Kasus TPPO Terbongkar, Korban Dijanjikan Gaji USD300

Kepolisian Resor Tasikmalaya terus mendalami Kasus TPPO yang menimpa tujuh warganya, korban dugaan perdagangan orang dengan modus penawaran kerja di luar negeri yang berujung ke Kamboja, memicu pertanyaan tentang jaringan perekrut ilegal.

Seorang oknum polisi Polda Bali berinisial IPS ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPO, terlibat aktif mencari dan merekrut ABK dengan modus iming-iming gaji besar.

Kasus ini menimpa puluhan korban, menandai salah satu operasi penegakan hukum terbesar terkait perdagangan manusia di wilayah Bali.

Ketiga DPO itu memiliki peran berbeda dalam jaringan sindikat TPPO tersebut.

Korban dijanjikan bekerja sebagai admin kripto dengan gaji 26.000 Baht per bulan.

SG dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada 27 Februari 2025, sementara RH dan NH menyusul.

Korban mulanya dijanjikan bekerja sebagai waitress dan houskeeping hotel di Bahrain.

Para pelaku berupaya mengirimkan para PMI secara ilegal, khususnya cacat administrasi seperti menggunakan visa yang tidak sesuai.

Menteri PPMI menemui enam wanita calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang berhasil digagalkan keberangkatannya untuk dipekerjakan secara ilegal ke Irak.

Diketahui, visa yang akan digunakan adalah visa ziarah, sehingga praktik penyaluran imigran ini ilegal

Para korban sempat disekap dan diancam di sebuah apartemen di Turki

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan IOM Indonesia bersinergi untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Migran (TPPM) di wilayah kepulauan Maluku. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan pengawasan, edukas

Ombudsman RI menyarankan adanya **sistem terpadu penanganan TKA dan TPPO** yang melibatkan berbagai kementerian. Simak bagaimana kolaborasi ini diharapkan mampu mencegah kasus serupa terulang.

Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan berbagai modus penipuan kerja ilegal.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mematangkan rencana kerja sama lintas kementerian untuk memastikan migrasi aman bagi pekerja migran Indonesia, dengan fokus pada pencegahan kekerasan seksual dan TPPO.

Dua tersangka dijerat tindak pidana pencuciang uang.

Polres Dumai berhasil menyelamatkan 29 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi, mengungkap jaringan penyelundupan manusia.

Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/33/IV/2026/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jawa Timur tertanggal 22 April 2026.

Kantor Imigrasi Medan aktif memberikan edukasi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pelajar. Langkah ini bertujuan menanamkan kesadaran dini dan membekali generasi muda dengan pemahaman migrasi aman.

Imigrasi Pangkalpinang menolak 11 permohonan paspor pada Triwulan I 2026 sebagai upaya serius mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), menunjukkan komitmen dalam melindungi warga dari jerat TPPO.

Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Makassar yang melibatkan ibu kandung dan anaknya akhirnya berujung damai setelah mediasi intensif di Polda Sulsel, dengan pelapor mencabut laporannya.

Direktorat Reserse PPA-PPO Polda NTB menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pembatasan Usia Platform Digital yang diterapkan Komdigi, demi mencegah kekerasan seksual berbasis elektronik dan perdagangan orang pada anak.

Kepolisian Daerah (Polda) Banten berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus prostitusi daring, menangkap dua tersangka di Cilegon dan menyita sejumlah barang bukti. Kasus TPPO ini berawal dari laporan masyarakat dan meli