rencana Israel memperluas kendali atas Jalur Gaza, sebuah langkah yang dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata.

anadolu
{{caption}}
Purbaya Jawab Kabar Pengunduran Diri Jadi Menteri Keuangan

Rumor ini beredar usai Purbaya menghadiri Rapat Paripurna terkait revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

berita update
{{caption}}
Prabowo Copot Silmy Karim dari Wamen Imipas Usai Jadi Tersangka KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim diduga mendapatkan jatah dari fee pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp 100 juta per minggu setiap hari Jumat.

berita update
{{caption}}
KPK Ungkap Fee Urus Izin Tinggal WNA Diterima Wamen Imipas Silmy Karim, Rp100 Juta per Minggu Sejak Jabat Dirjen Imigrasi

Silmy menerima jatah uang tersebut sejak menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023-2024 dan berlanjut saat menjadi Wakil Menteri Imipas periode 2025-2026.

berita update
{{caption}}
'Setiap Klik Ada Harganya', KPK Ungkap Alur Pemerasan Izin Tinggal WNA oleh Silmy Karim Cs

Selain Silmy, KPK juga menetapkan delapan orang lainnya sebagai tersangka dari total 17 orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi penindakan kasus tersebut.

berita update
{{caption}}
BGN Hentikan Sementara Pendaftaran Dapur MBG, Wilayah 3T Jadi Prioritas

Langkah taktis ini diambil demi melakukan penataan ulang dan memastikan efisiensi anggaran negara yang digunakan dalam program prioritas tersebut.

berita update
{{caption}}
Rupiah Tembus Rp18.000, Pemerintah Disarankan Jiplak China Jaga Stabilitas Keuangan

Hal paling fundamental saat ini adalah menjaga nilai tukar rupiah untuk jangka menengah panjang.

berita update